Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi panggung ganda pada Rabu (18/11/2026). Di luar gedung, ribuan santri, kiai, dan tokoh pemuda dari berbagai daerah di Jawa datang sejak pagi untuk mendukung mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas — yang akrab disapa Gus Yaqut — dan meminta majelis hakim membebaskannya. Di dalam ruang sidang, Gus Yaqut justru mengambil sikap yang menegaskan jarak: ia menolak menjadi saksi untuk tiga terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama 2023–2024.
Ribuan Pendukung Datang Sejak Pukul 08.00
Berdasarkan pantauan di lokasi yang dilaporkan sejumlah media, para pendukung mulai memadati area PN Jakarta Pusat sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka mengenakan kaus dan kopiah; sebagian memakai sarung dan baju koko. Spanduk bertuliskan “Bebaskan Gus Yaqut” dibentangkan di sekitar pengadilan. Para pendukung datang dari Pandeglang, Serang, Tangerang, Brebes, Rembang, Tegal, Cianjur, Purwakarta, dan Jakarta. Ketua rombongan dari Banten, Sufirman, menyebut rombongannya sekitar 500 orang atau lebih, dari unsur santri, ustaz, alim ulama, tokoh agama, hingga tokoh pemuda. Ia mengatakan kedatangan mereka adalah bentuk keprihatinan terhadap proses hukum yang menurutnya mengarah dipolitisasi. “Kami berharap Gus Yaqut bisa segera dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak ada kesalahan-kesalahan. Ini nuansanya sangat politis,” kata Sufirman. Dukungan serupa datang dari Sutarjo Permadi, yang memimpin rombongan dari Brebes dan Tegal — sekitar 100 orang lebih dari Brebes, berangkat dengan dua bus selepas Isya dan tiba di Jakarta sekitar pukul 03.30 WIB. Sutarjo mengaku sudah lebih dari tujuh kali menghadiri persidangan Gus Yaqut. Ia menilai tidak ada bukti bahwa Gus Yaqut menerima uang dalam perkara ini — penilaian itu adalah pendapat pendukung, bukan putusan pengadilan. Sutarjo menyebut Gus Yaqut sebagai sosok yang diidolakan kader Ansor dan Banser. Perlu dicatat: “tidak ada bukti” versi pendukung bukan fakta persidangan. Fakta persidangan hanya bisa dibaca dari apa yang disampaikan jaksa, saksi, ahli, dan terdakwa di bawah sumpah — lalu dinilai majelis hakim. Massa yang besar menunjukkan simpati yang besar, bukan kebenaran dakwaan atau pembelaan.
Yaqut: Saya Merasa Tidak Berkaitan
Di dalam ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, persidangan hari itu mengagendakan pemeriksaan terdakwa: keempat terdakwa saling menjadi saksi satu sama lain. Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Gus Yaqut menjadi saksi untuk tiga terdakwa lainnya — mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba. Gus Yaqut menolak. “Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Gus Yaqut di persidangan, seperti dikutip Detikcom. Ia menegaskan tidak mengetahui sejumlah tindakan yang diduga dilakukan pihak lain, termasuk dugaan pungutan dalam pengurusan kuota haji tambahan. “Terkait dengan tindakan-tindakan yang di luar pengetahuan saya, misalnya pungutan atau apa pun, saya tidak terlibat,” ujarnya. Ia menambahkan akan menguraikan semuanya saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. Berbeda dengan Gus Yaqut, ketiga terdakwa lainnya menyatakan tidak keberatan menjadi saksi dan kemudian diambil sumpah untuk memberikan keterangan — termasuk untuk perkara Gus Yaqut. Kuasa hukum Gus Yaqut, Melissa Anggraini, menambahkan alasan lain di persidangan: menjaga fokus kliennya pada keterangan sebagai terdakwa, juga karena kondisi kesehatan. Penolakan menjadi saksi mahkota ini adalah hak seorang terdakwa, bukan pengakuan bersalah dan bukan pula bukti tidak bersalah. Yang menarik secara hukum adalah alasannya: Gus Yaqut membangun garis pemisah antara dirinya dan tiga terdakwa lain — seolah perkara mereka bukan perkara yang sama. Apakah garis itu bertahan di hadapan alat bukti, itu yang akan diuji saat ia diperiksa sebagai terdakwa.
Kuasa Hukum: JPU Gagal Membuktikan
Di luar ruang sidang, Melissa Anggraini menyampaikan penilaian tim kuasa hukum: Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK belum mampu membuktikan keterlibatan Gus Yaqut. Penilaian itu didasarkan pada keterangan hampir 100 saksi dan sejumlah ahli yang telah dihadirkan JPU. “Kami berpandangan bahwa fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan para saksi dan ahli yang disampaikan di bawah sumpah justru mengonfirmasi apa yang sejak awal kami sampaikan,” kata Melissa di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Menurut Melissa, tidak ada aliran uang kepada Gus Yaqut — “tidak ada uang serupiah pun yang mengalir kepada Yaqut” — dan hal itu sejalan dengan kesimpulan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mempertanyakan pencantuman dugaan aliran uang sebesar US$271.500 dalam dakwaan, sementara kesimpulan pemeriksaan BPK menyatakan tidak ada aliran uang kepada Gus Yaqut. Melissa juga mempertanyakan bukti percakapan antara Gus Yaqut dan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Percakapan itu disebut berisi arahan pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50:50 sebelum ada pertemuan atau arahan Presiden. “Klien kami secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan percakapan maupun memberikan arahan sebagaimana dituduhkan. Dengan demikian, validitas bukti tersebut patut dipertanyakan secara serius,” ujarnya. Tiga poin lain disampaikan tim kuasa hukum: keterangan saksi disebut membantah adanya perintah atau arahan dari Gus Yaqut soal pembagian kuota dan pemberangkatan jemaah; sejumlah ahli disebut menjelaskan bahwa objek perkara ini adalah kuota haji, bukan instrumen keuangan, dan dana haji bukan dana milik negara sehingga tidak ada kerugian keuangan negara; dan belum ada jemaah haji yang dihadirkan sebagai pihak yang dirugikan, meski KPK membuka ruang pengaduan bagi jemaah yang merasa dirugikan. Melissa juga menyampaikan konteks kuota: tambahan 20.000 jemaah pada 2024 tidak mengganggu antrean jemaah dalam kuota dasar 221.000; kuota reguler yang diberangkatkan hanya 10.000 karena kapasitas dan kesiapan pelayanan. Dan secara prinsip, ia menilai persoalan kebijakan administratif seorang menteri tidak boleh serta-merta dikonstruksikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur-unsur pidana — pengujiannya, kata dia, harus melalui mekanisme hukum administrasi, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Semua poin di atas adalah argumen pihak pembela, dan harus dibaca sebagai argumen — bukan vonis. JPU KPK tentu memiliki konstruksi dakwaan sendiri, dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan. Yang bisa dicatat: pembelaan Gus Yaqut kini bergerak di dua jalur yang konsisten — memisahkan dirinya dari tiga terdakwa lain, dan menyerang konstruksi kerugian negara dalam dakwaan.
Apa yang Didakwakan ke Gus Yaqut
Untuk memahami persidangan ini, dakwaannya perlu dibaca apa adanya. JPU KPK mendakwa Gus Yaqut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 — sekitar Rp622 miliar — dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kemenag periode 2023–2024. Dakwaan dibacakan pada Selasa (11/8/2026). Perkara ini berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024, yang mengatur pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. JPU menduga para terdakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 menggunakan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu (T0), dan menduga Gus Yaqut memperoleh keuntungan sebesar US$271.500. Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lain — Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba — dan menurut kuasa hukumnya, dakwaan itu mencakup Pasal 603 dan Pasal 3. Sampai persidangan hari ini, Gus Yaqut masih berstatus terdakwa: belum ada putusan, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh.
Analisis: Dua Panggung, Satu Ujian
Hari ini memperlihatkan dua panggung yang bekerja dengan logika berbeda. Panggung pertama adalah halaman pengadilan: ribuan orang, spanduk, dan keyakinan moral bahwa Gus Yaqut tidak bersalah. Panggung kedua adalah ruang sidang: pertanyaan hakim, hak terdakwa, dan argumen kuasa hukum yang diuji satu per satu. Panggung pertama bisa memengaruhi opini publik; hanya panggung kedua yang bisa memengaruhi putusan. Ada pula konteks yang membuat persidangan ini makin diawasi. Pada Jumat (13/11), lebih dari 30 kiai sepuh Nahdlatul Ulama menandatangani surat untuk Ketua Mahkamah Agung Sunarto, meminta MA mengawasi persidangan perkara ini — nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst — agar berjalan objektif dan adil. Surat itu diserahkan perwakilan para kiai, KH Nurul Yaqin Ishaq, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu MA di Jakarta. Para kiai meminta tiga hal: MA menelaah dan mengawal jalannya persidangan, menindaklanjuti dugaan pelanggaran kewajiban atau perilaku hakim bila ditemukan, dan memberi kesempatan beraudiensi dengan Ketua MA. Bagi pembaca, yang patut dipegang adalah tiga hal. Pertama, penolakan Gus Yaqut menjadi saksi adalah haknya dan strategi pembelaan yang sah — bukan bukti. Kedua, klaim “tidak ada bukti” dari pendukung dan kuasa hukum adalah klaim yang masih harus diuji majelis hakim bersama dakwaan JPU. Ketiga, yang akan menentukan nasib perkara ini bukan jumlah pendukung di halaman pengadilan, melainkan keterangan Gus Yaqut sendiri saat diperiksa sebagai terdakwa — kesempatan yang menurut kuasa hukumnya akan ia gunakan untuk menjelaskan semuanya. Sidang akan berlanjut ke pemeriksaan Gus Yaqut sebagai terdakwa. Di situlah garis pemisah yang ia bangun hari ini — “saya tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain” — akan diuji paling keras: oleh pertanyaan jaksa, oleh keterangan tiga terdakwa yang sudah bersumpah, dan oleh alat bukti yang sudah dihadirkan.
Sumber: LensaHukum (mengutip Detikcom), Erakini, Arina.id, SuaraKarya, dan Majalah Nurani dibaca langsung; Cinews dan JawaPos diverifikasi melalui hasil pencarian.