Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Komisi III Mulai Bahas RUU Penyadapan Bersama Baintelkam

Komisi III DPR mulai menggelar rapat dengar pendapat dengan Baintelkam Polri untuk menghimpun masukan soal RUU Penyadapan, Senin (16/11/2026). Langkah awal.

Oleh 16 NOV 2026 5 menit baca
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk menghimpun masukan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, Senin (16/11/2026). Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini menjadi langkah awal pembahasan regulasi yang selama bertahun-tahun tertunda — dan kini dipaksa jalan oleh sebuah skandal.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan keterangan itu di kompleks parlemen, Senin pagi. Menurut dia, perhatian publik kembali tertuju pada isu penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang disebut melibatkan oknum aparat penegak hukum. Karena itu, ia mendorong pengaturan yang rinci agar hak konstitusional warga terlindungi.

Rapat hari ini baru tahap menghimpun masukan. Belum ada pembahasan pasal per pasal, apalagi pengesahan. Tetapi arahnya sudah jelas: DPR ingin aturan penyadapan tidak lagi bersandar pada ketentuan yang tersebar dan tafsir sepihak aparat.

Latar Belakang: Kasus yang Memaksa RUU Ini Jalan

Desakan membahas RUU Penyadapan tidak muncul dari ruang kosong. Pekan lalu, dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026), terungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Kapolri menjelaskan modus yang diduga dipakai dalam lima tahap: perintah disampaikan secara lisan atau lewat grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik; tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi apakah nomor itu berkaitan dengan perkara pro justitia; penyadapan dijalankan lewat sistem PenlinkX; hasilnya dilaporkan berjenjang hingga ke Listyo Sigit sebagai penerima akhir; lalu pada Oktober 2026 data di LIMS dan PenlinkX diduga dihapus atas perintah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan grup WhatsApp dibubarkan. Sasaran yang disebut mencakup presiden, pejabat negara, politikus, pengusaha, aktivis, jurnalis, hingga media, selama periode 2025 hingga 2026.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Menurut penjelasan Kapolri dalam rapat itu, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo dan diteruskan berjenjang — Listyo juga diduga menentukan target penyadapan dan menerima hasil akhirnya. Perlu ditegaskan: itu keterangan Kapolri dalam forum DPR, bukan putusan pengadilan. Status tersangka bukan vonis, dan siapa yang memerintahkan apa — serta apa motifnya — masih harus dibuktikan penyidik. Sampai pemeriksaan yang dilakukan, belum ada tanggapan para tersangka yang tercatat dalam sumber-sumber tersebut.

Fakta bahwa daftar sasaran yang disebut Kapolri begitu luas justru memperkuat alasan RUU ini mendesak: tanpa aturan yang jelas tentang siapa boleh menyadap, atas izin siapa, dan untuk berapa lama, alat penyadapan bisa dipakai tanpa kontrol yang memadai.

Pasal Makar: Permintaan DPR, Bukan Dakwaan

Dalam kesimpulan rapat kerja 12 November itu, Komisi III meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka, dengan penilaian bahwa penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar. “Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajarannya agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” kata Habiburokhman. Permintaan itu perlu dibaca apa adanya: sebagai desakan politik dari DPR kepada penyidik, bukan dakwaan dan bukan putusan.

Faktanya, keempat tersangka itu tidak didakwa dengan pasal makar. Bareskrim baru menerbitkan laporan polisi dugaan makar pada 11 November 2026 dan perkara itu masih berada pada tahap penyelidikan awal; belum ada tersangka makar yang diumumkan. Menyamakan permintaan DPR dengan dakwaan adalah kesalahan yang sudah beredar di sebagian pemberitaan — dan kesalahan itu tidak boleh diulang. Kapolri Suyudi sendiri dalam rapat yang sama menekankan bahwa temuan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melalui Direktur Eksekutif Erasmus Napitupulu, Jumat (13/11/2026), mengingatkan Komisi III agar fokus pada fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap Polri. Menurut ICJR, tindak pidana makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan Pasal 160 jo. Pasal 191 KUHP memiliki ancaman pidana yang sangat serius, termasuk pidana mati, sehingga penerapannya tidak boleh didorong dengan gegabah. ICJR justru mendorong Komisi III memimpin evaluasi menyeluruh terhadap kewenangan penyadapan dan menghidupkan kembali pembahasan RUU Penyadapan yang tertunda bertahun-tahun.

Peringatan itu penting. DPR memang berhak mendesak penegakan hukum yang tuntas, tetapi ketika desakan itu menyangkut pasal dengan ancaman tertinggi, ketelitian prosedural bukan formalitas — melainkan syarat agar perkara ini tidak runtuh di pengadilan.

Tiga Hal yang Menentukan Kualitas RUU Ini

Pertama, izin penyadapan. Menurut DPR, pengaturan penyadapan saat ini tersebar: KUHP 2023 Pasal 258 mengatur soal penyadapan, tetapi tidak mengaitkannya dengan makar dan keamanan negara, sementara ketentuan yang mengamanatkan pengaturan dalam undang-undang tersendiri hingga kini belum ada undang-undangnya. RUU ini harus menjawab dengan tegas: penyadapan hanya boleh dilakukan atas izin pengadilan, untuk perkara tertentu, dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, pengawasan dan jejak audit. Kasus yang sedang berjalan menunjukkan betapa mudahnya sebuah sistem penyadapan dipakai tanpa surat perintah dan lalu jejaknya dihapus. Tanpa kewajiban pencatatan, audit independen, dan sanksi berat bagi penyalahgunaan, undang-undang baru hanya akan menjadi stempel bagi praktik lama.

Ketiga, perlindungan bagi pihak yang tidak bersalah. Daftar sasaran yang disebut Kapolri mencakup jurnalis dan media. RUU yang baik harus memuat perlindungan khusus bagi kerja jurnalistik dan komunikasi yang dilindungi hukum, serta mekanisme ganti rugi bagi warga yang disadap secara melawan hukum.

Yang masih harus ditunggu adalah naskah drafnya sendiri. Rapat hari ini baru mengumpulkan masukan dari Polri. Publik perlu mencermati apakah draf yang nanti dibahas memperkuat kontrol terhadap aparat — atau justru memperluas kewenangan mereka dengan dalih keamanan negara. Kecepatan pembahasan tidak boleh mengorbankan kualitas itu.

Sumber: Antara, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta diverifikasi lewat Newshive dan OneNews); Newshive, “Komisi DPR Bahas RUU Penyadapan”, 16 November 2026; OneNews, “Penyadapan Ilegal: Sinyal Bahaya Bagi Demokrasi”, 16 November 2026; DPR RI (e-Media Parlementaria), 10 November 2026; ICJR melalui TwaslNews (13 November 2026); rapat kerja 12 November via IndoWarta, AFU, IndonesiaDefense, Telstar, Lapor.co.id, CatraWarta, Orbit News, TopikPilihan (12–13 November 2026). Latar: UlasPolitik post 1507 (lima nama sasaran penyadapan yang dikonfirmasi), 1172/1101/1065 (laporan polisi makar).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik