Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan Senin, 23 November 2026 sebagai tanggal sidang etik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan sidang itu akan digelar mulai pukul 09.00 WIB, dan jajaran KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak yang diperiksa. “Benar. Kami mulai sidangkan pada hari Senin. Ada empat pengaduan yang akan kami sidangkan terkait dengan perkara itu,” kata Heddy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11/2026). Ini perkembangan baru dari kabar sebelumnya. Pada Senin (16/11/2026), Heddy masih mengatakan kepada Antara bahwa sidang “memungkinkan digelar tahun ini” tanpa menyebut tanggal. Kini tanggalnya sudah ada.
Empat aduan lolos verifikasi
DKPP menerima lima aduan terkait proses pencalonan Gibran setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Empat di antaranya dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan materiil sehingga layak disidangkan. “Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Heddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026). Satu aduan lain belum memenuhi syarat — menurut Heddy, kemungkinan aduan dari mahasiswa. “Tidak ditolak, tapi belum memenuhi syarat (BMS). Paham ya. Kayaknya pengaduan dari mahasiswa,” ujarnya. Kelima aduan itu, menurut CNN Indonesia: dua aduan pertama dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada Kamis (8/10) dan Yayasan Dewi Keadilan pada Jumat (9/10); dua aduan pada Selasa (13/10) — dari dua pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette, serta dari Ibnu Jandi; dan satu aduan terakhir dari berbagai organisasi, di antaranya Brahma Aryana (Sekretaris Jenderal KIPP), Ansufri Sambo (Plt. Ketua Umum Partai Ummat), Muhammad Sadiq (Plt. Sekretaris Jenderal Partai Ummat), Denny Indrayana (pengacara), Moeryono Aladin dan Soenarko (Forum Komunikasi Purnawirawan TNI). Aduan terakhir itu — yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama KIPP, Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mendatangi Kantor DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/10/2026) — mengadukan Ketua dan seluruh anggota KPU RI. Lapor.co.id dan Publica.id juga menyebut Subhan Palal dan Mercy Sihombing di antara para pengadu. Materi aduannya adalah dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Poin yang paling disorot pengadu adalah dugaan “penyelundupan” Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 — ketentuan yang, menurut pengadu, tidak pernah dibahas dengan Komisi II DPR saat penyusunan aturan. Denny juga menuding KPU menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa proses verifikasi yang memadai, serta menghambat fungsi pengawasan Bawaslu, antara lain dengan tidak membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Ketiga hal itu masih dugaan pengadu, bukan temuan DKPP. Denny meminta jajaran komisioner KPU saat ini dipecat, dan berharap mereka tidak diberi jabatan publik apa pun. Heddy memastikan sidang akan terbuka untuk umum dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube DKPP, seperti lazimnya sidang etik penyelenggara pemilu. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan persidangan akan berjalan seperti pada umumnya: diawali pembacaan aduan oleh pengadu, meminta jawaban para teradu, meminta keterangan pihak terkait, hingga melakukan pembuktian.
Bukan soal pengunduran diri Gibran
Heddy menegaskan proses di DKPP ini tidak berkaitan dengan pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). “Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi,” katanya. Penegasan itu penting. DKPP mengadili etik penyelenggara pemilu, bukan membatalkan hasil pemilu atau status pencalonan. Para anggota KPU yang diadukan masih berstatus teradu — dugaan terhadap mereka belum terbukti, dan asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan. Latar hukum perkara ini sudah panjang. Dalam pertimbangan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan ijazah maupun dokumen setara yang membuktikan Gibran menamatkan SMA atau sederajat — meski permohonan itu sendiri dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek (kini Kemendikdasmen). Ini juga bukan kali pertama DKPP memeriksa KPU soal pencalonan Gibran. Pada Senin (5/2/2024), DKPP menyatakan Ketua KPU saat itu Hasyim Asy’ari dan enam anggota KPU lain melanggar kode etik dalam penerimaan pencalonan Gibran, dan menjatuhkan peringatan keras terakhir kepada Hasyim. Putusan itu menyangkut syarat usia minimum — KPU memproses pendaftaran Gibran tanpa mengubah syarat usia dalam PKPU 19/2023 sesuai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 — bukan syarat pendidikan, dan tidak mengubah status pencalonan. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari sendiri membantah tudingan penyelundupan pasal: menurutnya, norma dalam Pasal 18 PKPU 19/2023 sudah melalui uji publik, konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat kerja, serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
Dua hari sebelum tenggat nama cawapres
Jadwal sidang 23 November jatuh dua hari sebelum tenggat penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto ke MPR, Rabu (25/11/2026), dengan Sidang Paripurna MPR dijadwalkan Rabu (9/12/2026). Dua agenda itu berjalan paralel dan tidak saling menentukan secara hukum — tetapi secara politik, apa pun yang diputuskan DKPP akan mendarat di tengah proses suksesi wakil presiden. Yang patut dicermati pada 23 November: apakah sidang benar digelar terbuka dan disiarkan, siapa saja teradu yang dihadirkan, dan apakah DKPP langsung menetapkan jadwal putusan. Jika DKPP menemukan pelanggaran, tekanan terhadap kepemimpinan KPU akan menguat; jika tidak, narasi pengadu soal “pasal selundupan” kehilangan pijakan kelembagaannya. Yang pasti, sidang ini menguji apakah lembaga etik pemilu masih bisa bekerja di tengah pusaran politik yang sama yang melahirkannya.
Sumber: CNN Indonesia, “DKPP Sidang Anggota KPU soal Pasal Gibran 23 November”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Kompas.com, “Senin Depan, DKPP Gelar Sidang Etik Terkait Pecalonan Gibran di Pilpres 2024”, 18 November 2026 (dibaca langsung); Lapor.co.id, “Aduan soal Pencalonan Gibran Masih Diverifikasi, Kapan Disidangkan DKPP?”, 9 November 2026 dan “DKPP Segera Sidangkan Aduan soal Pencalonan Gibran”, 14 November 2026 (dibaca langsung); Publica.id, “DKPP Akan Segera Sidangkan Aduan Pelanggaran Etik KPU Terkait Pencalonan Gibran”, 14 November 2026 (dibaca langsung); Antara, 16 November 2026, dikutip melalui UlasPolitik post 1605; putusan DKPP Februari 2024 dan bantahan Hasyim Asy’ari diverifikasi melalui hasil pencarian (Banten TV, Harian Pos, Espos, 5 Februari 2024; KoranKota, 12 Oktober 2026). Perkembangan sebelumnya: UlasPolitik post 637 dan 1605.