Tim Ad Hoc MPR mulai bekerja menyusun rancangan Ketetapan (TAP) MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih, termasuk cara pemilihan yang akan dipakai dalam Sidang Paripurna MPR. Kabar itu disampaikan Antara, Kamis (19/11/2026). Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan timnya mulai menggelar rapat untuk membahas rancangan TAP MPR pengangkatan Wakil Presiden hingga mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan. Rapat perdana tersebut baru bersifat diskusi dan sempat terdapat perdebatan. “Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua,” kata Bambang Pacul.
Tim ini bukan tim baru. Rapat gabungan MPR memutuskan pembentukan dua tim khusus beranggotakan masing-masing 36 orang — tim verifikasi dan tim ad hoc — dan pada Senin (16/11) menunjuk pimpinannya. Panitia Ad Hoc diketuai oleh Benny K Harman, Wakil Ketua yakni Agun Gunandjar, dan Sekretaris yakni Abidin Fikri. Anggotanya berasal dari fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD. Tugasnya bersifat kelembagaan: menyiapkan payung hukum dan tata laksana sidang agar pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berjalan sah secara tata negara. Mulainya tim ini bekerja menandai bahwa MPR masuk ke fase penyusunan, bukan lagi sekadar pembentukan perangkat.
Dua nama ditunggu, mekanisme masih terbuka
Yang belum berubah: Presiden Prabowo Subianto masih ditunggu menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden, dengan tenggat Rabu (25/11). Setelah itu tim verifikasi — yang diketuai Habiburokhman dan dikoordinasi Lestari Moerdijat — memeriksa kelengkapan persyaratan calon pada 25 November–8 Desember 2026. Sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan dijadwalkan Rabu (9/12/2026). Jadwal ini sudah bergeser dari rencana awal 2 Desember, setelah Presiden Prabowo mengirim surat yang mengusulkan penundaan. Dasar konstitusionalnya tetap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11).
Salah satu pembahasan yang muncul dalam rapat perdana tersebut adalah opsi-opsi surat suara maupun pemungutan suara, baik dengan mencoblos, mencontreng, atau cap jempol. Semua hal itu akan dirumuskan dalam rapat-rapat berikutnya. Bambang menyampaikan hasil persiapan Panitia Ad Hoc itu harus selesai maksimal sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI yang akan digelar pada 9 Desember 2026.
Yang patut diawasi: voting atau musyawarah
Satu hal belum diputuskan dan justru paling menentukan: mekanisme pengambilan keputusan di paripurna. Ketua MPR Ahmad Muzani pada Senin (16/11) mengatakan soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna — apakah voting atau cara lain — akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc, dan panitia itulah yang akan menjelaskan detail teknisnya. Di sinilah bobot politik tim ad hoc terasa. Rancangan TAP MPR bukan sekadar dokumen administratif; ia menjadi dasar hukum pengangkatan Wakil Presiden terpilih. Cara pemilihan — musyawarah mufakat atau pemungutan suara, terbuka atau tertutup — akan menentukan seberapa mulus, dan seberapa bisa diperdebatkan, hasil 9 Desember nanti.
Bambang memastikan semua hal yang akan dirumuskan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Para anggota MPR RI yang turut dalam diskusi itu juga membawa dalil masing-masing berdasarkan konstitusi. “Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi,” katanya. Fakta yang sudah pasti: dua nama harus diajukan, verifikasi berjalan 25 November–8 Desember, dan paripurna digelar 9 Desember. Yang masih berupa proses: isi rancangan TAP dan mekanisme pemilihannya. Keduanya kini berada di tangan tim yang dikoordinasi Bambang Pacul.
Sumber: Antara (berita 5865103, dibaca langsung) untuk rapat perdana Panitia Ad Hoc, pimpinannya, opsi pemungutan suara, dan tenggat penyelesaian; UlasPolitik post 1609 untuk pembentukan dua tim dan tim verifikasi; arsip UlasPolitik untuk tenggat 25 November, verifikasi 25 November–8 Desember, dan paripurna 9 Desember.