Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Komnas HAM Minta Polri Usut Dugaan Kekerasan Yogyakarta

Komnas HAM meminta Polri mengusut dugaan kekerasan aparat dalam pengamanan aksi Yogyakarta 10 November, dan membebaskan peserta yang tak terbukti bersalah.

Oleh 12 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi jalan kota di senja hari dengan deretan ruko era kolonial

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat saat mengamankan aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada 10 November 2026. Komnas HAM menyatakan pihaknya memantau peristiwa itu dan telah berinteraksi langsung dengan sejumlah orang yang diperiksa di Polda DIY.

Apa yang diminta Komnas HAM

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina meminta Polda DIY membebaskan peserta aksi yang tidak terbukti terlibat kekerasan atau tindak pidana, serta memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur. “Setiap orang yang diamankan harus dipastikan keterlibatannya melalui proses pemeriksaan yang sesuai prosedur. Apabila tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, kami meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan,” ungkap Putu Elvina seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (12/11). Komnas HAM juga meminta kepolisian membuka akses komunikasi bagi keluarga dari orang yang ditangkap, serta memastikan peserta aksi memperoleh pendampingan hukum dan layanan kesehatan. Komnas HAM mengingatkan kepolisian agar menjalankan prosedur pengendalian massa sesuai ketentuan yang berlaku. Soal angka, catatan Polda DIY yang diperbarui menyebut 157 orang diamankan terkait kericuhan malam 10 November — naik dari angka awal 154 orang. Per 12 November, sebanyak 154 orang telah dikembalikan kepada keluarga, dua orang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY setelah dinyatakan positif narkoba, dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti bom molotov, senjata tajam, dan petasan. Tersangka itu dijerat Pasal 306 KUHP tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak/senjata dan/atau Pasal 307 KUHP tentang penyalahgunaan senjata/bahan berbahaya. Status tersangka bukan vonis bersalah; proses hukum terhadap yang bersangkutan masih berjalan dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Komnas HAM sendiri mencatat 157 orang diamankan dalam rangkaian aksi pada 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November 2026 — cakupan yang berbeda dengan angka Polda DIY yang merujuk pada malam 10 November saja. Komnas HAM mencatat 21 orang di antaranya masih di bawah umur — polisi menyebut 22 orang — dan telah dikembalikan kepada orang tua. Ada perbedaan keterangan soal tim pencari fakta: Polda DIY pada 11 November menyatakan akan membentuk tim yang melibatkan kampus UGM, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman; Komnas HAM pada 12 November menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pembentukan tim bersama Polda DIY.

Kronologi kericuhan 10 November

Aksi bertepatan dengan Hari Pahlawan itu semula berlangsung damai — antara lain di Kantor Gubernur dan Titik Nol Kilometer — dan massa mahasiswa berangsur bubar sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah itu, sekelompok orang menyerang Gedung DPRD DIY dengan melempar batu, petasan, dan bom molotov sekitar pukul 20.00 WIB. Kericuhan kemudian meluas ke kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga bundaran Universitas Gadjah Mada. Polisi mengerahkan satuan Brimob, gas air mata, dan water cannon. Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meninjau Gedung DPRD DIY pada Rabu dini hari. Kapolri menyatakan kedatangannya untuk melihat penanganan di lapangan, dan menyebut pihaknya akan menyelidiki apakah demonstrasi itu murni penyampaian pendapat. Polda DIY menggelar perkara secara terbuka untuk memilah siapa yang diproses hukum dan siapa yang dipulangkan, disaksikan Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyebut keterlibatan pengawas eksternal dimaksudkan untuk menjaga keterbukaan penanganan perkara. Soal dugaan gas air mata yang mengarah ke kampus UGM, klaim itu masih diperdebatkan: polisi membantah kendaraan taktis masuk ke area kampus, sementara UGM menyebut informasi itu masih simpang siur.

Desakan Amnesty dan ujian bagi Polri

Desakan serupa datang dari Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Usman Hamid mengecam intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa usai aksi damai, menilai pengerahan ratusan aparat lengkap dengan gas air mata, water cannon, dan penangkapan 154 orang — angka pada saat pernyataan itu dibuat — menunjukkan penggunaan kekuatan berlebih serta indikasi penangkapan sewenang-wenang. Amnesty menyebut satu video yang telah terverifikasi menunjukkan gas air mata menyebar di dekat area IGD Rumah Sakit Panti Rapih. Amnesty meminta Kapolri mengevaluasi dugaan penggunaan kekuatan eksesif, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, serta perwakilan kampus dan masyarakat sipil. Dua tuntutan — dari Komnas HAM sebagai lembaga negara dan dari Amnesty sebagai suara masyarakat sipil — menempatkan Kapolri dalam ujian awal: apakah dalil pengendalian massa sesuai prosedur ditegakkan lewat pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, atau berhenti pada pernyataan. Yang dipertaruhkan bukan hanya nasib ratusan orang yang sempat diamankan, melainkan standar pengamanan demonstrasi ke depan. Catatan: angka 94 orang yang diamankan dalam pemberitaan awal (post 958) kini digantikan angka terbaru Polda DIY, 157 orang.

Daftar sumber: 1. Validnews, “Komnas HAM Minta Polda DIY Bebaskan Pengunjuk Rasa”, 12 November 2026 (hasil pencarian — mengutip Antara; pernyataan Putu Elvina; angka 157/154/2/1; belum ada pembicaraan tim pencari fakta) 2. Suryapos, “Polda DIY Pulangkan 154 dari 157 Orang yang Diamankan Saat Demo, 1 Jadi Tersangka”, 12 November 2026 (hasil pencarian — AKBP Novita Eka Sari; Pasal 306/307 KUHP; 22 anak di bawah umur) 3. Viv, “Polisi Amankan 157 Orang Usai Demo Ricuh di Yogyakarta dan Pembakaran”, 12 November 2026 (hasil pencarian — angka terbaru 157; 21 di bawah umur; kunjungan Suyudi dan Dasco) 4. Warta Jogja, “Polda DIY Bantah Masuk ke dalam Kampus UGM Hingga Sebut Ada 21 Anak dibawah Umur Ikut diamankan”, 11 November 2026 (hasil pencarian — rencana tim pencari fakta versi Polda DIY; bantahan masuk kampus) 5. Amnesty International Indonesia, “Usut tuntas kericuhan pasca-demo 10 November di Yogyakarta”, 11 November 2026 (hasil pencarian — pernyataan Usman Hamid; video gas air mata dekat IGD RS Panti Rapih) 6. Newshive, “Polda DIY Amankan 157 Orang Usai Kericuhan”, 11 November 2026 (hasil pencarian — mengutip Antara; 157 orang; 21 anak). Latar: post 958 (kericuhan 10 November; angka 94 kini digantikan 157), post 598 (Polda DIY proses hukum aksi Malioboro).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik