Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Pasar Murah Makassar: 1.100 Paket Sembako Rp63.000

Pemerintah Kota Makassar menyalurkan 1.100 paket sembako Rp63.000 ke lima kecamatan lewat Dinas Perdagangan. Tahap ketiga belum diputuskan dan masih menunggu evaluasi, meski judul laporan yang beredar bisa membuat pembaca mengira sebaliknya.

Oleh 05 NOV 2026 2 menit baca
Karung-karung biji-bijian dan rempah di pasar

Pemerintah Kota Makassar menggelar pasar murah lewat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdag) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar. Kepala Disdag Kota Makassar, Evy Aprialti, menyampaikan bahwa program tahap kedua ini menyasar lima kecamatan dan menyiapkan 1.100 paket sembako, dengan harga Rp63.000 per paket.

Setiap paket berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan susu kental manis 1 kaleng. Disdag menyatakan paket-paket itu didistribusikan berdasarkan kebutuhan dan usulan masing-masing kecamatan — sebuah detail penting, karena pasar murah semacam ini hanya tepat sasaran bila pembagiannya memang mengikuti data kecamatan, bukan sekadar antrean terbuka.

Rincian paket dan sebaran kecamatan

Sebaran 1.100 paket tersebut, menurut keterangan Disdag yang dilaporkan, adalah sebagai berikut:

  • Rappocini: 340 paket
  • Tallo: 305 paket
  • Makassar: 185 paket
  • Mariso: 130 paket
  • Mamajang: 140 paket

Jumlah itu tepat berjumlah 1.100 paket, dan porsi terbesar jatuh pada Rappocini serta Tallo. Artikel ini tidak memverifikasi secara independen harga pasar dari isi paket yang sama, sehingga frasa “jauh di bawah harga pasaran” tetap dibaca sebagai klaim program Disdag, bukan hasil perbandingan harga yang diaudit.

Tahap ketiga belum pasti — jangan dibaca sebagai jadwal

Di sinilah ketajaman membaca laporan menjadi penting. Judul salah satu laporan menyebut Disdag “menyiapkan pasar murah tahap ketiga”, tetapi isi laporan yang sama justru menyatakan tahap ketiga masih berupa peluang: Disdag membuka kemungkinan melanjutkannya apabila kebutuhan masyarakat di lapangan masih tinggi, setelah evaluasi jumlah paket dan wilayah sasaran.

Pernyataan Evy bahwa sasaran berikutnya akan lebih difokuskan ke kecamatan dan wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, serta optimisme bahwa kuota bahan pokok bisa ditambah tahun depan, juga harus dibaca sebagai rencana dan harapan pejabat — bukan anggaran atau jadwal yang sudah diputuskan. Bagi warga, kabar yang sudah pasti hari ini adalah tahap kedua di lima kecamatan itu. Tahap ketiga adalah janji bersyarat yang patut ditagih hasil evaluasinya, bukan diumumkan seolah sudah terjadwal.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Lobi kantor layanan publik dengan meja resepsionis
Analisa

Ombudsman Tekankan Netralitas Penilaian KIPP PRO 2026

Ombudsman RI menekankan objektivitas dan netralitas dalam penilaian KIPP PRO Tematik 2026. Menurut laporan Antara seperti dikutip newshive.id, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan hal itu saat penyampaian hasil sidang pleno Tim Panel Independen di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik