Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Sjafrie: Tak Ada Rencana Ganti Panglima TNI

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada rencana pergantian Panglima TNI Agus Subiyanto, setelah isu itu berulang kali mencuat sejak Oktober 2026.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Topi dinas militer dan bendera Merah Putih

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada rencana pergantian Panglima TNI. Penegasan itu disampaikan Sjafrie pada Kamis (19/11/2026), menurut laporan Antara. “Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima,” ucap Sjafrie kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, seusai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pernyataan tersebut datang di hari yang sama Sjafrie berada di Kompleks Parlemen, Senayan. Sekitar pukul 13.50 WIB ia menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta perkembangan kegiatan pertahanan seperti pembangunan batalyon baru di berbagai daerah. Dalam pertemuan itu, Sjafrie juga sudah menegaskan tidak ada pembahasan soal pencalonan Wakil Presiden. Jabatan Panglima TNI saat ini dipegang Jenderal Agus Subiyanto, yang memimpin TNI sejak November 2023.

Isu yang berulang sejak Oktober

Isu pergantian Panglima TNI pertama kali menguat awal Oktober 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Kapolri — Jenderal Listyo Sigit Prabowo digantikan Jenderal Suyudi Ario Seto, dengan proses Surpres yang berjalan cepat pada 1 Oktober. Sejak itu nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dan kemudian Jenderal Tandyo Budi Revita ikut disebut-sebut sebagai calon pengganti Agus. Keduanya adalah spekulasi publik; tidak ada dokumen resmi yang menopangnya.

Rotasi di tubuh TNI AD pada Kamis (15/10) memberi bahan bakar baru bagi spekulasi itu. Presiden Prabowo melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak, yang bergeser menjadi Wakil Panglima TNI. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan bahwa salah satu persyaratan calon Panglima TNI berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah perwira tinggi TNI aktif berpangkat bintang empat yang pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Dengan perubahan jabatan itu, Maruli dan Tandyo sama-sama memenuhi syarat untuk dipertimbangkan. Namun Hasanuddin tidak mau menyimpulkan apakah pengangkatan Tandyo menjadi sinyal Presiden akan mengganti Agus: “Ya bisa sinyal, bisa tidak,” ujarnya. Pengamat militer Beni Sukadis menilai perubahan jabatan itu dapat dibaca sebagai indikasi Tandyo lebih mendapat kepercayaan Presiden, tetapi tidak serta-merta menutup peluang Maruli dan tidak otomatis menjadikannya kandidat utama. Dasar hukumnya: Pasal 13 ayat (4) UU 34/2004 tentang TNI menyatakan jabatan Panglima dapat dijabat secara bergiliran oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan; Pasal 13 ayat (5) mengatur Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk memperoleh persetujuan DPR, dan DPR harus memberikan persetujuan paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, sejak permohonan diterima.

Bantahan resmi sudah berulang kali disampaikan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (6/10) membantah kabar Surpres pergantian Panglima TNI telah masuk ke DPR: “Sampai saat ini belum ada,” katanya. Sehari berselang, Rabu (7/10), Dasco menyatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Presiden belum akan mengganti Panglima TNI, dan menegaskan DPR belum menerima Surpres maupun permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto pada Kamis (8/10) memastikan Istana belum mengirim Surpres tersebut: “Belum, belum ada sampai sekarang.” Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (10/11) kembali menegaskan hal yang sama: “Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang.” Mekanismenya memang tidak bisa diam-diam. Pergantian Panglima TNI mensyaratkan Presiden mengajukan calon pengganti kepada DPR untuk mendapat persetujuan, melalui Surpres. Tanpa Surpres, tidak ada proses formal — tidak ada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I, tidak ada rapat paripurna persetujuan.

Bantahan Menhan, tapi prerogatif tetap di Presiden

Penegasan Sjafrie penting karena ia adalah menteri yang membawahi TNI, dan disampaikan langsung, bukan lewat juru bicara. Namun perlu dicatat secara jujur: pernyataan “tidak ada rencana” adalah pernyataan tentang kondisi saat ini, bukan jaminan permanen. Pergantian Panglima TNI adalah kewenangan Presiden, dan selama tidak ada Surpres, segala bursa nama — termasuk Maruli dan Tandyo — tetap berada di wilayah spekulasi. Yang bisa dipastikan hari ini: Agus Subiyanto masih menjabat Panglima TNI, DPR belum menerima Surpres, dan Menteri Pertahanan menegaskan tidak ada rencana pergantian. Selebihnya, publik menunggu ada atau tidaknya surat resmi dari Istana ke DPR.

Sumber: Antara (berita 5865095, dibaca langsung) untuk bantahan Sjafrie, revisi UU Pertahanan, pembangunan batalyon, serta pernyataan Puan dan Bambang Eko; Aspek.id, Mercuswara, dan AFU.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Dasco 6–7 Oktober; Jurnalmamberamofoja, SatuSuaraExpress, dan Trimedianews (dikutip dari hasil pencarian) untuk rotasi Maruli–Tandyo dan penilaian TB Hasanuddin; UlasPolitik post 1948 untuk konteks pertemuan Sjafrie–Dasco.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik