Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

DJP Pastikan Pajak Aman Usai Gibran Mundur

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan mundurnya Gibran tidak mengganggu penerimaan negara. Target pajak Rp2.357,7 triliun masih menyisakan Rp750,1 triliun.

Oleh 12 NOV 2026 4 menit baca
Gedung Kementerian Keuangan RI di Lapangan Banteng, Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak mengganggu penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan jajarannya tetap mengejar target perpajakan demi pendanaan pembangunan. “Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan, dampaknya menurut saya enggak ada,” kata Bimo di Bogor, Kamis (12/11/2026). Menurut dia, operasional pemungutan pajak di lapangan tetap berjalan normal tanpa kendala berarti. Pernyataan itu disampaikan pada hari yang sama Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks parlemen. Pengunduran diri itu datang setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah, serta pencabutan suket tersebut oleh Kemendikdasmen melalui Kep Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November. Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam, dan Prabowo tidak menolak niat tersebut.

Target Rp2.357,7 triliun masih menyisakan Rp750,1 triliun

Jaminan Bimo perlu dibaca bersama angka APBN. Target penerimaan pajak 2026 ditetapkan Rp2.357,7 triliun. Berdasarkan data APBN KiTa yang disampaikan Kementerian Keuangan pada 9 Oktober 2026, realisasi hingga 30 September 2026 tercatat Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target — artinya masih ada Rp750,1 triliun yang harus dihimpun pada Oktober–Desember 2026. Penerimaan itu tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peningkatan penerimaan ditopang aktivitas ekonomi yang membaik dan pembenahan administrasi lewat sistem Coretax. Di sinilah batas jaminan DJP. Yang dijamin Bimo adalah operasional: pemungutan pajak dijalankan birokrasi Kementerian Keuangan, bukan oleh kursi Wakil Presiden, sehingga pergantian di pucuk pimpinan tidak menghentikan mesinnya. Yang tidak bisa dijamin oleh sebuah pernyataan adalah angkanya. Target 2026 naik 22,9 persen dari realisasi 2025 yang sebesar Rp1.917,6 triliun, dan kuartal terakhir secara historis adalah kuartal terberat. Kementerian Keuangan sendiri, dalam proyeksi September 2026 — sebelum pengunduran diri Gibran — memperkirakan penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp2.310,8 triliun sampai akhir tahun, atau sekitar 98 persen dari target, dengan selisih sekitar Rp46,9 triliun. Ujiannya bukan pernyataan hari ini, melainkan realisasi Desember nanti.

Kekosongan wapres dan respons pasar

Proses ketatanegaraan kini berada di MPR. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden memicu prosedur pengisian di MPR. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan surat pengunduran diri Gibran bersifat mengikat dan tidak memerlukan persetujuan MPR — MPR tinggal memproses kekosongan jabatan. Di pasar, kabar pengunduran diri sempat direspons negatif. Rupiah melemah menembus Rp18.200 per dolar AS pada perdagangan Kamis (12/11/2026) — dibuka turun 0,27 persen ke Rp18.198 dari Rp18.149, dan pada pukul 12.00 WIB berada di Rp18.235, turun 0,46 persen. Investor asing melancarkan aksi jual di pasar surat utang Indonesia, yang memicu kenaikan imbal hasil (yield) di hampir seluruh tenor Surat Utang Negara (SUN): tenor 10 tahun naik 3,6 basis poin menjadi 7,65 persen, tenor 5 tahun naik 7,7 basis poin menjadi 7,49 persen, dan tenor 2 tahun naik 6,5 basis poin menjadi 6,99 persen. Rupiah bahkan sempat menyentuh Rp18.247 per dolar AS di pasar spot, rekor terendah baru sepanjang sejarah, melampaui rekor sebelumnya Rp18.188 pada 8 Juni 2026. Analis MUFG Bank, Lloyd Chan, menilai penguatan dolar AS diperparah ketidakpastian politik dalam negeri setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo. Itu adalah sinyal sentimen pasar, bukan bukti kerusakan fiskal — dan justru di titik inilah pernyataan DJP bekerja sebagai penenang: memisahkan kursi politik dari kas negara. Apakah pasar percaya, akan terlihat dari pergerakan SUN dan rupiah dalam beberapa hari ke depan, bukan dari satu pernyataan pers. Yang pasti secara kelembagaan: pajak tidak dipungut oleh Wakil Presiden. Selama MPR memproses kekosongan secara tertib dan DJP menjaga ritme pemungutan kuartal keempat, gejolak politik hari ini belum menjadi gejolak fiskal. Kata “belum” itu penting — dan menjadi pekerjaan rumah DJP sampai tutup tahun.

Daftar sumber: 1. Antara, “DJP pastikan pajak tetap aman di tengah gejolak politik soal Gibran”, 12 November 2026 (judul/tautan diketahui; halaman Antara tidak dapat dibaca langsung — dikuatkan WartaPKU) 2. WartaPKU, “Dirjen Pajak Pastikan Target Pembangunan Aman Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri”, 12 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Bimo; jaminan DJP) 3. BSI News, “DJP Pantau Penerimaan Negara Tiap Pekan untuk Jaga APBN”, 15 Oktober 2026 (dibaca langsung — data APBN KiTa; target dan realisasi; Coretax) 4. PajakOnline, “DJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026”, Oktober 2026 (dibaca langsung — data APBN KiTa; Rp750,1 triliun) 5. DDTC News, “Hingga Februari 2026, Dirjen Bimo Sebut Pajak Kembali Tumbuh 30%”, 6 Maret 2026 (dibaca langsung — target 22,9 persen di atas realisasi 2025) 6. Topik.id, “Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Postur Fiskal Kredibel untuk Menjaga APBN 2026 Tetap Berkelanjutan”, 17 September 2026 (dibaca langsung — proyeksi Rp2.310,8 triliun; Suahasil Nazara dilantik 14 September 2026) 7. Brief.id, “Rupiah Melemah Tembus Rp18.200 per Dolar AS, Investor Khawatir Stabilitas Politik Indonesia”, 12 November 2026 (dibaca langsung — rupiah; aksi jual SUN; yield) 8. IDNFinancials, “Efek pengunduran diri Gibran, rupiah jatuh ke rekor terendah”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Rp18.247; rekor sebelumnya; Lloyd Chan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik