Nama Ganjar Pranowo tiba-tiba masuk ke pusaran bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Bukan dari partai politik, melainkan dari seorang pengamat. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengusulkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, dengan alasan pengalaman pemerintahan dan kekuatan PDIP di parlemen. Namun di hari yang sama, Gerindra memberi sinyal berbeda: pengganti Gibran, kata partai itu, sebaiknya berasal dari partai pengusung Prabowo-Gibran.
Gibran resmi menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak hari itu. MPR kemudian mengirim surat resmi kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti. Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama, dan MPR menargetkan sidang paripurna pemilihan pada 2 Desember 2026.
Usulan Emrus: Ganjar Paling Pas, AHY Jadi Alternatif
Emrus menyampaikan usulan itu dalam wawancara dengan Tribunnews.com pada Jumat (13/11/2026). Menurut dia, posisi wakil presiden sebaiknya tidak diisi kader Partai Gerindra, karena Prabowo sebagai presiden juga merupakan Ketua Umum Gerindra.
“Kalau misalnya wakil presiden dari Gerindra, saya kira kurang begitu eloklah, presidennya Gerindra, wakil presidennya adalah dari Gerindra,” kata Emrus.
Karena itu ia menyodorkan dua nama dari luar Gerindra: Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ganjar disebutnya paling pas. “Saya kira sangat pas kalau itu diwacanakan dan dijadikan wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo,” ujarnya. “Untuk itu calon kandidat yang lebih pas mendampingi Prabowo Subianto adalah Ganjar Pranowo dan AHY Ketua Demokrat.”
Alasan Emrus: Ganjar punya pengalaman di legislatif dan eksekutif — pernah menjadi anggota DPR RI sebelum menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ia juga menilai kekuatan PDIP di parlemen, yang disebutnya memiliki lebih dari 100 kursi di DPR, bisa menjadi penopang stabilitas pemerintahan. Emrus bahkan membandingkan Ganjar dengan Anies Baswedan, mantan pesaing Prabowo lainnya di Pilpres 2024. “Karena dari sudut kapabilitas, Ganjar Pranowo saya kira sosok yang sangat luar biasa. Dia memiliki pengalaman yang lengkap di dalam mengurus negara dibanding Anies Baswedan,” katanya.
Perlu dicatat: Emrus sendiri menegaskan usulan itu adalah pandangan pribadinya sebagai pengamat, bukan usulan formal dari partai politik mana pun, dan bukan keputusan pemerintah.
Ganjar Terhalang Aturan Partai Pengusung?
Usulan Emrus langsung berbenturan dengan tafsir aturan yang disuarakan kubu Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman merujuk penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam penjelasan pasal itu disebutkan pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden, dan kedua calon itu berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Istana pada Kamis (12/11/2026) sempat menyampaikan hal senada: calon pengganti harus berasal dari partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan lain Yusril juga menegaskan tidak ada larangan tegas yang mewajibkan calon berasal dari partai pengusung, dan penentuan akhir tetap menjadi kewenangan Presiden. Pakar hukum tata negara Titi Anggraini (Universitas Indonesia) menilai tidak ada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 46 UU MD3 yang mewajibkan calon berasal dari partai pengusung — ketentuan asal partai dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur situasi ketika jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan.
Di sinilah letak ganjalannya bagi Ganjar. PDIP tidak termasuk partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 — PDIP justru mengusung Ganjar-Mahfud. Artinya, bila tafsir Gerindra yang dipakai, nama Ganjar berada di luar lingkaran yang eligible. Bila penegasan Yusril yang dipakai — bahwa tidak ada larangan tegas dan keputusan di tangan Presiden — pintu untuk Ganjar tetap terbuka. UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) sendiri hanya mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, tanpa membatasi asal partai calon.
Bursa Masih Terbuka, Istana Belum Bersuara
Di tengah tarik-menarik itu, Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat sore (13/11/2026) pukul 16.00 WIB. Agenda yang dikonfirmasi adalah penganugerahan Bintang Jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, serta korban kebakaran hutan dan bencana. Hingga artikel ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai apakah pengisian kursi wakil presiden ikut dibahas dalam pertemuan itu.
Nama-nama lain yang beredar di ruang publik masih sebatas wacana: Muhaimin Iskandar yang didorong PKB, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Pramono Anung, hingga Anies Baswedan. Mahfud MD sebelumnya juga menyebut Ganjar di antara tokoh yang berpotensi masuk bursa. Sementara itu Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. “Posisi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K. Harman.
Analisis UlasPolitik: usulan Ganjar ini lebih penting sebagai sinyal daripada sebagai prediksi. Ia menguji satu pertanyaan besar: apakah Prabowo ingin merangkul PDIP — partai terbesar di DPR yang selama ini berada di luar koalisi — atau mengonsolidasikan kursi wapres di dalam Koalisi Indonesia Maju? Jawabannya akan terlihat dalam 14 hari ke depan, saat dua nama resmi harus sudah berada di meja MPR. Sampai saat itu, semua nama yang beredar, termasuk Ganjar dan AHY, tetaplah wacana.
Daftar sumber: 1. IndSatu, 13 November 2026 16:09 WIB, “AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran, Pengamat: Prabowo Jangan Cari Wapres dari Gerindra” (dibaca langsung) dan RadarBI, 13 November 2026 13:44 WIB, “Pengamat Sodorkan Nama AHY Dan Ganjar Kepada Prabowo, Siapa Paling Layak Gantikan Gibran?” (dibaca langsung) — keduanya mengutip wawancara Emrus Sihombing dengan Tribunnews.com, Jumat (13/11/2026): usulan Ganjar dan AHY; tiga kutipan verbatim; alasan pengalaman legislatif-eksekutif; PDIP “lebih dari 100 kursi”; perbandingan dengan Anies; penegasan bahwa usulan itu pandangan pribadi 2. Investor.id, 13 November 2026 14:36 WIB, “Gerindra Isyaratkan Wapres Pengganti Gibran dari Partai Koalisi Pengusung Prabowo” (dibaca langsung) dan IndSatu, 13 November 2026 16:05 WIB, “Gerindra Beri Kode soal Wapres Pengganti Gibran, Partai Pengusung Prabowo Punya Hak Mengajukan Nama” (dibaca langsung) — Habiburokhman (Senayan, Jumat 13/11/2026): Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3; tiga kutipan verbatim; tenggat 60 hari 3. Kedaipena, 13 November 2026, “Menko Yusril: Pengganti Gibran Harus Dari Parpol Pengusung” (dibaca langsung) — Yusril: “Calon wakil presiden harus berasal dari parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024” (konferensi pers di Istana Negara); “60 hari itu maksimal. Jadi diharapkan proses ini sudah selesai di Desember ini”; “Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyetor 2 nama calon wapres sejak diterimanya surat permintaan dari MPR”. Sisi lain pernyataan Yusril (tidak ada larangan tegas; keputusan di tangan Presiden) adalah rumusan yang sudah ditetapkan di situs ini (post 1169 dan 1187, Liputan6, 12 November 2026) 4. majalaheditor.com, 13 November 2026, “Ketika Suksesi Wakil Presiden Mempertemukan Mandat Konstitusi dan Kepentingan Partai” (dibaca langsung) — Titi Anggraini (Universitas Indonesia): tidak ada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 46 UU MD3 yang mewajibkan calon berasal dari partai pengusung; ketentuan asal partai dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur situasi ketika jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan 5. aspirasiindonesia.com, 13 November 2026 (dibaca langsung) — Benny K. Harman (Wakil Ketua Umum Demokrat): “Posisi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo”; sikap Demokrat yang sama disampaikan AHY (post 1202 di situs ini) 6. jawawa.id, 12 November 2026, “Mahfud MD Names Five Figures Who Could Replace Gibran if He Resigns as Vice-President” (dibaca langsung) — Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya menyebut lima nama: AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Anies Baswedan 7. aspirasiindonesia.com, 13 November 2026 (dibaca langsung) dan merahputihglobal.net, 12 November 2026 (dibaca langsung) — Sugiono masuk bursa: “Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani”; Trias Politika (Agung Baskoro, 12/11): “Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono dari Gerindra, Bahlil dari Golkar, serta Zulkifli dari PAN” 8. Latar proses: surat MPR ke Presiden (post 1241), paripurna 2 Desember 2026 (post 1238), pertemuan Bogor Jumat 13/11 pukul 16.00 WIB dan dua agendanya (post 1208 dan 1244), Demokrat tidak mengajukan nama (post 1202), PKB mendorong Cak Imin (post 1229).