Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus memenuhi 22 persyaratan. Angka itu ia sampaikan seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) — dengan satu catatan yang penting: Muzani sendiri tidak yakin betul dengan hitungannya.
“Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani, seperti dilaporkan Kedaipena dari konferensi pers seusai rapat gabungan. Antara juga melaporkan pernyataan yang sama pada Senin sore. Sampai artikel ini ditulis, MPR belum mempublikasikan daftar ke-22 syarat itu, sehingga publik belum bisa memeriksa satu per satu apa saja yang dimaksud.
Yang sudah pasti adalah kerangka hukumnya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan Presiden mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR, dan MPR memilih paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Dihitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026, batas 60 hari itu jatuh pada Senin, 11 Januari 2027. Paripurna pemilihan dan pelantikan dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026 — sudah digeser sepekan dari rencana semula 2 Desember, seperti diberitakan UlasPolitik sebelumnya.
Pasal 169 hanya memuat 20 syarat
Di sinilah angka Muzani perlu diuji. Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu — pasal yang mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden — memuat 20 syarat, huruf a sampai t. Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, meminta MPR memastikan seluruh persyaratan diperiksa secara menyeluruh, agar tidak ada persoalan hukum setelah cawapres baru ditetapkan.
Isinya, dikelompokkan, mencakup: ketakwaan, kewarganegaraan dan kesetiaan — bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, WNI sejak lahir, pasangan WNI, tidak pernah mengkhianati negara, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; integritas dan rekam hukum — tidak pernah korupsi atau tindak pidana berat, tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, bukan bekas anggota PKI; kesehatan dan administrasi — mampu rohani dan jasmani serta bebas narkotika, bertempat tinggal di NKRI, melaporkan kekayaan, tidak punya utang yang merugikan keuangan negara, tidak pailit, terdaftar sebagai pemilih, memiliki NPWP dan taat pajak 5 tahun terakhir; serta batas usia, pendidikan dan pengalaman — minimal 40 tahun, minimal tamat SMA/sederajat, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan, plus memiliki visi, misi, dan program pemerintahan.
Selisih dua syarat itu belum dijelaskan MPR. Kemungkinan penjelasannya ada di luar Pasal 169 — misalnya kewajiban pengunduran diri bagi pejabat negara yang dicalonkan (Pasal 170 UU Pemilu), pemeriksaan kesehatan, atau dokumen pendukung lain yang diperiksa tim verifikasi, seperti ijazah. Tetapi itu dugaan, bukan fakta yang terkonfirmasi. Sampai MPR merilis daftar resminya, angka 22 harus dibaca sebagai pernyataan Muzani — bukan sebagai isi undang-undang.
Yang tidak berubah: asal partai bukan syarat. Muzani sudah menegaskan pada Jumat (13/11/2026) bahwa UUD 1945 tidak membatasi calon wapres harus berasal dari partai koalisi. Calon dari luar koalisi, termasuk figur profesional, secara prinsip terbuka — sepanjang memenuhi syarat konstitusional.
Tenggat ikut bergeser: 25 November
Rapat gabungan yang sama juga menyepakati tenggat baru bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama: Rabu, 25 November 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Muzani.
Angka ini konsisten dengan aturan mainnya. Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Pasal 136 ayat (1), mewajibkan Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Ketika paripurna masih dijadwalkan 2 Desember, tenggat itu jatuh pada 18 November — angka yang diberitakan pekan lalu. Setelah paripurna mundur ke 9 Desember, hitungan 14 hari bergeser ke 25 November. Jadi 25 November bukan tenggat baru yang sewenang-wenang; ia adalah konsekuensi aritmetis dari mundurnya paripurna.
Yang membuat tenggat ini ketat adalah posisi Presiden. Prabowo sedang berada di luar negeri untuk KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen, dan diperkirakan baru kembali ke Tanah Air sekitar 19 atau 20 November. Artinya, ia hanya punya waktu sekitar lima hari setelah pulang untuk memfinalisasi dua nama beserta seluruh dokumen persyaratannya.
Analisis: waktu verifikasi yang kini jadi taruhan
Setelah dua nama diterima, tim verifikasi MPR yang beranggotakan 36 orang — diketuai seorang pimpinan MPR — punya waktu paling lama tujuh hari sejak berkas lengkap untuk memeriksa seluruh persyaratan. Jika nama baru masuk pada 25 November, verifikasi berjalan hingga awal Desember, dan paripurna 9 Desember hanya menyisakan sedikit ruang untuk perbaikan berkas atau sengketa dokumen.
Di sinilah angka 22 itu menjadi lebih dari sekadar soal hitungan. Jika tim verifikasi bekerja dengan daftar 22 item sementara undang-undang hanya merinci 20, dua item tambahan itu harus dijelaskan sumber hukumnya — kalau tidak, setiap penolakan calon atas dasar dua item itu akan dipersoalkan. Sebaliknya, jika ternyata 22 itu sekadar salah hitung Muzani di depan wartawan, MPR sebaiknya mengoreksinya segera, sebelum menjadi dasar kerja tim verifikasi.
Soal nama, belum ada yang resmi. Partai-partai koalisi — PAN dan Demokrat sudah menyatakan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo, Golkar masih mematangkan sikap — dan nama-nama kader Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani sendiri yang beredar di bursa masih spekulasi, bukan usulan resmi. Keputusan ada di tangan Presiden, dan tenggatnya kini jelas: 25 November. Ujian sesungguhnya bukan siapa yang dipilih, melainkan apakah dua nama itu sampai lengkap dan tepat waktu — karena verifikasi tujuh hari tidak memberi ruang untuk berkas yang setengah jadi.
Sumber: Antara, “Ketua MPR: Ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi calon wakil presiden”, 16 November 2026 (halaman dibaca lewat curl; halaman Antara tidak menyebutkan tenggat 25 November — tenggat itu berasal dari konferensi pers Muzani menurut Kedaipena); Kedaipena, “MPR Beri Waktu Prabowo hingga 25 November 2026 untuk Ajukan Dua Kandidat Pengganti Gibran”, 16 November 2026 (tenggat 25 November + kedua kutipan Muzani); Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (20 syarat, huruf a–t, dibaca langsung); Cobisnis, “Pakar Hukum Ingatkan MPR Teliti Syarat Cawapres Pengganti Gibran”, 14 November 2026 (Titi Anggraini + tim verifikasi 36 orang yang diketuai pimpinan MPR); Janaloka Journal, “Daftar Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mulai Mengerucut Usai Prabowo Temui Tokoh Parpol”, 16 November 2026 (tenggat 18 November sebelum paripurna bergeser); UlasPolitik post 1570, “Paripurna Wapres Mundur ke 9 Desember, Prabowo yang Minta?” (pergeseran paripurna 2 ke 9 Desember); UlasPolitik post 1513 (kerangka enam tahap, Pasal 136 dan Pasal 137–139); UlasPolitik post 1501 (calon tidak harus dari partai koalisi).