Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Bobby Targetkan Perda Larangan Vape Sumut Disahkan November

Pemprov Sumut dan DPRD Sumut menargetkan perda larangan vape disahkan sebelum 30 November 2026, melarang penggunaan dan peredaran vape di seluruh provinsi.

Oleh 11 NOV 2026 4 menit baca
Rokok elektrik generasi pertama beserta pengisi daya USB

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut menargetkan pengesahan peraturan daerah (perda) larangan vape sebelum 30 November 2026. Jika disahkan, Sumatera Utara akan melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran rokok elektrik di seluruh wilayah provinsi. Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Sumut mungkin menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengatur larangan ini lewat perda.

Bobby menyampaikan rencana itu dalam kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026). Larangan tersebut akan dimuat dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang dibahas Pemprov bersama DPRD Sumut.

Dari ASN ke seluruh warga

Sebelumnya, larangan vape di Sumut hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMD, tenaga honorer, dan tenaga outsourcing di lingkungan Pemprov Sumut melalui surat edaran gubernur. Revisi perda ini memperluas larangan tersebut kepada seluruh masyarakat.

“Mungkin kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape. Jadi, begitu perda ini disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut,” kata Bobby. “Jadi, vape dan semua yang berkaitan dengan itu dilarang dijual dan beredar,” tegasnya.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, membenarkan rancangan perda itu merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019. Menurutnya, usulan tersebut disampaikan gubernur sekitar sebulan lalu dan menjadi prioritas pembahasan. “Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 November ranperda ini segera disahkan,” kata Aripay. DPRD Sumut juga menargetkan pengesahan rancangan perda tentang restorative justice dalam waktu dekat.

Alasan narkoba dan nasib pedagang

Bobby mengaitkan larangan ini dengan pemberantasan narkoba. Menurutnya, rokok elektrik menjadi salah satu sarana peredaran narkotika melalui cairan atau liquid, dan aparat kepolisian telah mengungkap sejumlah kasus vape yang diduga mengandung narkotika. Kaitan vape dengan narkoba itu adalah alasan yang disampaikan gubernur, bukan temuan yang sudah dibuktikan untuk seluruh produk vape.

Di sisi lain, Pemprov menyiapkan jalan keluar bagi pedagang yang terdampak. Pemerintah akan memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut agar pedagang vape dapat beralih ke usaha lain. Soal bunga kredit, Bobby menyatakan pemerintah masih menghitung apakah bunga ditanggung Pemprov seluruhnya atau sebagian — artinya skema itu belum diputuskan.

Konteks lain yang mengiringi rencana ini adalah Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan dipublikasikan Senin (9/11/2026): penggunaan vape dinyatakan haram, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dinyatakan haram, dan memproduksi serta memperjualbelikan rokok elektrik dinyatakan haram. Fatwa ini adalah ketetapan hukum agama, bukan larangan berdasarkan hukum negara — larangan negara baru ada setelah aturan seperti perda ini disahkan. Kementerian Kesehatan menyambut baik fatwa tersebut dan sedang mengkaji rencana larangan total peredaran vape.

Yang belum terjawab: sanksi dan penegakan

Target akhir November adalah pengesahan rancangan perda, bukan berlakunya larangan secara otomatis pada tanggal yang sama — penegakan baru berjalan setelah perda disahkan dan aturan pelaksananya disiapkan. Sejumlah hal belum terlihat dalam laporan yang beredar: bentuk dan berat sanksi bagi pelanggar, instansi yang mengawasi peredaran di lapangan, serta nasib stok dagangan yang sudah beredar.

Klaim “pertama di Indonesia” juga perlu dicatat sebagai pernyataan gubernur, bukan fakta yang sudah diverifikasi. Yang terverifikasi adalah dukungan politik di tingkat provinsi: DPRD Sumut lewat Aripay menyatakan pembahasan berjalan cepat, dan menurut laporan Harian Sumut, Kapolda Sumut serta mahasiswa yang hadir dalam kegiatan itu turut mengapresiasi rencana tersebut.

Ujiannya kini sederhana dan terukur: apakah perda benar-benar disahkan sebelum 30 November, dan apakah setelah itu ada sanksi serta pengawasan yang nyata — atau larangan ini berhenti sebagai pernyataan politik.

Daftar sumber: 1. Harian Sumut, “Perda Larangan Vape Sumut Segera Disahkan, Dewan dan Mahasiswa Apresiasi Gubsu Bobby”, 10 November 2026 (22:51 WIB — dibuka langsung; seluruh kutipan Bobby dan Aripay, surat edaran ASN, KUR Bank Sumut, kaitan narkoba, apresiasi Kapolda Sumut dan mahasiswa) 2. ANTARA, 11 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — substansi dikuatkan Harian Sumut dan sumber lain di bawah ini) 3. Viv.co.id, “Bobby Nasution Larang Perdagangan Vape di Sumut Akhir November”, 11 November 2026 (08:56 WIB — revisi Perda 1/2019; skema kredit Bank Sumut) 4. Journalarta, “Larangan Vape Sumut: Bobby Siapkan Kredit UMKM”, 11 November 2026 (rencana + kredit; target akhir November adalah penyelesaian ranperda) 5. Kinerja Ekselen (mengutip STRATEGINEWS), “Bobby Nasution: Vape tak boleh lagi diperdagangkan di Sumut”, 11 November 2026 (kutipan Bobby; Fatwa MUI 131/2026) 6. NewsHive (mengutip CNN Indonesia), “Bobby Nasution Siapkan Larangan Vape di Sumut”, 11 November 2026 7. MUI (mui.or.id), “Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vape Haram, Berikut Bunyi Lengkapnya” (Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, ditetapkan 6 November 2026, dipublikasikan 9 November 2026) 8. Validnews, “Bukan Hanya Pengguna, Produksi Dan Perdagangan Vape Pun Haram”, 10 November 2026 (fatwa bukan larangan hukum negara) 9. MUI (mui.or.id), “Sambut Baik Fatwa MUI, Kemenkes Kaji Rencana Larangan Total Peredaran Vape”, 11 November 2026 (20:00 WIB).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik