Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

LPSK Buka Peluang JC di Kasus Penyadapan, 8 Saksi Masih Ditelaah

Delapan permohonan pelindungan saksi kasus penyadapan masih ditelaah LPSK, dan peluang justice collaborator terbuka — meski dua pernyataan LPSK belum klop.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi gedung lembaga penegak hukum dengan timbangan keadilan dan berkas perkara

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang memberikan pelindungan kepada justice collaborator atau saksi pelaku dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pihak yang tercatat mengajukan diri dengan status tersebut — dan delapan permohonan pelindungan yang sudah masuk seluruhnya masih berstatus saksi dan masih ditelaah. Perkembangan ini penting bukan karena jumlahnya, melainkan karena apa yang dipertaruhkan: perkara ini menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka, dan kesaksian dari dalam lingkaran perkara bisa menentukan apakah penyidik berhasil membuktikan rantai perintah penyadapan — atau berhenti pada para pelaksana.

Delapan permohonan, belum ada yang diputus

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan lembaganya menerima delapan permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11/2026). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan untuk memastikan kebutuhan pelindungan serta tingkat ancaman yang dihadapi masing-masing pemohon. “Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026). Penelaahan itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Artinya, belum ada keputusan pelindungan yang diberikan — semua permohonan masih dikaji, dan LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk mendalami kebutuhan para pemohon. Jumlah delapan ini naik dari enam sebelumnya: dua permohonan baru diterima pada Jumat (6/11/2026), dan Polri telah memberikan pelindungan internal kepada kedelapan saksi tersebut sementara LPSK menelaah.

Konteks perkaranya: Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik telah memeriksa 28 saksi. Bareskrim juga telah menerbitkan laporan polisi khusus dugaan makar pada Rabu (11/11/2026) setelah menemukan bukti permulaan yang cukup — disampaikan Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). “Kami menemukan dari hasil penyelidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan hasil penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ujar Asep. Perlu dicatat: laporan polisi makar itu masih berada di tahap penyelidikan, belum naik ke penyidikan — dan status tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis menjadikan keempatnya tersangka dalam perkara makar. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut 38 saksi telah diperiksa dalam penyelidikan dugaan makar selama satu minggu terakhir. Keempatnya berstatus tersangka dalam perkara penyadapan; asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan.

Dua pernyataan LPSK yang belum klop

Ada satu hal yang perlu diluruskan LPSK ke publik. Sehari sebelum pernyataan Sri, Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyampaikan perkembangan yang berbeda: dari delapan saksi yang mengajukan pelindungan — naik dari enam sebelumnya — satu di antaranya mengajukan diri sebagai justice collaborator. “Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC,” ujar Wawan saat itu. Dua pernyataan ini tidak bisa sama-sama dibaca sebagai fakta yang sudah final. Kemungkinannya ada dua: ada perbedaan pencatatan atau klasifikasi status pemohon di internal LPSK, atau salah satu pernyataan perlu dikoreksi. Yang bisa dipastikan dari pernyataan terbaru adalah peluang bagi justice collaborator tetap terbuka seiring perkembangan penanganan perkara — bukan bahwa sudah ada justice collaborator yang disetujui. Sampai LPSK sendiri yang mengklarifikasi, publik tidak seharusnya mengisi kekosongan ini dengan spekulasi, termasuk soal identitas pemohon yang memang tidak diumumkan.

Mengapa status JC bisa mengubah perkara

Justice collaborator bukan sekadar saksi yang dilindungi. Ia adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara — dan dalam perkara penyadapan, kerja sama semacam itu berpotensi membuka hal yang paling dicari penyidik: siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan bagaimana rantai perintah itu berjalan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sendiri, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, telah memaparkan dugaan bahwa perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit Prabowo dan hasilnya diterima oleh yang bersangkutan. Itu adalah dugaan penyidik yang masih harus dibuktikan, bukan vonis. Di titik inilah seorang justice collaborator — bila ada, dan bila kesaksiannya lolos penilaian LPSK serta teruji di persidangan — bisa memperkuat atau justru meruntuhkan konstruksi perkara. Namun ada batasnya. Pengajuan sebagai justice collaborator tidak otomatis disetujui, pelindungan tidak sama dengan kekebalan hukum, dan satu kesaksian — betapa pun sentralnya — tetap harus diuji silang dengan alat bukti lain. Ujian bagi LPSK sekarang adalah konsistensi penjelasan publiknya; ujian bagi penyidik adalah membuktikan rantai perintah tanpa bergantung pada satu mulut saja.

Daftar sumber: 1. Espos (mengutip Antara), “LPSK Telaah 8 Permohonan Pelindungan Saksi Kasus Penyadapan Ilegal Presiden”, 12 November 2026, 14.50 WIB (hasil pencarian — Sri Suparyati, kutipan verbatim; Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) UU 3/2026) 2. twaslnews (mengutip lensahukum), “LPSK Terima Delapan Permohonan Perlindungan Kasus Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — delapan permohonan; seluruhnya saksi; belum ada JC) 3. RCTI+, “Kasus Penyadapan Ilegal: 8 Saksi Minta Pelindungan LPSK, 1 Orang Ajukan JC”, 11 November 2026, 17.11 WIB (hasil pencarian — Wawan Fahrudin, kutipan verbatim; dua permohonan baru Jumat 6/11; pelindungan internal Polri) 4. JournalArta, “Kasus Penyadapan Ilegal: Delapan Saksi Ajukan Perlindungan LPSK”, 11 November 2026 (hasil pencarian — Wawan Fahrudin; satu JC; masih ditelaah) 5. Jawawa, “More Witnesses in Wiretapping Case Seek LPSK Protection” dan “Prabowo Wiretapping Case: Eight Witnesses Seek LPSK Protection, One Applies to Become a Justice Collaborator”, 11 November 2026 (hasil pencarian — 6 menjadi 8; satu JC; penelaahan sejak 6 November 2026) 6. jurnal-indonesia / astakom / twaslnews (mengutip Kompas) / posnews / arina, 12 November 2026 (hasil pencarian — Asep Safrudin, kutipan verbatim soal bukti permulaan; LP makar Rabu 11/11; masih penyelidikan; 38 saksi; Pasal 191/193/196 juncto 160). Latar: post 691 (Polri minta LPSK lindungi 6 saksi), post 1084 (raker: 28 saksi), post 1101 (konstruksi peran), post 1065 (LP makar terbit). Catatan: item CNN Indonesia tentang LPSK tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks) sehingga tidak dikutip sebagai sumber.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik