Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Dasco Minta Semua Pihak Hormati Hak Prabowo Pilih Wapres

Dasco meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo menentukan calon wapres pengganti Gibran. Ia meminta kader Gerindra berhenti mendukung dirinya.

Oleh 17 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akhirnya buka suara soal namanya yang masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam jumpa pers pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), usai paripurna, Dasco meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo Subianto menentukan dua nama calon yang akan diserahkan ke MPR. “Terhadap masalah Wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden,” kata Dasco. “Melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu karena sudah diatur,” ujarnya. Dasco tak menampik, selain dirinya, dua nama yang mencuat ada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menko PMK sekaligus Sekjen Partai Gerindra Sugiono — menurut dia, kedua nama tersebut adalah kader terbaik partai. “Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. Pernyataan ini disampaikan di tengah gelombang dukungan untuk dirinya yang terus membesar sejak Gibran mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026).

Minta kader berhenti mendukung dirinya

Sehari sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengungkapkan Dasco sudah meminta kader Gerindra menghentikan pernyataan dukungan terbuka untuk dirinya. Pesan itu disampaikan Dasco lewat grup WhatsApp internal partai, menyusul munculnya dukungan dari sejumlah DPD dan DPC Gerindra. “Kemarin pun ketika misalnya banyak sekali suara-suara DPD provinsi dan DPC-DPC yang mengusulkan nama Bang Dasco, Bang Dasco sendiri di grup WA kami mengatakan bahwa dihentikan terkait pernyataan-pernyataan itu,” kata Sugiat dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (16/11/2026). “Kita hormati apa yang menjadi kewenangan konstitusional Pak Prabowo. Biarlah Pak Prabowo diberi ruang sebebas-bebasnya untuk katakanlah menilai siapa dua nama yang paling tepat,” lanjutnya. Sugiat menegaskan dukungan terhadap Dasco bukan berasal dari instruksi atau gerakan terkoordinasi partai. Menurut dia, usulan itu merupakan inisiatif masing-masing kader di daerah.

Gelombang dukungan terus mengalir

Klaim Sugiat itu perlu dicatat, tetapi faktanya dukungan memang mengalir dari banyak arah. Dua puluh tiga DPD Gerindra di berbagai daerah menyatakan dukungan, Partai NasDem menyatakan dukungan penuh, dan pada Selasa (17/11/2026) juru bicara PKS Pipin Sopian ikut menyatakan dukungan — menilai Dasco layak karena pengalaman, rekam jejak sebagai pimpinan DPR, dan kedekatannya dengan Prabowo, serta kemampuannya merangkul berbagai kelompok. Pipin menegaskan PKS tidak akan mengajukan calon dan menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Prabowo. Dukungan juga datang dari relawan. Ade Darmawan dan Andi Azwan, yang sebelumnya dikenal sebagai relawan pendukung Gibran, menyatakan beralih mendukung Dasco — menegaskan sikap itu merupakan inisiatif mereka sendiri, bukan arahan Gibran maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Satu catatan penting: DPD Gerindra Jawa Timur berbeda dari tujuh DPD lainnya — mereka tidak mengaitkan dukungan dengan pengisian kursi yang ditinggalkan Gibran, melainkan meminta Prabowo mempertimbangkan Dasco sebagai calon pendampingnya pada Pemilu 2029, sebagai tanggapan atas usulan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan agar kader Gerindra mengisi kursi wakil presiden. Dasco sendiri sebelumnya sudah memberi sinyal menahan diri. Saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026), ia menyebut pembahasan mengenai nama pengganti wakil presiden masih terlalu jauh.

Jadwal yang menunggu

Secara ketatanegaraan, mekanismenya sudah jelas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa bila jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dua nama itu ditunggu MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026 — 14 hari sebelum paripurna MPR 9 Desember (Pasal 136). Analisis: sikap Dasco — tidak mengkampanyekan diri dan justru meminta kadernya diam — adalah langkah yang menguntungkan dirinya sendiri. Bila Prabowo memilihnya, ia tampil sebagai sosok yang patuh pada Presiden. Bila tidak, ia tidak kehilangan muka karena tidak pernah secara terbuka mengejar jabatan itu. Sementara itu, gelombang dukungan dari DPD, NasDem, dan PKS menunjukkan namanya memang yang paling bisa diterima koalisi. Tetapi seperti yang diingatkan Dasco sendiri, keputusan tetap berada di tangan Prabowo — dan sampai dua nama itu diserahkan ke MPR, semua dukungan ini tetap aspirasi, bukan keputusan.

Sumber: Holopis, “Dasco Minta Semua Pihak Hormati Hak Prabowo Tentukan Calon Wapres Pengganti Gibran”, 17 November 2026 (dibaca langsung — dua kutipan Dasco, jumpa pers, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945); CNN Indonesia, “Kata Dasco soal Namanya Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran”, 17 November 2026 (dibaca langsung — hak prerogatif Prabowo, usai paripurna, Muzani + Sugiono sebagai dua nama lain, tenggat 25 November); KetikKabar/KompasTV, “Dasco Minta Kader Gerindra Setop Dukung Dirinya Jadi Wapres”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Sugiat Santoso, grup WA, Sapa Indonesia Pagi 16/11, inisiatif kader); Jawawa (dari detikcom), “PKS Backs Dasco for Vice-President, Saying He Can Bring Different Groups Together”, 17 November 2026 (dibaca langsung — Pipin Sopian, PKS tidak mengajukan calon, 53 kursi); DetikTV, “Bursa Wapres Pengganti Gibran, Dukungan untuk Dasco Mengalir dari DPD Gerindra hingga Relawan”, 17 November 2026 (dibaca langsung — delapan DPD Minggu 15/11, Jatim dan Pilpres 2029, Ade Darmawan + Andi Azwan, “masih terlalu jauh”). Latar: UlasPolitik post 1603 (NasDem dukung penuh Dasco), posts 1588 + 1591 (23 DPD), post 1576 (tenggat 25 November).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik