Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Hashim di COP31: Karhutla, Gambut, dan Janji Tak Buka Hutan

Hashim memaparkan langkah Indonesia melawan karhutla di COP31, termasuk 70.000 personel dan janji tak membuka hutan. Catatan lapangan menguji janji itu.

Oleh 13 NOV 2026 7 menit baca
Ilustrasi asap kebakaran hutan di atas lahan gambut saat senja

Indonesia membawa kabar kebakaran hutan dan lahan ke panggung tertinggi diplomasi iklim. Dalam Antalya Leaders Summit di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Kamis (12/11/2026), Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo memaparkan penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) — dari penambahan personel hingga pembentukan badan baru pengelola gambut dan mangrove. Hashim memimpin Delegasi Republik Indonesia dan mewakili Presiden Prabowo Subianto yang tidak menghadiri pertemuan itu. COP31 sendiri berlangsung 9–20 November 2026.

Yang Dijanjikan di Antalya

Hashim mengingatkan bahwa fenomena El Nino yang berkepanjangan meningkatkan risiko kekeringan, yang pada gilirannya memperbesar ancaman karhutla. “Kondisi El Nino yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” kata Hashim, seperti dikutip sejumlah media dari pidatonya. Menurut Hashim, pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran, restorasi lingkungan, penegakan hukum, serta kerja sama regional untuk menangani dampak asap lintas batas. Ia menyebut lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal telah dilibatkan dalam pencegahan kebakaran, dan jumlah polisi hutan serta petugas pemadam kebakaran hutan ditingkatkan dari 8.000 menjadi 70.000 personel — disertai penguatan kapasitas, sistem peringatan dini, serta perluasan kawasan lindung dan taman nasional. Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintah baru-baru ini membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden.

Janji paling politis datang di bagian lain pidatonya. Demi swasembada pangan, kata Hashim, pemerintah memutuskan tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer. “We will not choose between development and climate action. President Prabowo Subianto’s vision is very clear: we must deliver both,” ujar Hashim. Indonesia juga menegaskan kembali komitmen mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Perlu dicatat: janji tak membuka hutan itu bukan lahir di Antalya. Hashim dan Utusan Khusus Presiden Mari Elka Pangestu sudah mengumumkannya pada 6 Oktober 2026 di Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta — pidato di COP31 menegaskan kembali janji itu. Greenpeace menanggapinya pada 9 Oktober dengan menyebutnya “wordplay”: proyek pangan di Merauke sudah membuka 9.871 hektare lahan hingga Januari 2026, dan klarifikasi Kementerian Kehutanan ketika itu menunjukkan pernyataan tersebut belum didukung informasi yang jelas.

Di sisi regulasi, Indonesia membawa Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan ke COP31, bersama RUU Energi Baru Terbarukan dan revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan hal itu dalam taklimat media di Jakarta pada 4 November 2026, dan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyebut RUU tersebut sebagai salah satu inisiatif yang ditunggu dunia internasional. Perlu dicatat: RUU itu masih dalam proses penyusunan dan belum berlaku. Target lain yang dibawa delegasi: energi baru terbarukan mencapai 70 persen bauran listrik dan energi nasional pada 2045, serta pengurangan emisi 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional berdasarkan Enhanced NDC. Menteri Jumhur sendiri memaparkan lima prioritas lewat Paviliun Indonesia: transisi energi bersih dan industrialisasi hijau, solusi berbasis alam, kota tangguh iklim dan nol sampah, pendanaan iklim dan pasar karbon, serta keadilan iklim dan inklusivitas masyarakat. Paviliun juga menjadi panggung peluncuran CarbonNex pada 10 November, dan program perdagangan karbon kehutanan ART TREES yang mencakup sembilan provinsi dengan total kawasan hutan sekitar 38,6 juta hektare. Di forum yang sama, Indonesia juga mendesak negara maju memperkuat pendanaan iklim, dengan target global sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035 — target yang disepakati pada COP29 di Baku.

Yang Masih Mengganjal di Lapangan

Pidato yang rapi di Antalya itu berhadapan dengan catatan lapangan yang keras. WALHI, dalam pernyataan tertulisnya, menilai klaim pemerintah soal “walking the talk” tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut WALHI, karhutla sepanjang 2026 diperkirakan melepas 307,6 juta ton CO2 — lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor kehutanan (FOLU Net Sink) 2030. Pemantauan WALHI juga menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari–14 September 2026. Kesenjangan datanya pun mencolok. Data pemerintah yang dikutip sejumlah media menyebut sekitar 202.000 hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, pemantauan Nusantara Atlas memperkirakan sekitar 1,9 juta hektare lahan sudah terbakar sepanjang 1 Januari–1 September 2026. Pemerintah sendiri belum mengumumkan angka resmi terbaru mengenai total kawasan yang terbakar, dan Kementerian Kehutanan mengatakan kepada AFP bahwa data Nusantara Atlas “tidak bisa langsung dikonfirmasi”. Selisih sebesar ini bukan soal teknis semata: angka yang dipakai pemerintah di forum internasional menentukan kredibilitas seluruh klaim iklimnya.

WALHI juga menyoal sisi energi. Produksi batu bara Indonesia mencapai 790 juta ton pada 2025, sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor, sementara bauran energi terbarukan baru 15,75 persen — angka-angka itu adalah klaim WALHI, yang sejalan dengan data Kementerian ESDM. Dalam pidatonya Hashim memang menyebut tenaga surya dan jaringan transmisi, tetapi tidak menyinggung batu bara. Kritik ini penting karena transisi energi adalah bidang aksi pertama yang dijanjikan Menteri Jumhur di Paviliun Indonesia.

Ujian Berikutnya Ada di DPR

Janji tak memperluas pertanian ke hutan akan diuji di satu tempat yang namanya disebut WALHI: Merauke. Menurut WALHI, sekitar 265.208 hektare hutan alam termasuk dalam kawasan hutan yang dilepas untuk proyek strategis nasional pangan dan energi di sana, sekitar 40.000 hektare sudah dibuka hingga awal Juli 2026, 24 kampung adat terancam, dan tercatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke sepanjang Januari–12 Oktober 2026. Jika hutan alam itu dialihfungsikan, potensi emisi yang dilepaskan mencapai 140–299 juta ton CO2, menurut perhitungan WALHI. Angka-angka itu adalah klaim WALHI dan belum ada tanggapan resmi pemerintah atas data spesifik tersebut dalam pemberitaan yang diperiksa — tetapi justru karena itu janji Hashim di Antalya tidak bisa dibiarkan menggantung sebagai retorika. Jika perluasan ke hutan memang dihentikan, pembuktian paling mudah adalah Merauke.

Ujian kedua ada di DPR. RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan masih berupa rancangan. Nilainya akan ditentukan di ruang pembahasan: apakah ia mengikat target emisi dan perlindungan hutan, memberi tempat nyata bagi masyarakat adat, perempuan, dan generasi muda sebagai penerima manfaat — seperti yang dijanjikan dalam pilar keadilan iklim — atau sekadar menjadi bahan pamer diplomasi di Antalya. Tiga RUU yang disebut Eddy Soeparno — iklim berkeadilan, EBT, dan revisi UU Ketenagalistrikan — adalah paket yang sama-sama menentukan apakah “deliver both” yang dijanjikan Hashim berarti pembangunan dan aksi iklim, atau pembangunan yang tetap dibayar hutan. Bagi pembaca di Indonesia, taruhannya konkret. Karhutla bukan urusan Antalya semata: asapnya melintasi batas negara dan menjadi soal diplomasi, kesehatan, dan ekonomi setiap musim kemarau. Perdagangan karbon yang kini diperluas ke sembilan provinsi menyangkut hutan yang sama yang sedang terbakar. Dan janji pendanaan 300 miliar dolar AS hanya berarti bila negara maju percaya angka-angka Indonesia — kepercayaan yang dibangun bukan di podium, melainkan di lapangan yang tidak terbakar.

Daftar sumber: 1. Antara (bahasa Inggris) via Jawawa, “Hashim at COP31 in Türkiye: Indonesia Decides Not to Expand Farming into Forest Areas” (hasil pencarian — janji tak perluas pertanian; kutipan “deliver both”; net zero 2060) 2. Lima Pagi (mengutip Detik), “Hashim Paparkan Penguatan Penanganan Karhutla di COP31 Turki” (hasil pencarian — El Nino; 25.000 warga lokal; 8.000 menjadi 70.000 personel; badan gambut dan mangrove) 3. TRT Indonesia, “Indonesia perluas perdagangan karbon 9 provinsi, perkuat perlindungan hutan di COP31” (hasil pencarian — ART TREES 9 provinsi, 38,6 juta hektare; 202.000 hektare Jan–Jul 2026) 4. Jawawa (Antara bahasa Inggris), “Indonesia to Present Just Climate Change Control Bill at COP31”, 4 November 2026 (hasil pencarian — Eddy Soeparno; tiga RUU; EBT 70 persen pada 2045) 5. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Siaran Pers SR.230/HUMAS/KLH-BPLH/10/2026 (hasil pencarian — Second NDC 27 Oktober 2025; RUU iklim berkeadilan; pendanaan iklim) 6. Ruang Kota, “COP31: Pemerintah Klaim Sedang “Walking the Talk” Tapi Fakta di Lapangan Membantah Semua Itu”, 10 November 2026 (hasil pencarian — WALHI: 307,6 juta ton CO2; 446 titik panas; Merauke 265.208 hektare, 40.000 hektare, 809 titik panas; batu bara 790 juta ton, 514 juta ton diekspor, EBT 15,75 persen) 7. Greenpeace Asia Tenggara, “Greenpeace responds to the Special Envoys’ announcement on stopping forest clearing for rice fields”, 9 Oktober 2026 (hasil pencarian — janji 6 Oktober di ISF; “wordplay”; 9.871 hektare Merauke hingga Januari 2026) 8. PestaHaTI (mengutip AFP, 19 Oktober 2026) dan InfoSAWIT, 3 November 2026 (hasil pencarian — SiPongi 202.004,30 hektare Jan–Jul; Nusantara Atlas 1.916.588 hektare Jan–Sep). Latar: post 943 (peluncuran CarbonNex), post 1044 (MK bakar lahan). Catatan: halaman Antara berbahasa Indonesia tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks); fakta-fakta dari Antara dikoroborasi melalui Jawawa, Lima Pagi, BSi News, Koridor, dan TRT Indonesia.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik