Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini, Kamis (12/11/2026), pukul 10.00 WIB. Informasi itu disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR sekaligus anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026) sore, Gibran dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sepulang kunjungan kerja dari Aceh. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar itu: “Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim.” Hingga artikel ini ditulis, Istana belum menyampaikan pernyataan resmi soal penerimaan surat, salinan surat belum tersedia untuk publik, dan tanggal efektif pengunduran diri belum jelas. MPR juga belum mengonfirmasi telah menerima surat itu; Ketua MPR Ahmad Muzani pada Rabu malam mengatakan belum mendengar, apalagi melihat, surat tersebut.
HMP tetap dibacakan, tapi tidak dilanjutkan
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usul HMP terkait pemakzulan Gibran pada Rabu (11/11/2026), dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Usul itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran, setelah Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Menurut Sudding, usul HMP itu akan tetap dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, tetapi prosesnya tidak dilanjutkan. “Usulan HMP tetap dibacakan, apakah dilanjutkan, saya kira tidak. Karena objek HMP untuk memberhentikan Gibran dari posisi wakil presiden, sementara yang bersangkutan sudah mundur dari posisi tersebut,” kata Sudding. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin sependapat dengan logika itu: apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur, HMP menjadi tidak relevan dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek. Namun Khozin menegaskan proses HMP di DPR tetap berjalan hingga hari ini, dan Rapat Paripurna siang ini secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (10/11/2026) menjelaskan pengunduran diri wakil presiden harus dinyatakan secara tertulis dan ditujukan kepada MPR. MPR kemudian bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Pengunduran diri tidak membutuhkan persetujuan DPR maupun MPR, dan Pasal 40 UU MD3 mengatur sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan bila presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan.
PKS dan PKB: HMP jalan terus sampai final
Tidak semua fraksi sependapat dengan Sudding. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap melanjutkan perjuangan HMP selama kabar pengunduran diri Gibran belum resmi dipastikan final. “Silakan Mas Wapres melakukan apa yang diperlukan. Kami di DPR terus menjalankan HMP sampai prosesnya final,” kata anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Kamis (12/11/2026). “Jika pengunduran diri belum final, kami akan terus menjalankan HMP sampai prosesnya final,” katanya, seraya menambahkan sikap itu dapat kembali dibahas apabila pengunduran diri Gibran benar-benar telah resmi dan final. “Kalau sudah final, kita putuskan lagi bersama-sama.” Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Indrajaya menegaskan hal serupa: proses HMP tetap berjalan sebelum ada pengunduran diri secara resmi, karena pengunduran diri merupakan keputusan pribadi, sedangkan HMP merupakan urusan kelembagaan negara yang harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi. “Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya. Jalur pengganti diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden, dan Presiden dapat mengajukan dua nama paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR. Selama proses konstitusional itu belum tuntas, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI. Sehari sebelum mundur, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan Gibran sempat meminta waktu untuk membuktikan keabsahan syarat pendidikannya lewat proses hukum di PTUN. Laporan yang tersedia tidak menjelaskan apa yang berubah dalam 24 jam berikutnya — hal itu masih menjadi pertanyaan terbuka.
Yang sudah pasti: surat mundur dilaporkan diserahkan ke Presiden pada 11 November (dibenarkan Budi Arie); 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usul HMP. Yang belum: pernyataan resmi Istana, salinan surat, tanggal efektif, dan kapan MPR menyatakan kekosongan jabatan. Perbedaan pendapat antar-fraksi soal nasib HMP — Sudding dan Khozin menilai prosesnya berhenti karena kehilangan objek, PKS dan PKB menilai prosesnya berjalan sampai pengunduran diri dinyatakan final — menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran belum mengakhiri perdebatan konstitusionalnya; yang mengakhirinya adalah kepastian formal dari MPR.
Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, 12 November 2026 (penyerahan surat ke Presiden) 2. AFU.id, “Gibran Mundur dari Wapres, Serahkan Surat ke MPR Hari Ini Pukul 10.00”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Sudding: 10.00 WIB; HMP tetap dibacakan, tidak dilanjutkan) 3. AFU.id, “Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Nasib HMP di DPR?”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Sudding; paripurna 14.00 WIB) 4. Rilpolitik, “Hari Ini, Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Sudding: “Infonya seperti itu”; paripurna mundur ke 12.00) 5. Twaslnews (mengutip Detikcom), “PKS Lanjutkan HMP Pemakzulan Gibran hingga Pengunduran Diri Final”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Mardani Ali Sera) 6. Titik Sorot, “PKS Tetap Dorong Pemakzulan Gibran, Mardani Ali Sera: HMP Jalan Terus hingga Proses Final”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Mardani) 7. Daulat Rakyat, “Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Akan Disampaikan ke MPR Hari Ini”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Mardani; MPR menunggu verifikasi) 8. Fraksi PKB DPR RI, “Komisi II Indrajaya: Hak Menyatakan Pendapat Tetap Berjalan Sebelum Ada Pengunduran Diri Resmi Gibran”, 11 November 2026 (dibaca langsung — Indrajaya) 9. Mata Maluku, “HMP Gibran Tak Berlanjut Jika Gibran Resmi Mundur sebagai Wapres”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Khozin; paripurna siang ini; dua nama 14 hari) 10. Forensik Narasi, “Surat Mundur Gibran Diserahkan ke Prabowo, MPR Belum Terima dan Istana Masih Diam”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Muzani belum menerima; jam paripurna berbeda).