Isi surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini diketahui publik. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan surat itu dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026) siang, dan sejumlah media mengutipnya kata demi kata. Surat itu singkat — dua kalimat — dan tidak menyebut putusan pengadilan, polemik ijazah, atau pihak lain sebagai penyebab.
Dua kalimat dalam surat itu
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.” Kalimat kedua berbunyi: “Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.” Dua kalimat itu menjadi inti dari surat pengunduran diri tersebut. Tidak ada penjelasan panjang soal latar belakang keputusan, tidak ada penyebutan putusan pengadilan, dan tidak ada nama pihak lain yang disebut sebagai penyebab. Justru karena singkat, surat itu menyisakan pertanyaan besar: apakah “kepentingan bangsa dan negara” yang ia tulis merujuk pada polemik ijazah, pada desakan politik, atau pada keduanya. Surat itu tidak menjawabnya — dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk menjawabnya.
Surat yang sama ke Presiden dan MPR
Surat itu sudah diserahkan ke dua pihak. Pada Rabu sore (11/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sepulang kunjungan kerja Presiden dari Aceh — kabar yang dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB, Gibran menyerahkan surat yang sama kepada pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, dalam pertemuan sekitar 20 menit, lalu meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Menurut Muzani, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat itu. MPR akan segera menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD, untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pasal 46 UU MD3 mengatur Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Latar: polemik ijazah yang berujung ke pengadilan
Pengunduran diri ini tidak muncul dari ruang kosong. Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran bergulir selama berminggu-minggu dan berujung pada dua putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (5 Oktober 2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat — tetapi permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Mahkamah Agung kemudian, lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran batal dan tidak sah. Menindaklanjuti putusan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut suket tersebut pada 11 November 2026 melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026. Sehari sebelum pencabutan itu, pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana yang berlangsung sekitar 2,5 jam — niat yang dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jadi urutannya: niat mundur pada Selasa, pencabutan suket dan penyerahan surat ke Presiden pada Rabu, penyerahan surat ke MPR pada Kamis.
Yang masih harus dijawab MPR
Dengan surat yang sudah masuk ke MPR, bola kini berada di tangan lembaga tersebut. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai surat berhenti itu mengikat dan tidak memerlukan persetujuan MPR — MPR tinggal bersidang menyatakan kekosongan jabatan, lalu meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti. Penjelasan lengkap Yusril itu ada di artikel pendamping yang terbit bersamaan dengan artikel ini. Hingga surat itu diproses, status formal Gibran masih mengikuti mekanisme konstitusional: pengunduran diri seorang wakil presiden bukan sekadar soal surat yang diserahkan, melainkan soal MPR yang menyatakan kekosongan dan memilih pengganti. Publik patut mengawasi apakah proses itu berjalan sesuai jadwal 60 hari — dan siapa dua nama yang akhirnya diajukan Prabowo. Sebagai wakil presiden yang berhenti atas permintaan sendiri, Gibran berhak atas pensiun dan fasilitas mantan wakil presiden menurut UU 7/1978 — termasuk rumah kediaman — karena berhenti atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat (PP 5/1978). Pensiunnya sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni Rp20,16 juta per bulan.
Daftar sumber: 1. Antara, “Berikut isi surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres”, 12 November 2026, 14:07 WIB (judul/tautan diketahui; halaman Antara tidak dapat dibaca langsung — dikuatkan Bloomberg Technoz dan FileSulawesi) 2. Bloomberg Technoz, “Isi Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran”, 12 November 2026, 13:57 WIB (dibaca langsung — isi surat kata demi kata) 3. FileSulawesi, “Isi Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres RI”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Muzani membacakan surat; rapat pimpinan dan rapat gabungan) 4. BBC Indonesia, “Gibran mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya?”, 12 November 2026 (dibaca langsung — langkah MPR; aturan 14 hari) 5. Afu.id, “Gibran Serahkan Surat Mundur ke Prabowo, Ini Bedanya dengan Jalur Pemakzulan DPR”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Pasal 46 UU MD3; pensiun UU 7/1978 dan PP 5/1978).