Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Blora Kawal PI 10% Migas, Baru 13 dari 79 Blok Terealisasi

Baru 13 dari 79 wilayah kerja migas yang merealisasikan PI 10 persen bagi daerah. Bupati Blora Arief Rohman mengawal desakan revisi Permen ESDM 37/2016.

Oleh 19 NOV 2026 5 menit baca
Foto arsip 1931 lokasi pengeboran minyak di Cepu, Blora

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2026 di Hotel Vasa, Surabaya, 16–18 November 2026, menegaskan satu persoalan yang sudah satu dekade tak kunjung selesai: hak daerah atas Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Forum bertema “Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas” itu dihadiri Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi Al Haris, Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono yang membuka acara.

Di tengah mereka, Bupati Blora Arief Rohman — Ketua Dewan Pengurus ADPMET periode 2025–2030 — tampil sebagai pengawal utama agenda tersebut.

Baru 13 dari 79 wilayah kerja

Angka yang disampaikan Andang Bachtiar dalam forum itu sulit dibantah: dari 79 wilayah kerja (WK) migas yang berproses — dari total lebih dari 150 WK produksi di Indonesia — baru 13 yang berhasil merealisasikan PI 10 persen kepada daerah, atau sekitar 16 persen, setelah sekitar satu dekade regulasi berjalan. Di Jawa Timur saja, menurut Andang, ada proses pengurusan PI yang memakan waktu hingga lima tahun.

“Dari 79 WK yang berproses, baru 13 yang selesai dalam 10 tahun. Ini lambat sekali. Padahal, apabila Permen 37/2016 direvisi pada Desember ini, tahun depan ada tambahan lima WK saja yang berhasil sudah sangat bagus,” ujar Andang di sela Rakernas.

Angka itu menjadi inti argumen ADPMET: masalahnya bukan pada ada-tidaknya hak daerah, melainkan pada rantai birokrasi yang membuat hak itu nyaris tidak pernah sampai. Frasa “maksimum 10 persen” dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, menurut ADPMET, membuka ruang negosiasi besaran porsi — 5, 6, atau 8 persen — yang bisa menyita waktu hingga delapan bulan, bahkan setahun, sebelum pengalihan PI disepakati. Andang menyebut lambatnya realisasi PI disebabkan tiga simpul hambatan regulasi.

Tiga usulan ke Kementerian ESDM

Untuk memangkas proses dari hitungan tahun menjadi satu hingga dua bulan, ADPMET mengajukan tiga usulan kepada Kementerian ESDM. Pertama, menetapkan besaran PI secara pasti sebesar 10 persen dengan menghapus frasa “maksimum 10 persen”. Kedua, memberi kepastian tanggal efektif (effective date) pemberlakuan hak PI secara otomatis sejak kontrak kerja sama migas berjalan, tanpa menunggu proses administrasi tambahan pasca-tanda tangan menteri. Ketiga, memangkas masa hitung pembagian daerah — menyerahkan perhitungan porsi antar daerah sepenuhnya kepada pemerintah pusat melalui overlay data teknis reservoir dari SKK Migas/Ditjen Migas dan data batas wilayah dari Kemendagri, sehingga memangkas aturan 180 hari kerja pihak independen.

Di luar tiga usulan itu, ADPMET juga mengusulkan revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 agar memberikan kepastian pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta memperkuat posisi badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai mitra setara dalam pengelolaan wilayah kerja migas. Ketua Umum ADPMET Al Haris menegaskan perjuangan itu tidak berhenti di level peraturan menteri: kepastian angka 10 persen juga dikawal agar masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Migas yang baru. “Kalau diskusi dan negosiasi maksimum 10 persen, itu makan waktu bisa sampai setahun. Makanya sekarang semua sama-sama sepakat bahwa ya sudah 10 persen saja,” kata Haris.

Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET juga mengusulkan agar badan usaha milik daerah di setiap daerah penghasil mendapat kesempatan memperoleh penawaran PI 10 persen.

Mengapa Blora menjadi contoh

Bagi Blora, agenda ini bukan abstraksi. Kabupaten ini telah mengelola PI 10 persen melalui Badan Kerja Sama (BKS) PI Blok Cepu, melibatkan empat BUMD — PT Sarana Patra Hulu Cepu (Pemprov Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera (Pemkab Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (Pemkab Blora), dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (Pemprov Jawa Timur). Pengalaman itu membuat Blora menjadi rujukan: pada 26 Oktober 2026, Pemkab Gresik melakukan studi tiru ke Blora untuk mempelajari mekanisme pengelolaan PI 10 persen.

Arief Rohman mengaitkan perjuangan itu dengan tekanan fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan transfer ke daerah, kata dia, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kebutuhan mendesak. “Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujar Arief usai Rakernas. “Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar juga menyoroti perhitungan dana bagi hasil (DBH) yang menurutnya belum transparan berdasarkan kontribusi produksi masing-masing daerah. Untuk mengatasinya, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja dapat dihitung secara terpisah. Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono menilai percepatan tata kelola PI 10 persen sangat krusial bagi ketahanan fiskal daerah — Jawa Timur menyumbang sekitar 30 persen produksi minyak dan 14 persen gas nasional.

Respons ESDM: hak saja tidak cukup

Menanggapi berbagai usulan itu, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam mendukung perizinan, konsultasi wilayah kerja, serta penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama.

Ia pun menekankan bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak cukup diukur dari pengalihan hak kepada BUMD semata. Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Usulan, bukan keputusan

Yang patut dicatat, seluruh tuntutan di atas masih berupa usulan ADPMET kepada pemerintah pusat — bukan keputusan. Revisi Permen ESDM 37/2016 pada Desember 2026 adalah harapan yang disampaikan Andang, bukan komitmen resmi Kementerian ESDM yang terverifikasi dalam liputan ini. Begitu pula target tambahan lima wilayah kerja pada 2027 adalah perkiraan ADPMET, bukan janji pemerintah.

Namun arah politiknya jelas: daerah penghasil migas kini menuntut kepastian hukum yang terukur, bukan lagi sekadar janji bagi hasil. Jika revisi itu benar-benar terbit, taruhannya bukan hanya PAD Blora atau Jambi, melainkan preseden bahwa daerah bisa menjadi pemegang saham — bukan penonton — atas sumber daya di tanahnya sendiri.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1428907, dibaca langsung), IniSurabaya dan BandungSide (keduanya dibaca langsung) untuk Rakernas ADPMET 2026; Kabar Oposisi, News Hive, dan OBNews (untuk peran Arief Rohman dan studi tiru Gresik); Wikipedia Blok Cepu, Petrogas Jatim Utama, dan Dunia Energi (untuk empat BUMD BKS PI Blok Cepu). Foto hero adalah foto arsip 1931 dari KITLV/Leiden University Library (CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) — bukan foto Rakernas 2026; tidak ada foto legal Rakernas 2026 yang ditemukan.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik