MPR RI resmi menunjuk Habiburokhman sebagai Ketua Tim Verifikasi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diambil dalam Rapat Gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan MPR bersama para ketua fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi,” kata Habiburokhman, sebagaimana dilaporkan Antara. Habiburokhman bukan nama baru di pusaran ini. Ia adalah Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Ketua Komisi III DPR RI. Tim yang dipimpinnya akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto — termasuk dokumen pendidikan dan hasil pemeriksaan kesehatan. Verifikasi dijadwalkan berlangsung 25 November–8 Desember 2026.
Dua tim, dua tugas: verifikasi dan sidang paripurna
Rapat gabungan Senin sore itu membentuk dua tim dengan tugas berbeda. Panitia ad hoc yang menyiapkan sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dari Fraksi PDI Perjuangan, dengan dua wakil ketua dan 36 anggota dari fraksi dan kelompok DPD, menurut Muzani. Panitia ini menyiapkan tata cara sidang dan rancangan ketetapan MPR untuk wakil presiden terpilih.
Tim Verifikasi berada di bawah koordinasi Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai NasDem, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim. Tim ini beranggotakan 36 orang. Sidang Paripurna pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden digelar Rabu, 9 Desember 2026 — mundur dari jadwal semula 2 Desember.
Muzani menyebut ada sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon. “Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers, dikutip Antara. Rincian syarat itu, kata Muzani, akan dijelaskan oleh tim verifikasi — termasuk soal ijazah. Surat Presiden sendiri sudah diterima MPR pada Senin (16/11) pukul 11.10 WIB, dengan dua nama dilampirkan. Namun nama-nama tersebut belum diumumkan ke publik hingga rapat gabungan selesai. Muzani menyebut proses ini sebagai praktik ketatanegaraan baru karena pengisian kekosongan jabatan wakil presiden seperti ini belum pernah terjadi sejak reformasi. “Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi. Presiden atau wakil presiden dipilih oleh majelis, baru kali ini dipilih oleh majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” katanya.
Komposisi lintas fraksi — dan ujian netralitasnya
Di atas kertas, susunan tim ini dirancang untuk terlihat berimbang: koordinator dari NasDem, ketua tim dari Gerindra, dan panitia ad hoc dipimpin PDI Perjuangan. Itu penting, karena proses yang belum pernah terjadi ini tidak punya preseden untuk dirujuk — legitimasinya hanya bisa dibangun dari prosedurnya sendiri.
Namun justru di situlah ujian terbesarnya. Habiburokhman adalah kader Gerindra, dan nama yang paling kuat didorong menjadi pengganti Gibran sejauh ini juga berasal dari Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, yang didukung 23 DPD Gerindra dan kini juga didukung penuh NasDem. Dukungan itu adalah fakta politik, bukan penetapan — keputusan tetap berada di tangan Presiden dan pemilihannya di tangan MPR. Tetapi bila nama yang akhirnya diajukan adalah kader Gerindra, maka tim verifikasi yang diketuai kader Gerindra pula akan bekerja di bawah sorotan yang jauh lebih tajam.
Satu-satunya penangkal sorotan itu adalah prosedur yang terbuka: kriteria 22 syarat yang diumumkan sebelum verifikasi dimulai, pemeriksaan dokumen yang bisa diaudit, dan hasil verifikasi yang disampaikan apa adanya — termasuk bila ada dokumen calon yang dinyatakan tidak lengkap. Habiburokhman sendiri berjanji timnya tidak akan bekerja sekadar formalitas. “Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” katanya.
Yang masih harus dijawab sebelum 25 November
Jadwalnya ketat: verifikasi 25 November–8 Desember, lalu paripurna 9 Desember. Sebelum 25 November, publik berhak mendapat jawaban atas tiga hal. Pertama, rincian 22 syarat itu — apa saja, dan bagaimana masing-masing dibuktikan. Kedua, siapa saja anggota tim verifikasi selain ketua dan koordinatornya, agar tidak ada benturan kepentingan yang luput. Ketiga, kapan dua nama yang diajukan Presiden diumumkan, karena tanpa nama, verifikasi hanyalah jadwal kosong. Koordinator tim Lestari Moerdijat memastikan dua nama itu akan diumumkan sebelum 9 Desember, karena verifikasinya terbuka. “Nanti memang harus disampaikan, karena verifikasinya kan terbuka. Semua bisa melihat ya,” katanya.
Sumber: Antara via Samudrafakta, “MPR Tunjuk Habiburokhman Verifikasi Calon Wapres”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — penunjukan + kutipan Habiburokhman + jendela 25 November–8 Desember); Detik via Lensahukum, “MPR Tunjuk Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — penunjukan + jendela verifikasi); Tribunnews (melalui hasil pencarian — panitia ad hoc 36 anggota + Rerie koordinator + Habiburokhman ketua tim); Investor.id, “MPR Tegaskan Pengganti Gibran Harus Dua Kandidat, Dipilih Lewat Voting?”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — tenggat 25 November + panitia ad hoc 36 anggota + verifikasi dokumen dan kesehatan); Investor.id, “Tok! Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru Bakal Digelar 9 Desember 2026”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — kutipan Muzani soal praktik ketatanegaraan baru); VanusNews, “Gelar Rapat Gabungan Terkait Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ini 3 Poin Putusan Sidang”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — tiga keputusan rapat gabungan + janji proaktif Habiburokhman); TheIconomics, “MPR Terima Surat dari Prabowo, Dua Nama Disiapkan Lewat 22 Syarat Ketat”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — surat Presiden 11.10 WIB + dua nama dilampirkan); MajalahNurani, “MPR Umumkan Dua Nama Cawapres Usulan Prabowo Sebelum 9 Desember”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — Rerie: dua nama akan diumumkan karena verifikasi terbuka). Liputan UlasPolitik sebelumnya: post 1241 (dua tim dibentuk 13 November, angka 34 kini dikoreksi menjadi 36), post 1570 (paripurna 9 Desember + surat Presiden), post 1576 (22 syarat + tenggat 25 November), post 1588/1591 (dukungan DPD Gerindra untuk Dasco), post 1603 (NasDem dukung Dasco).