Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendorong pemerintah mengoptimalkan perlindungan bagi pekerja rentan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses jaminan sosial ketenagakerjaan. Dorongan itu ia sampaikan di Jakarta, Senin (16/11/2026), dan menjadi pengingat bahwa janji perlindungan pekerja tidak boleh berhenti di atas kertas.
Menurut Asep, kelompok yang membutuhkan perhatian khusus adalah pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, pekerja mandiri, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian dari mereka, katanya, belum memiliki akses memadai terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Perlindungan pekerja rentan bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat pekerja,” ujar Asep, legislator Fraksi PKB dari Jawa Barat itu.
Apa yang diminta Asep Romy
Asep menegaskan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi prioritas, terutama untuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.
Untuk mewujudkannya, ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendataan pekerja rentan, menurutnya, perlu terus diperbaiki agar program perlindungan tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
“Jangan sampai pekerja yang benar-benar membutuhkan perlindungan justru tidak terjangkau program. Karena itu, akurasi data, efektivitas penyaluran, dan pengawasan harus diperkuat,” tegasnya.
Asep juga menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui kebijakan, penganggaran, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok pekerja rentan, mengintegrasikan program perlindungan ke dalam kebijakan daerah, serta memastikan keberlanjutan pembiayaannya.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat. Perlindungan pekerja rentan membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
UU 27/2026 sudah memberi payung, pelaksanaan yang ditunggu
Dorongan Asep ini datang tidak lama setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku pada 28 Oktober 2026. Pasal 60 undang-undang itu menyatakan tenaga kerja sektor informal berhak memperoleh jaminan sosial, dan Pasal 61 menegaskan pekerja informal kategori rentan berhak memperolehnya melalui bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, paling sedikit berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan iuran itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya. Payung hukum sudah ada, tetapi mekanisme bantuan iuran, pembagian pembiayaan antara pusat dan daerah, serta pendataan penerimanya masih menunggu aturan pelaksana. Peraturan pelaksanaan itu wajib ditetapkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang diundangkan (Pasal 312), yaitu 28 Oktober 2027.
Sinyal dari daerah menunjukkan gerakan sudah dimulai. Di Payakumbuh, Pemkot bersama Komisi IX DPR dan BPJS menggelar sosialisasi jaminan sosial pada 23 Oktober 2026 untuk petani, nelayan, pedagang pasar, pengemudi ojek daring, dan pekerja mandiri, dengan iuran Rp36.800 per bulan untuk JKK, JKM, dan Jaminan Hari Tua. Di Makassar, Pemkot dan DPRD setempat tengah membahas Ranperda jaminan sosial ketenagakerjaan yang antara lain mengusulkan skema bantuan iuran bagi pekerja rentan — Pemkot mencatat 81 ribu pekerja rentan di kota itu sudah terlindungi.
Ujian di data dan anggaran daerah
Secara politik, pernyataan Asep adalah posisi yang aman sekaligus tepat sasaran: ia menuntut negara hadir, tanpa membebani satu pihak saja. Namun nilai pernyataan ini baru teruji bila diikuti dua hal: data pekerja rentan yang akurat dan komitmen anggaran di APBD.
Tanpa pendataan yang rapi, bantuan iuran berisiko salah sasaran — pekerja yang membutuhkan tidak terjangkau, sementara yang mampu justru terlindungi. Tanpa alokasi APBD yang jelas, sinergi pusat-daerah hanya menjadi jargon rapat. DPR, melalui Komisi IX, perlu mengawal bukan hanya pernyataan, melainkan juga penerbitan Peraturan Pemerintah pelaksana UU 27/2026 dan kesiapan daerah menjalankan skema bantuan iuran tersebut.
“Pekerja merupakan fondasi pembangunan bangsa. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja rentan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” pungkas Asep.
Sumber: Antara, “DPR dorong sinergi pusat-daerah perluas jaminan sosial pekerja rentan”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; pernyataan Asep dikoroborasi teks penuh Fraksi PKB di bawah); Fraksi PKB DPR RI, “Asep Romy Romaya: Perluas Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan”, 16 November 2026 (dibaca penuh — pernyataan dan keempat kutipan); teks UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 60–61 dan Pasal 312 (dibaca langsung); Sumbar360 dan Tipikal, soal sosialisasi Payakumbuh 23 Oktober 2026 (iuran Rp36.800 per bulan untuk JKK, JKM, dan JHT); Menitnews dan Panrita.news, soal Ranperda Jamsostek Makassar, 15–16 November 2026 (81 ribu pekerja rentan terlindungi, 45 ribu lewat Makassar Berjasa); Jurnalistik dan RCTI+, soal Pasal 312 (tenggat peraturan pelaksanaan 28 Oktober 2027).