Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan program sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026), ia menyebut satu juta rumah menjadi sasaran tahun ini, dengan seluruh biaya ditanggung negara, dan targetnya akan ditingkatkan tahun depan. Forum itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Kadin James T. Riady, dan 42 duta besar negara sahabat. Antara melaporkan pernyataan itu pada Senin (16/11/2026) dini hari.
“Program sertifikat gratis bekerja sama dengan ATR. Bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah dan program bedah rumah yang belum punya sertifikat, biayanya itu dibiayai negara sebesar 1 juta rumah. Dan kita akan tingkatkan tahun depan. Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara sehingga rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas,” ujar Maruarar.
Ini bukan pengumuman pertama. Program sertifikasi rumah gratis bagi MBR ini merupakan kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang landasan kerjanya dituangkan dalam Surat Edaran Bersama tiga kementerian dan lembaga pada 21 Juli 2026 serta Surat Keputusan Bersama Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri pada 19 Juni 2026. Di Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026), Maruarar sudah lebih dulu mengumumkan: “Presiden Prabowo tahun ini memberikan satu juta sertifikat bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Tahun depan kita akan tingkatkan jadi tiga juta.”
Satu Juta Sertifikat, Tiga Kelompok Sasaran
Program ini menyasar tiga kelompok: penerima bantuan pemerintah; penerima KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sertifikat Hak Guna Bangunannya (HGB) ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM); serta masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri tetapi masuk kategori MBR. Penentuan sasaran dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) — pekerja formal diverifikasi lewat slip gaji berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, sementara pekerja informal dinilai lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan desil kesejahteraan.
Soal angka, ada dua cara membacanya. Maruarar mengumumkan tiga juta sertifikat pada 2027. Menurut ATR/BPN, rinciannya adalah satu juta bidang pada 2026, dua juta pada 2027, dan lima juta pada 2028 — total delapan juta bidang hingga 2028 — sehingga angka tiga juta adalah akumulasi dua tahun pertama program. Landasan itu disampaikan pejabat ATR/BPN pada Agustus lalu dan ditegaskan lagi dalam rapat koordinasi 3 November 2026.
Konteksnya, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi kendaraan sertifikasi ini sudah berjalan sejak 2017. Hingga Oktober 2026, sebanyak 129,9 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia, dengan 97,2 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat, menurut Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan. Artinya, mesin administrasinya sudah ada — yang baru adalah pembiayaan negara untuk kelompok yang selama ini tertinggal dari jangkauan sertifikasi.
Di lapangan, contoh pelaksanaannya sudah terlihat. Pada Sabtu (31/10/2026), Staf Ahli Menteri ATR/BPN Andi Tenri Abeng menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil PTSL kepada penerima program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Sehari kemudian, Minggu (1/11/2026), Maruarar meninjau rumah hasil bedah rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Pada Sabtu (7/11/2026), giliran 15 warga penerima BSPS 2026 di Kota Bogor yang menerima sertipikat gratis, diserahkan Abeng bersama Maruarar di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, dengan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim hadir. Di Bogor itu Abeng mengimbau warga yang masih memegang sertipikat analog agar segera beralih ke sertipikat elektronik.
Bedah Rumah dan Kredit: Satu Paket
Sertifikat gratis ini bukan program yang berdiri sendiri. Maruarar merangkumnya sebagai tiga layanan untuk satu rumah: perbaikan hunian, kepastian hukum atas tanah, dan dukungan ekonomi keluarga. Di forum Kadin yang sama, ia menyebut pemerintah menargetkan bedah 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2026, naik dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya.
Di DKI Jakarta, alokasi bedah rumah naik menjadi 10.300 unit dari 158 unit pada 2025, dengan pekerjaan di Kampung Ambon, Cengkareng, dijadwalkan 10 November hingga 24 Desember 2026. Aturannya disederhanakan lewat Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 — termasuk sertifikasi tanah gratis untuk tanah yang baru beralas girik.
