Perdebatan soal siapa yang berhak menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menegaskan seluruh pihak harus menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon penggantinya.
Gibran sebelumnya menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan sekitar 2,5 jam itu, dan menyebut Gibran menyampaikan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA — menurut keterangan Istana.
Apa Kata Konstitusi
Menurut Yuddy, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sudah diatur tegas dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, melalui sidang yang digelar paling lambat 60 hari. “Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya,” kata Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Yuddy — mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina — menilai kewenangan itu adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial, bukan sekadar urusan administratif. “Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” ujarnya. Ia meminta MPR memahami kehendak Presiden agar pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja. “Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029.”
Penjelasan serupa datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis (12/11/2026). Menurut Yusril, penentuan dua nama adalah hak prerogatif Presiden. “Proses apa yang akan ditempuh sepenuhnya kewenangan Presiden. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, berunding dengan partai koalisi, atau tidak berkonsultasi pun secara hukum sah. Hak mutlak ada di tangan beliau,” kata Yusril. Yusril juga memaparkan alurnya: setelah surat resmi MPR diterima, Presiden memiliki tenggat 14 hari untuk menyerahkan dua nama, lalu MPR paling lambat 60 hari menggelar sidang paripurna istimewa untuk memilih satu di antaranya. MPR sendiri telah menetapkan sidang paripurna pemilihan Wapres baru pada 2 Desember.
Perbedaan Tafsir soal Asal Partai
Di sinilah muncul perbedaan tafsir. Yusril mengingatkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, yang mengatur dua calon Wapres harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada pemilu sebelumnya. Aturan inilah yang melandasi pentingnya konsultasi Presiden dengan partai-partai bekas Koalisi Indonesia Maju.
Namun, pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie — mantan Ketua Mahkamah Konstitusi — berpendapat sebaliknya. Menurut Jimly, UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wapres berasal dari partai pengusung. Ia menilai Penjelasan UU MD3 itu keliru karena menganalogikan kekosongan Wapres dengan kekosongan jabatan Presiden dan Wapres secara bersamaan. “Syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945). Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan yang kosong hanya posisi wakil presiden, sehingga rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” kata Jimly dalam Diskusi Publik Sosialisme Islam di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai — artinya diajukan presiden — dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” kata Jimly. Jimly juga menyebut ketentuan itu sedang dalam proses judicial review di MK. “Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ujarnya. Dengan demikian, menurut Jimly, calon bisa berasal dari partai koalisi, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai.
Pandangan Jimly sejalan dengan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang menilai tidak terdapat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 46 UU MD3 yang mewajibkan calon wakil presiden berasal dari partai pengusung. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga menilai Prabowo memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan calon, dan calon tidak harus menjadi anggota partai atau koalisi secara langsung selama memperoleh persetujuan koalisi.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pandangan sejalan soal kewenangan Presiden. Dalam podcast Terus Terang yang diunggah Selasa (10/11), Mahfud menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pihak yang memilih dua nama untuk dipilih MPR. “Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” kata Mahfud. Menurutnya, urusan itu adalah hak prerogatif yang tidak perlu dicampuri — meski Presiden tetap boleh mendengarkan masukan partai.
Mengapa Perdebatan Ini Penting
Perdebatan ini bukan sekadar soal nama. Sejumlah partai sudah melontarkan jagoannya — PAN mendorong kader Gerindra, PKB menginginkan Cak Imin — tetapi semua usulan itu pada akhirnya harus melewati saringan yang sama: dua nama yang diajukan Presiden. Jika tafsir Yuddy dan Yusril yang berlaku, partai hanya bisa melobi, dan Presiden yang memutuskan. Jika tafsir Jimly yang menang, kolam calon jauh lebih luas, termasuk tokoh nonpartai, dan Penjelasan UU MD3 kehilangan pijakan.
Ketidakpastian hukum ini diperkuat oleh judicial review yang — menurut Jimly — masih berjalan di MK. Dengan sidang paripurna MPR yang sudah dijadwalkan 2 Desember, waktu lobi makin sempit. Yang perlu diawasi publik kini ada tiga: dua nama yang akan diajukan Presiden, apakah MPR menghormati pilihan Presiden, dan bagaimana MK memutus uji materi soal asal partai calon.
Sumber: Detik TV (13/11/2026); Gabungnya Wartawan Indonesia (13/11/2026); Blitznews (13/11/2026); Seantero News (13/11/2026); Janaloka Journal (11/11/2026); Tansnews (11/11/2026); majalaheditor.com (13/11/2026). Latar: post 1169/1187 (Yusril), post 1238 (paripurna 2 Desember), post 1241 (surat MPR), post 1250 (UU MD3 dan Titi Anggraini), post 1265 (Diskusi Publik Sosialisme Islam di DPP PKB), post 1273 (PAN). (Klaim judicial review atas Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 adalah pernyataan Jimly Asshiddiqie, bukan konfirmasi independen.)