Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di Jakarta secara serentak, Senin (16/11/2026). Kebijakan itu diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Senin pagi.
Cakupannya luas: kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota. Menurut laporan yang sama, penurunan dilakukan setelah Pramono berkonsultasi dengan pemerintah pusat.
Dari Menunggu Instruksi ke Bergerak Serentak
Sikap DKI berubah cepat. Hingga Jumat (13/11), foto Gibran masih terpajang di Balai Agung, Balai Kota — terlihat saat Pramono memimpin konferensi pers soal konser BTS dan Guns N’ Roses. Sehari kemudian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Marulina Dewi menyatakan Pemprov masih menunggu instruksi pusat, dengan alasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tata penempatan foto presiden dan wakil presiden tetapi tidak menetapkan batas waktu penyesuaian saat terjadi pergantian jabatan.
“Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 memang mengatur tata penempatan foto, namun tidak mengatur secara khusus batas waktu penyesuaiannya atau penurunan apabila terjadi perubahan jabatan,” kata Marulina saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Senin pagi, penantian itu berakhir. Berbeda dengan pencopotan-pencopotan sebelumnya yang bersifat spontan atau per instansi, langkah DKI dilakukan serentak dan terkoordinasi di seluruh kantor pemerintahannya.
Dari DPR hingga Bekasi: Peta Pencopotan
Fenomena penurunan foto ini sudah berjalan sejak Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), yang kemudian diterima Presiden Prabowo pada sore harinya. Jabatan wakil presiden kosong sejak hari itu, dan rapat gabungan 13 November menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sejumlah instansi bergerak lebih dulu: pada Jumat (13/11), foto Gibran sudah tidak terlihat di ruang rapat Badan Aspirasi Masyarakat, Badan Legislasi, dan Komisi IX DPR RI — hanya foto Presiden Prabowo yang tersisa. Di hari yang sama, PKB mencopot foto Gibran dari kantor DPP-nya, dan pencopotan juga terjadi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Tidak semua daerah secepat DKI. Pemerintah Kota Bekasi, misalnya, hingga Senin (16/11) masih menunggu instruksi resmi pemerintah pusat, menurut Sekretaris Daerah Muhamad Solikhin. Kecamatan Medansatria di Bekasi justru sudah mencopot duluan, sementara Kelurahan Margajaya masih memasang foto Gibran. Peta ini menunjukkan satu hal: tanpa petunjuk teknis resmi dari pusat, setiap daerah menafsirkan sendiri kapan foto seorang mantan wakil presiden boleh diturunkan.
Bukan Perintah MK: Luruskan Klaim Medsos
Di tengah ramainya pencopotan, beredar klaim di media sosial bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan seluruh sekolah tidak memajang foto Gibran. Klaim itu tidak benar. Pemeriksaan fakta Mafindo melalui TurnBackHoax — yang dirujuk Jabar Saber Hoaks dalam klarifikasi tertanggal 16 Oktober 2026 — menegaskan putusan MK soal persyaratan pendidikan Gibran tidak berisi perintah semacam itu; seruan penurunan foto berasal dari pernyataan pribadi aktivis pemuda Ilham Azhari Said, bukan keputusan resmi MK.
Pembedaan ini penting. Penurunan foto di DKI adalah keputusan administratif Pemprov setelah berkonsultasi dengan pusat. Pencopotan di DPR dan kantor partai adalah inisiatif masing-masing institusi. Keduanya sah sebagai respons atas kekosongan jabatan — tetapi tidak satu pun merupakan perintah pengadilan.
Sinyal Birokrasi, Bukan Vonis Politik
Penurunan foto serentak ini sebaiknya dibaca apa adanya: administrasi negara menyesuaikan diri dengan fakta bahwa kursi wakil presiden kini kosong. Ia bukan vonis atas Gibran, bukan pula perayaan atas kepergiannya. Namun secara simbolik, langkah DKI menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran sudah dianggap final oleh birokrasi — jauh sebelum MPR memilih penggantinya pada 2 Desember. Yang masih terbuka hanyalah siapa yang akan mengisi bingkai kosong di samping foto Presiden itu.
Sumber: CNN Indonesia, “Foto Wapres Gibran Diturunkan Serentak di DKI Jakarta Hari Ini”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; fakta diverifikasi lewat NewsHive dan Rakyat Bekasi); NewsHive, “Pramono Umumkan Penurunan Foto Gibran di DKI”, 16 November 2026; Kompas.com (video pantauan ruang rapat DPR); Rakyat Bekasi, “Pemkot Bekasi Tunggu Arahan Pusat untuk Turunkan Foto Gibran, Kecamatan Medansatria Copot Duluan”, 16 November 2026; Jabar Saber Hoaks, “MK Melarang Pemasangan Foto Gibran di Sekolah”, 16 Oktober 2026 (dibaca langsung); BeritaHoki/Liputan6 (Marulina Dewi, 14 November 2026). Latar: UlasPolitik posts 1265/1321 (gelombang pencopotan), 1342 (insiden foto DPRD Jabar), 1513 (enam tahapan, paripurna 2 Desember).