Sisi pembiayaannya juga diperbesar: plafon Kredit Program Perumahan (KPP) yang kerap disebut KUR Perumahan naik dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada 2026, dengan penyaluran mendekati Rp30 triliun per 10 November 2026 — sekitar 95.000 rumah untuk renovasi, 11.000 untuk pembelian, dan 10.000 untuk pembangunan. Pendampingan usaha lewat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menekan bunga pinjaman dari 22 persen menjadi 8 persen secara bertahap. Penyaluran rumah subsidi lewat FLPP tercatat 194.360 unit per 31 Oktober 2026, atau 55,53 persen dari kuota 350.000 unit, menurut BP Tapera — dan akad massal 71.000 rumah subsidi direncanakan pada 17 Desember 2026 di Malang.
Apa yang Masih Harus Dibuktikan
Angka-angka di atas mudah diumumkan, dan di sinilah analisis perlu memisahkan rencana dari realisasi. Pertama, jarak antara seremoni dan skala: 15 sertipikat yang diserahkan di Bogor adalah bukti program berjalan, tetapi juga pengingat bahwa satu juta adalah target yang sangat besar. Data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi 3 November 2026 mencatat, per 30 Oktober 2026, 289.437 penerima PTSL dan 10.467 penerima BSPS — itu capaian yang tercatat sejauh ini, dan publik patut menagih pembaruan berkala per daerah.
Kedua, ketepatan sasaran. Sertifikat hanya bermakna bila sampai ke warga yang benar-benar berhak, dan penentuan itu bergantung pada data BPS — termasuk klasifikasi desil dan kondisi hunian. Kesalahan data di hulu berarti sertifikat salah alamat di hilir.
Ketiga, status tanahnya sendiri. Sertifikasi gratis difasilitasi untuk tanah yang statusnya belum bersertifikat, termasuk yang baru beralas girik — masing-masing punya kerumitan pembuktian yang berbeda, dan tidak semua bisa diselesaikan dengan satu prosedur yang sama.
Keempat, sertifikat adalah dokumen hukum, bukan penghasilan. Tanpa akses pembiayaan yang benar-benar sampai — KPP dan pendampingan PNM yang disebut Maruarar — sertifikat berisiko berhenti sebagai kertas. Program ini patut dinilai bukan dari jumlah yang dijanjikan, melainkan dari berapa sertifikat yang terbit, ke tangan siapa, dan apakah sertifikat itu kemudian membuka akses kredit bagi penerimanya. Target tiga juta pada 2027 melipatgandakan beban kerja ATR/BPN di daerah; kapasitas kantor pertanahan setempat adalah simpul yang layak diawasi.
Sumber: Antara, “Maruarar: Sertifikat gratis beri kepastian hukum bagi warga” (16/11/2026) — halaman Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir), dan tidak ada fakta dalam artikel ini yang bersandar pada Antara semata; Media Asuransi News, “Pemerintah Siapkan 1 Juta Sertifikat Rumah Gratis bagi MBR” (13/11/2026); InvestorTrust, “Maruarar: Bangun Rumah Rakyat, Gerakkan Ekonomi dan Lahirkan Pengusaha Baru” (13/11/2026); Finroll, “Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Klender” (1/11/2026); edukasiekonomi, “Sertifikasi 3 Juta Rumah MBR, ATR/BPN Fokuskan Tiga Klaster Utama” (26/8/2026); sumberpintar, “Pemprov Lampung Dukung Langkah Pemerintah Pusat Jaga Stabilitas Harga dan Percepat Sertifikasi Tanah MBR” (3/11/2026); JDIH Kementerian PKP, “Tingkatkan Dampak Ekonomi, Kementerian PKP Integrasikan Bedah Rumah dengan Sertifikasi Rumah Gratis dan PNM” (24/10/2026); suarapemerintah.id, “Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun” (23/10/2026); arkanews.com, “Pemerintah Bantu Warga Bogor Memperbaiki Rumah dan Mengamankan Hak Tanah” (9/11/2026); data FLPP per BP Tapera (31/10/2026).