Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Polri Usul Enam Pengaman di RUU Penyadapan

Kepala Baintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam pengaman dalam RUU Penyadapan, dari sasaran limitatif sampai sanksi pemecatan tidak dengan hormat.

Oleh 16 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi ruang rapat Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI belum sampai pada pembahasan pasal per pasal RUU tentang Penyadapan. Tetapi dalam RDP bersama Baintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Polri sudah meletakkan tawaran paling konkret sejauh ini: enam hal yang menurut mereka wajib diatur agar penyadapan tidak disalahgunakan. Usulan itu disampaikan Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan,” kata Dedy dalam rapat tersebut, seperti dilaporkan Antara. Konteksnya tidak bisa dilepas dari skandal yang memaksa RUU ini kembali jalan. Dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026), terungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara itu: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Perlu ditegaskan: status tersangka bukan vonis, dan siapa memerintahkan apa masih harus dibuktikan penyidik.

Enam usul Baintelkam, satu per satu

Pertama, sasaran yang limitatif: penyadapan hanya boleh dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi. Kedua, larangan tegas: RUU harus melarang penyadapan digunakan di luar sasaran yang ditetapkan, dan melarang pemakaian untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, perintah tertulis dan jangka waktu: mekanisme penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan, dengan jangka waktu yang ditentukan; selama ini Baintelkam biasanya melakukan penyadapan selama satu bulan; perintah itu harus tercatat, dengan tata cara yang bersifat kompartementasi — pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis dipisah sebagai sarana kontrol. (Dalam kasus yang sedang diusut, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan atau lewat grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik.)

Keempat, pencatatan yang tidak boleh dihapus: seluruh penggunaan sarana dicatat, tidak boleh diubah atau dihapus, dan diaudit secara berkala. (Data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PenlinkX diduga dihapus pada Oktober 2026.) Kelima, pengawasan berlapis: pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam, sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri. Keenam, sanksi tegas: pelanggaran bisa dikenai Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. “Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah,” kata Dedy.

Tarik-menarik: membatasi sekaligus memperluas

Dedy meminta RUU tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan, tetapi juga untuk kepentingan intelijen keamanan (deteksi dini, peringatan dini, cegah dini), dengan dasar hukum UU Kepolisian dan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Di sisi DPR, anggota Komisi III I Wayan Sudirta mengusulkan pembatasan lebih sempit: penyadapan hanya untuk empat kategori tindak pidana, yakni terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman terhadap keamanan negara. “Tidak bisa penyadapan ini, perekaman ini dilakukan untuk mencari bukti permulaan. Tidak bisa. Kecuali perkara teroris, narkoba, korupsi, keamanan negara,” kata Sudirta. Ia juga mempertanyakan mekanisme perizinan (izin pengadilan atau persetujuan pimpinan) serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar.

Yang masih menggantung

RDP baru tahap menjaring masukan; Komisi III masih akan mengundang kementerian terkait, lembaga negara, akademisi, dan masyarakat sipil; belum ada jadwal rapat berikutnya. Tiga pertanyaan kunci belum terjawab: apakah RUU akan mewajibkan izin pengadilan untuk semua bentuk penyadapan; bagaimana sanksi pidana dirumuskan; dan apakah usulan Polri soal ranah intelijen akan diterima DPR atau dipangkas.

Sumber: Antara, “Polri usul enam hal diatur dalam RUU Penyadapan cegah penyalahgunaan”, 16 November 2026 (dibaca penuh via RSS + curl — halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir); Kumparan via Satirasa (16/11/2026, Baintelkam minta RUU atur intelijen, bukan cuma penyidikan); Harakatuna (16/11/2026, DPR usulkan penyadapan dibatasi untuk empat kategori tindak pidana). Latar belakang kasus merujuk rapat kerja Komisi III–Kapolri 12 November 2026 (UlasPolitik post 1528).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik