Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah mencapai 87,98 persen, melampaui target nasional 87 persen. Angka itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurut data yang dipaparkan Nusron, LP2B yang ditetapkan mencapai 6,46 juta hektare dari total 7,34 juta hektare Lahan Baku Sawah (LBS) secara nasional, berdasarkan data per 10 November 2026.
“Itu sudah kita tetapkan kesepakatannya sudah ketemu angka 87,98 persen. Berarti kita sudah mencapai target nasional, surplus 0,98 persen untuk kepentingan menunjang ketahanan pangan,” ujar Nusron. Capaian ini datang lebih cepat dari rencana. Target 87 persen semula dirancang tercapai bertahap hingga 2029, dengan target antara 78 persen pada 2026. Pada Januari 2026, penetapan LP2B dalam RTRW provinsi baru 68 persen, dan di tingkat kabupaten/kota hanya sekitar 41,72 persen.
Surplus 0,98 persen — dan sisa lahan yang tinggal 300 ribu hektare
Surplus nasional itu bukan berarti sawah aman sepenuhnya. Dari sekitar 12 persen LBS yang belum masuk LP2B, hasil verifikasi ATR/BPN menunjukkan sekitar 8 persen di antaranya sudah lebih dulu mengantongi izin pembangunan untuk kepentingan non-pertanian. “Sehingga praktis lahan kosong LBS, non-LP2B yang available untuk alih fungsi, itu hanya tinggal 4 persen dari 7,4 juta hektare. Berarti sekitar hanya tinggal 300.000 hektare,” kata Nusron.
Untuk mencegah sisa lahan itu dialihfungsikan tanpa kendali, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan Peraturan Menteri yang mengatur jenis kegiatan non-pertanian yang boleh memakai LBS non-LP2B, dengan lima kriteria penggunaan: pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk terminal, bandara, jalan, sekolah, dan pesantren; pembangunan perumahan — hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan perumahan komersial kelas atas; penyelesaian perizinan yang sudah lebih dulu diterbitkan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); pembangunan proyek strategis nasional; dan kepentingan lain yang harus mendapatkan persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN, misalnya pembangunan sekolah rakyat.
Pemerintah juga menyoroti indikasi alih fungsi seluas 554.615 hektare. Lahan itu akan diaudit oleh tim khusus untuk menentukan mana yang sudah berizin dan mana yang melanggar, lalu ditentukan nilai dendanya. Dasar kebijakannya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Moratorium sertifikat: dibuka lagi, tapi belum diputuskan
Sejak 22 September 2025 — sekitar 14 bulan lalu — pemerintah menghentikan sementara pelayanan sertifikat tanah di daerah yang LP2B-nya di bawah 87 persen. Karena target nasional kini tercapai, Nusron mengusulkan agar pelayanan pertanahan dibuka kembali di tiga provinsi yang belum mencapai target — Riau (76,24 persen), Banten (84,73 persen), dan Papua (78,02 persen) — hanya untuk lokasi yang bukan LP2B.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dukungan: “Kita ambil keputusan nomor satu, secara nasional sudah 87,98 persen yang dikunci.” Namun keputusan itu belum final. Nusron menyebut kementeriannya akan berkonsultasi dengan BPKP dan BPK untuk menyamakan pemahaman sebelum pelayanan dibuka kembali.
Analisisnya: surplus nasional menutupi ketimpangan daerah. Tiga provinsi masih di bawah ambang, dan pembukaan layanan sertifikat di sana harus dijaga ketat agar tidak menjadi celah alih fungsi baru. Ujian sesungguhnya bukan pada angka 87,98 persen, melainkan pada dua hal: audit 554 ribu hektare lahan yang terindikasi dialihfungsikan, dan Peraturan Menteri yang membatasi pemakaian 4 persen sisa lahan. Jika keduanya lemah, surplus di atas kertas tidak akan menahan penyusutan sawah di lapangan.
Daftar sumber: 1. ANTARA, “Menteri Nusron sebut lahan pangan dan pertanian berkelanjutan surplus”, 11 November 2026, 23:16 WIB (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — angka 87,98 persen dan 300 ribu hektare dikuatkan Detik Finance dan sumber lain di bawah ini) 2. Detik Finance, dikutip BSI News dan Suara Garut, 11 November 2026 (Suara Garut dibuka langsung — 87,98 persen, 6,46 juta dari 7,34 juta hektare, kutipan Nusron soal 4 persen/300 ribu hektare, lima kriteria Permen, Tangerang ~16.000 hektare) 3. Liputan6, dikutip Twaslnews, 11 November 2026 (data 6.463.007 ha dari 7.346.470 ha; kutipan Zulkifli Hasan; indikasi alih fungsi 554.615 hektare; target bertahap hingga 2029) 4. Kompas.com, dikutip Lensahukum, 11 November 2026 (300 ribu hektare; Permen) 5. Journalarta, “Moratorium Sawah 3 Provinsi Bisa Dicabut”, 11 November 2026 (16:24 WIB — moratorium sejak 22 September 2025; Riau 76,24 persen, Banten 84,73 persen, Papua 78,02 persen; konsultasi BPKP dan BPK).