Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

MK Perbaiki Redaksi Pasal 215 KUHAP soal Saksi

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 215 KUHAP: kata ‘Ahli,’ bertentangan dengan UUD 1945, sehingga norma itu berbunyi ‘Saksi atau Terdakwa’.

Oleh 12 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi bergaya modern dengan pilar dan tangga lebar di senja hari

Satu tanda koma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berujung di Mahkamah Konstitusi — dan Mahkamah memperbaikinya. Dalam Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan Kamis (12/11/2026), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Mahkamah menyatakan kata “Ahli,” dalam norma itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 215 kini selengkapnya berbunyi: “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”. Putusan diputus dalam rapat permusyawaratan hakim pada Selasa (3/11/2026) dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.37 WIB oleh sembilan hakim konstitusi yang dipimpin Suhartoyo. Mahkamah juga memerintahkan putusan itu dimuat dalam Berita Negara, dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Satu koma yang mengubah makna

Pasal 215 KUHAP mengatur larangan pertanyaan menjerat dalam pemeriksaan di sidang. Bunyinya: pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada “Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Persoalannya tampak sepele, tetapi berakibat besar. Dalam frasa tersebut, koma hanya muncul setelah kata “Saksi Ahli”. Tidak ada tanda baca yang memisahkan kata “Saksi” dan “Ahli”. Akibatnya, frasa itu dapat dibaca sebagai dua kategori orang saja: saksi ahli dan terdakwa. Saksi biasa — orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana — tidak lagi termasuk dalam perlindungan larangan pertanyaan menjerat.

Apa yang dipersoalkan pemohon

Perkara ini diajukan oleh Dicky Saputra, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nomor perkara 383/PUU-XXIV/2026. Ia mengajukan permohonan itu saat menjadi anggota delegasi lomba peradilan semu (moot court) yang sedang menyiapkan simulasi persidangan berdasarkan KUHAP 2025, dan sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada Selasa (20/10/2026). Perbaikan permohonan diserahkan pada 29 Oktober 2026, dan sidang pemeriksaan pendahuluan kedua digelar 2 November 2026. Menurut pemohon, rumusan Pasal 215 melanggar asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ia meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada “Saksi, Ahli, atau Terdakwa”. Mahkamah tidak mengadopsi rumusan yang diminta pemohon itu. Alih-alih menambahkan koma, Mahkamah menyatakan kata “Ahli,” bertentangan dengan UUD 1945 — sehingga frasa itu hilang dari norma, dan Pasal 215 kini berbunyi “Saksi atau Terdakwa”.

Dampaknya bagi ruang sidang

Dengan bunyi baru itu, perlindungan dari pertanyaan menjerat berlaku untuk saksi biasa dan terdakwa. Ini penting karena KUHAP baru — yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menggantikan UU 8/1981 — mengatur larangan itu dalam Pasal 215, padanan dari Pasal 166 KUHAP lama yang berbunyi: “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.” Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa KUHAP 2025 masih dalam masa penyesuaian. Undang-undang acara pidana yang baru berjalan kurang dari setahun, dan pengujian demi pengujian di MK akan terus mengoreksi rumusan yang menimbulkan multitafsir di ruang sidang. Bagi penegak hukum, pesannya jelas: ketelitian redaksional bukan urusan gaya bahasa, melainkan soal siapa yang dilindungi hukum — dan siapa yang tidak.

Daftar sumber: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 383/PUU-XXIV/2026 (dibaca langsung dari teks putusan di mkri.id — amar; diputus 3 November 2026; diucapkan 12 November 2026 pukul 14.37 WIB) 2. MKRI, laman pelacakan perkara 383/PUU-XXIV/2026 (dibaca langsung — perbaikan permohonan 29 Oktober 2026; sidang 2 November 2026; pengucapan putusan 12 November 2026 pukul 13.30 WIB; salinan putusan diterbitkan 12 November 2026) 3. MKRI (situs resmi MK, berbahasa Inggris), “Petitioner Challenges Punctuation in Phrase ‘Expert Witness, or Defendant’ in Criminal Procedure Code”, 20 Oktober 2026 (hasil pencarian — sidang pemeriksaan pendahuluan 20 Oktober 2026; dalil pemohon) 4. Kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi, “Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan. Kamis, 12 November 2026” (hasil pencarian — perkara 383/PUU-XXIV/2026 dalam daftar pengucapan) 5. Antara, “MK perbaiki redaksional normal Pasal 215 KUHAP Nasional”, 12 November 2026 (judul diketahui; halaman tidak dapat dibuka langsung — hasil putusan dalam artikel ini diambil dari teks putusan MK sendiri, bukan dari Antara).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik