Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

PTUN Putuskan Gugatan Suket Ijazah Gibran Gugur

PTUN Jakarta menyatakan gugatan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran gugur, setelah Kemendikdasmen mencabut dokumen itu sebagai pelaksanaan putusan MA.

Oleh 12 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi gedung pengadilan dengan kolom-kolom batu di senja hari, jendela menyala, tangga batu kosong

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana atas surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka gugur, Kamis (12/11/2026). Demikian menurut laporan CNN Indonesia — halaman CNN tidak dapat dibuka langsung, dan sampai artikel ini ditulis belum ada laporan kedua yang mengonfirmasi putusan sore itu. Putusan itu diketok pada hari yang sama Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, dan sehari setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.

SK pencabutan diserahkan ke PTUN

Kuasa hukum Kemendikdasmen menyampaikan dalam persidangan di PTUN Jakarta, Kamis pagi, bahwa pencabutan suket sudah dilakukan dan surat pemberitahuannya telah dikirim kepada Ketua PTUN Jakarta sebelum sidang dimulai. Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026, yang mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. “Mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,” kata kuasa hukum Kemendikdasmen dalam persidangan. Pencabutan itu merupakan pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026, diputus 30 Oktober 2026. Dalam putusan itu MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal, menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan Kemendikdasmen untuk mencabutnya. “Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan MA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan itu menutup keberlakuan dokumen tersebut. “Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril, Kamis (12/11/2026).

Kubu Gibran sempat menolak sidang dihentikan

Sidang Kamis itu tidak berjalan mulus. Selain Kemendikdasmen yang meminta pemeriksaan dihentikan, pihak penggugat yang diwakili kuasa hukum Denny Indrayana juga menyatakan mencabut gugatan PT Mercy Toga Kirana. Namun permohonan penghentian perkara ditolak oleh kuasa hukum Gibran, Rullyandi, yang berstatus tergugat II intervensi. Majelis hakim kemudian menskors persidangan hingga pukul 14.30 WIB untuk bermusyawarah, sebelum akhirnya memutuskan gugatan tersebut gugur. Penolakan itu bukan yang pertama. Pada sidang 5 November 2026, majelis hakim sudah pernah menolak permohonan pencabutan gugatan dari penggugat karena pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan, sehingga perkara 255/G/2026/PTUN.JKT tetap berlanjut. Gibran sendiri sebelumnya menyatakan ingin membuktikan dokumen pendidikannya di PTUN. Seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026), ia mengatakan mendapat saran agar tetap memperjuangkan pembuktian itu dengan menghadirkan seluruh dokumen dari jenjang SD sampai S1. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Prabowo memberi saran itu, dengan mengutip Yusril. Yusril sendiri menilai jalur tersebut sudah tertutup, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap. Penilaian itu adalah pendapat Yusril sebagai Menko Kumham Imipas, bukan putusan pengadilan.

Apa artinya

Putusan gugur ini tidak mengadili pokok perkara — pokok perkara sudah diputus MA dalam perkara Subhan. Yang diputus hari ini adalah perkara kedua, gugatan PT Mercy Toga Kirana, yang kehilangan objeknya setelah suket dicabut dan penggugat menarik gugatannya. Secara administratif, sengketa soal dokumen itu kini selesai: suket sudah tidak berlaku, dan tidak ada lagi perkara aktif di PTUN yang mempersoalkan penerbitannya. Yang perlu dicatat, putusan MA mengadili keabsahan surat penyetaraan sebagai dokumen administrasi, bukan secara langsung jabatan Wakil Presiden. Tetapi dokumen itulah yang menjadi dasar pemenuhan syarat pencalonan pada 2024, sehingga konsekuensi politiknya mengikuti pada hari yang sama: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, dan proses ketatanegaraan kini berjalan di sana. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Yang masih perlu diawasi adalah langkah lanjutan para pihak — apakah ada upaya hukum lain yang ditempuh — serta jadwal MPR. Sampai hari ini, tidak ada pihak yang mengumumkan langkah hukum baru, dan Yusril menyatakan tidak tersedia lagi upaya hukum atas putusan MA dan MK tersebut.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “Hakim PTUN Putuskan Gugatan Suket Ijazah SMA Gibran Gugur”, 12 November 2026, 16.50 WIB (judul dan waktu diketahui; halaman tidak dapat dibuka langsung — putusan gugur sore hari dikutip dengan atribusi eksplisit kepada CNN Indonesia; belum ada laporan kedua yang mengonfirmasi putusan itu saat artikel ini ditulis) 2. Owrite.id, “Kubu Gibran Ngotot Sidang Suket Ijazah Tak Boleh Berhenti, Hakim PTUN Sampai Skors Persidangan!”, 12 November 2026, 14.29 WIB (hasil pencarian — pencabutan; penarikan gugatan; penolakan Rullyandi; skors 14.30) 3. Owrite.id, “Kemendikdasmen Cabut Suket Ijazah SMA Gibran, Minta Sidang Gugatan di PTUN Dihentikan”, 12 November 2026, 12.36 WIB (hasil pencarian — kutipan kuasa hukum Kemendikdasmen; enam petitum; perkara 255) 4. Twaslnews/Lensahukum (mengutip Detikcom), “Kemendikdasmen Cabut Suket Pendidikan SMA Gibran”, 12 November 2026 (hasil pencarian — rantai sidang; amar MA; tanggal MA 30 Oktober 2026) 5. Bloomberg Technoz, “Kemendikdasmen Cabut Suket Penyataraan Pendidikan Gibran”, 12 November 2026, 15.40 WIB (hasil pencarian — pencabutan Kamis pagi; surat ke Ketua PTUN) 6. Sahabat Rakyat, “Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Pendidikan Gibran”, 12 November 2026 (hasil pencarian — pencabutan; permintaan penghentian) 7. Koridor, “Kemendikdasmen Cabut Suket Pendidikan Gibran Usai Putusan MA”, 12 November 2026, 15.41 WIB (hasil pencarian — pencabutan; kutipan kuasa hukum) 8. InvestorTrust, “Kemendikdasmen Cabut Suket Ijazah Gibran, Yusril: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Kep Dirjen 206/2026 tertanggal 11 November 2026; kutipan Yusril; tidak ada lagi upaya hukum) 9. Beritahoki, “Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut Kemendikdasmen, Yusril Beberkan Fakta Hukumnya”, 12 November 2026 (hasil pencarian — prediksi Yusril PTUN akan menghentikan pemeriksaan) 10. KanalIndependen, “Terkunci di Semua Lini: Manuver 24 Jam Gibran Berakhir dengan Kabar Surat Mundur di Halim”, 12 November 2026 (hasil pencarian — sidang 29 Oktober; penolakan 5 November; pernyataan Gibran 30 Oktober) 11. Aktualita, “Putusan PTUN Jakarta Dibatalkan MA, Suket Ijazah Gibran Tak Sah”, 11 November 2026 (hasil pencarian — klaim Gibran soal saran PTUN dan dokumen SD–S1). Latar: post 1086 (pencabutan suket), post 940 (putusan MA 742), post 1090 (isi surat), post 1099 (konferensi pers Prabowo), post 901 (klaim saran PTUN), post 930 (bantahan Bakom).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik