Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Pramono Minta Istri ASN DKI Ingatkan Suami Tak Korupsi

Pramono Anung menitipkan pesan kepada para istri ASN DKI: dukung suami bekerja keras dan jangan korupsi. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Oleh 19 NOV 2026 3 menit baca
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta para istri aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mengingatkan suaminya agar bekerja keras dan tidak korupsi. Pesan itu disampaikan Pramono dalam Pekan Olahraga Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta 2026 di Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/11/2026). “Saya titip suaminya untuk kerja keras dan jangan korupsi. Saya terus terang sebagai gubernur tidak memberikan toleransi terhadap itu,” kata Pramono.

Tunjangan DKI Lebih dari Cukup

Pramono menyebut tunjangan yang diterima ASN Jakarta lebih dari memadai dibandingkan daerah lain. Karena itu, para istri diminta memberi kesempatan suami bekerja dengan tenang dan maksimal, tanpa alasan ekonomi untuk menyimpang. Pramono juga menyampaikan kepercayaan penuh kepada ASN Jakarta. Ia mengaku tidak membawa orang dari luar untuk mengisi posisi di Balai Kota karena percaya kepada pegawai yang sudah ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Dan saya betul-betul menjaga itu. Teman-teman di Balai Kota tahu bahwa saya tidak membawa dari mana pun untuk ke Balai Kota, kecuali yang sudah ada di Balai Kota atau di ASN yang ada di tempat,” ungkap Pramono.

Pesan yang Konsisten Sejak Awal

Pesan integritas ini bukan yang pertama dari Pramono. Pada Rabu (4/11/2026), saat ASN DKI meraih nilai 95,06 dalam penilaian akreditasi kompetensi oleh Badan Kepegawaian Negara — tertinggi di tingkat nasional — dan Pramono melantik 3.418 CPNS menjadi PNS di Balai Kota, ia meminta ASN terus menjaga integritas dan akuntabilitas.

Bahkan sebelum resmi menjabat, pada 1 Februari 2025, Pramono sudah menegaskan tidak akan memberi izin poligami bagi ASN DKI. “Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya,” kata Pramono saat itu. Sikap itu didukung Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, yang mengaitkannya dengan potensi korupsi: anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai ASN harus menjadi panutan dan memberi contoh kepada masyarakat.

Analisis: Keluarga sebagai Benteng, Bukan Pengganti Sistem

Pesan lewat DWP menempatkan keluarga sebagai benteng pertama antikorupsi — dan logikanya masuk akal: gaya hidup dan tekanan ekonomi keluarga kerap menjadi pemicu awal penyimpangan. Namun imbauan moral tidak menggantikan sistem: pengawasan Inspektorat, pelaporan gratifikasi, dan penegakan hukum tetap menjadi penentu. Yang patut ditagih dari pesan ini adalah tindak lanjutnya: berapa kasus yang ditindak, dan apakah “tidak ada toleransi” itu berlaku sama untuk semua level jabatan. Tanpa itu, pesan kepada para istri berisiko berhenti sebagai seremoni tahunan DWP.

Konteksnya, Jakarta — dengan anggaran terbesar di Indonesia — selalu menjadi sorotan. Pesan integritas dari gubernur, apalagi disampaikan di forum istri ASN, adalah sinyal politik yang disengaja. Ujiannya bukan pada kerasnya kata-kata, melainkan pada konsistensi penindakan setelahnya.

Sumber: Antara (berita 5864671, dibaca langsung) untuk pesan Pramono hari ini; Lapor.co.id (4/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk latar akreditasi dan pelantikan PNS; FajarAsia (2/2/2025, dikutip dari hasil pencarian) untuk sikap poligami dan dukungan PDIP.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik