Terkini
Artikel dan ulasan politik

PEMILU DAN PILKADA

Wapres Pengganti Gibran Dipilih 2 Desember, Ini 6 Tahapannya

Enam tahapan pengisian kursi wakil presiden pengganti Gibran, dari rapat gabungan hingga pelantikan — dengan dua nama harus masuk sebelum paripurna 2 Desember.

Oleh 16 NOV 2026 6 menit baca
Dua amplop tersegel di atas meja kayu di kantor parlemen

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah menetapkan jadwalnya: sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Yang kini berpacu dengan waktu adalah Presiden Prabowo Subianto — menurut kerangka tahapan resmi MPR, dua nama calon wakil presiden harus sudah diserahkan paling lambat Selasa, 18 November 2026.

Pengisian kursi wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Pasal 46–49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 134–142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari menyusun alur itu menjadi enam tahapan.

Enam Tahapan Pengisian Kursi Wapres

Tahap I — Rapat gabungan MPR. Paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadi kekosongan jabatan, MPR menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna. Sidang paripurna itu sendiri harus digelar paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Tahap ini sudah lewat: rapat gabungan digelar Jumat (13/11/2026) — sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR — dan menetapkan paripurna pada 2 Desember 2026.

Tahap II — Pemberitahuan kepada Presiden. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan rapat gabungan, dilengkapi jadwal sidang paripurna dan persyaratan calon wakil presiden — paling lambat 3 x 24 jam setelah rapat gabungan. Surat itu dikirim pada hari yang sama dengan rapat gabungan, Jumat (13/11/2026).

Tahap III — Pengajuan calon wakil presiden. Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan paripurna pada 2 Desember, batas itu jatuh pada Selasa, 18 November 2026 — sebagaimana dinyatakan Ketua MPR Ahmad Muzani. MPR juga membentuk tim verifikasi melalui rapat gabungan paling lambat 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

Tahap IV — Verifikasi calon. Tim verifikasi MPR — 5 persen dari seluruh anggota MPR, atau 36 orang — memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon. Pemeriksaan berlangsung paling lama tujuh hari sejak seluruh persyaratan diserahkan; hasilnya dilaporkan dalam rapat gabungan, dan bila ada kekurangan, pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya dalam batas waktu yang ditentukan.

Tahap V — Sidang paripurna pemilihan. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan, lalu anggota MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Bila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali; bila hasilnya tetap imbang, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.

Tahap VI — Penetapan dan pelantikan. Wakil presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR, lalu dilantik dalam sidang paripurna yang sama.

Tenggat 18 November dan Dua Hitungan

Tenggat 18 November adalah batas yang mengikat menurut kerangka tahapan MPR. Jika dua nama masuk pada 18 November, verifikasi tujuh hari rampung sekitar 25 November — masih menyisakan satu pekan sebelum paripurna 2 Desember. Sebaliknya, keterlambatan apa pun akan langsung menggerus jadwal yang sudah ditetapkan rapat gabungan.

Perlu dicatat: ada dua hitungan yang beredar soal batas 14 hari itu. Kerangka tahapan MPR menghitung 14 hari sebelum paripurna — jatuh pada 18 November — dan Muzani kini menyatakan tanggal itu. Hitungan lain mengikat 14 hari pada surat MPR yang dikirim 13 November, yang jatuh sekitar 27 November; hitungan itulah yang dipakai UlasPolitik sebelumnya (post 1238, post 1501), dan Muzani pernah menyatakannya pada 12 November. MPR belum menjelaskan secara publik mana yang berlaku — tetapi kerangka tahapan resmi dan pernyataan terbaru Muzani sama-sama menunjuk 18 November.

Di luar tim verifikasi, rapat gabungan juga membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tugasnya menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih.

Sebagai pembanding, konstitusi sebenarnya memberi MPR waktu lebih longgar: paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Menurut hitungan Muzani, batas 60 hari itu jatuh pada 10 Januari 2027. MPR memilih menyelesaikan proses pada 2 Desember — sekitar lima pekan lebih cepat. “Intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani.

Partai Koalisi Serahkan ke Prabowo, Golkar Masih Merenung

Sementara MPR menunggu dua nama, partai-partai koalisi kompak menyerahkan keputusan kepada Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama, seusai berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026). (post 1202)

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan hal yang sama seusai pertemuan para ketua umum partai koalisi dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), dan mengulanginya di Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (15/11/2026) — PAN tidak mengusulkan kader dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ia menambahkan, “Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra.” (post 1432)

Golkar menjadi partai koalisi yang masih membuka ruang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya belum selesai membahas nama yang akan diusulkan ke Presiden. “Kami belum selesai merenung ya (untuk nama cawapres yang akan diusulkan ke Presiden). (Usulan nama cawapres ke Presiden) nanti tergantung hasil perenungan ya,” kata Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (14/11/2026). Ia juga mengatakan tidak mengetahui nama-nama yang masuk pertimbangan, dan Golkar belum memastikan apakah akan mengajukan kader sendiri atau mendukung kandidat dari partai lain. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sempat menyebut delapan nama sebagai bahan pertimbangan — dengan penegasan bahwa itu bukan usulan resmi dan keputusan akhir diserahkan kepada Presiden (post 1273). Posisi Golkar yang menyerahkan penentuan kepada Prabowo sendiri sudah diberitakan UlasPolitik pada Senin pagi (post 1510).

Dari luar koalisi, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menegaskan keputusan soal pengganti Gibran berada di tangan Prabowo (post 1353).

Hingga Senin pagi (16/11/2026), belum ada laporan bahwa dua nama calon sudah resmi diserahkan ke MPR.

Analisis: Jadwal Ketat, Ruang Tawar Menyempit

Tenggat pengajuan nama membuat ruang tawar partai koalisi praktis tinggal hitungan hari — dua hari bila mengikuti kerangka tahapan MPR (18 November), sekitar sebelas hari bila mengikuti hitungan surat (27 November). Waktu satu pekan untuk pembahasan internal yang disebut Zulhas seusai pertemuan di Istana Bogor pada 13 November — bila dihitung lurus — berakhir tepat pada hari yang sama dengan batas pengajuan nama menurut kerangka tahapan. Artinya, “merenung” Golkar hanya bermakna bila menghasilkan nama sebelum batas itu; setelah itu, yang tersisa hanyalah meratifikasi pilihan Presiden.

Aturan mainnya juga menegaskan di mana keputusan sebenarnya berada. MPR hanya memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden, dan bila pemungutan suara imbang dua kali, Presiden sendiri yang memilih. Dengan kata lain, pemungutan suara di paripurna 2 Desember hampir pasti menjadi pengesahan atas keputusan yang sudah dibuat di Istana — kecuali Prabowo sengaja mengajukan dua nama yang sama-sama kuat dan membiarkan MPR benar-benar memilih.

Yang patut diawasi berikutnya: apakah dua nama itu masuk tepat waktu, hasil verifikasi tim MPR sekitar 25 November, dan apakah paripurna tetap pada 2 Desember. Keterlambatan pada salah satu titik akan menjadi sinyal pertama bahwa jadwal yang dipercepat ini tidak semulus yang diumumkan.

Sumber: Kompas.com, 13 November 2026 (pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari); KaltengDaily, “Paripurna Pemilihan dan Penetapan Wapres Baru Digelar 2 Desember 2026”, 13 November 2026 (kerangka enam tahapan, dibaca langsung); Beritanasional, Economix, Jawawa, JurnalMetro, TopRilis (kerangka enam tahapan, 12–13 November 2026); CNN Indonesia, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; tenggat 18 November diverifikasi lewat IndoWarta dan Detik); IndoWarta, “Bursa Cawapres Pengganti Gibran: Sikap PAN, Demokrat, dan Golkar Terungkap”, 16 November 2026; Detik (via IndoWarta, BarataNews, Berita898, Rilpolitik, PetisiRakyat) — pernyataan Sekjen Golkar Sarmuji, Sabtu (14/11/2026); lapor.co.id (Zulhas di Kalianda, Minggu 15/11/2026). Latar: UlasPolitik post 1238 (paripurna 2 Desember), 1273 (PAN dan delapan nama), 1202 (Demokrat), 1353 (Bambang Pacul), 1432 (klaim Zulhas), 1492 (PDIP), 1501 (tenggat dan dua hitungan), 1510 (Golkar).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik