Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Prabowo Setuju Prinsip Blang Padang Jadi Wakaf Masjid

Presiden Prabowo disebut sudah menyetujui secara prinsip mekanisme pengembalian Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh (foto arsip)

Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menyetujui secara prinsip mekanisme pengembalian Lapangan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Kabar itu dilaporkan Antara pada Jumat (6/11/2026) malam.

Namun judul itu perlu dibaca dengan hati-hati. Yang disetujui Presiden, menurut pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada Senin (2/11/2026), adalah cara penyelesaiannya — bukan pengembalian yang sudah resmi. Status wakaf Blang Padang belum ditetapkan pengadilan, lahannya masih tercatat sebagai aset negara, dan sertifikat wakaf belum ada.

Yang Sudah Disetujui — dan Yang Belum

Mekanisme penyelesaian itu disampaikan Yusril dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/11/2026). Rapat itu membahas tiga persoalan strategis Aceh: Blang Padang, keberlanjutan Dana Otonomi Khusus, dan bendera Aceh. Hadir antara lain Menko Polkam Dudung Abdurachman, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

“Pak Presiden secara garis besar sebenarnya sudah menyetujui cara penyelesaian seperti ini. Tapi barangkali ada saran-saran lain yang lebih baik nanti didapat dari kesimpulan rapat kita ini,” kata Yusril, seperti dikutip siaran pers Kemenko Kumham Imipas.

Yang belum terjadi: belum ada permohonan penetapan yang diputus Mahkamah Syar’iyah Aceh, belum ada pencabutan status Barang Milik Negara (BMN), dan belum ada sertifikat wakaf. Pengumuman resmi soal status dan pengembalian lahan yang sempat direncanakan pada 24 Agustus 2026 pun sudah ditunda — Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali (Abu Sibreh) mengonfirmasi penundaan itu demi sinkronisasi administrasi antar kementerian.

Jalur Hukumnya: Mahkamah Syar’iyah, Lalu Kemenkeu

Jalan yang diusulkan Yusril bertahap. Pertama, permohonan penetapan status wakaf diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh atau melalui mekanisme isbat wakaf. Permohonan itu dapat diajukan pemerintah pusat atau Gubernur Aceh berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Presiden.

Kedua, setelah pengadilan menetapkan status wakaf, Kementerian Keuangan memproses penghapusan status BMN atas lahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, lahan dikelola sebagai tanah wakaf untuk kepentingan masjid dan masyarakat.

“Saya pikir, kita jangan menunda masalah lama-lama. Sedapat mungkin masalah yang kita hadapi itu segera kita pecahkan dan selesaikan agar tidak menjadi beban sejarah bagi kita semuanya,” ujar Yusril dalam rapat itu.

Mengapa Ini Sensitif bagi Aceh

Blang Padang bukan sekadar sebidang tanah di pusat Kota Banda Aceh. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam suratnya kepada Kementerian Pertahanan tertanggal 24 Agustus 2026 (Nomor 238/BWI/A/VIII/2026) menegaskan tanah itu merupakan wakaf sejak masa Sultan Iskandar Muda, diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman — bagian dari tanah yang dikenal sebagai Oemong Sara, untuk menunjang kehidupan imam serta kepentingan masjid.

Dasar penegasan BWI antara lain Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor WT.2/00001/1171011/2025 tertanggal 2 Juli 2025 atas tanah seluas 89.800 meter persegi, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh Tahun 2024, serta dokumen dan peta peninggalan kolonial Belanda — termasuk Peta Blad Aceh Nomor 310 Tahun 1906 yang menurut kajian BWI tidak menunjukkan kawasan itu pernah dikuasai KNIL. BWI menilai status wakaf itu hak yang sudah ada sebelumnya (pre-existing right), bukan hak baru yang lahir dari APAIW 2025.

Di sisi lain, secara administrasi lahan seluas sekitar 8,9 hektare itu tercatat sebagai BMN di bawah penguasaan TNI Angkatan Darat, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KM.06/WKN.01/KNL.01/2021. BWI secara khusus menyoroti perlunya koreksi atas KMK tersebut. Persoalan inilah yang selama ini menjadi perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertahanan melalui Kodam Iskandar Muda.

Menko Polkam Dudung Abdurachman dalam rapat 2 November itu mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah aset bangsa yang harus terus dirawat. “Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.

Gubernur Aceh Mualem sendiri sudah membahas Blang Padang langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Selasa (4/11/2026) — pertemuan yang juga membahas Otsus dan bendera Aceh, dan sudah kami laporkan sebelumnya. Respons Presiden saat itu disebut positif, tetapi tanpa pengumuman resmi.

Apa yang Masih Harus Ditunggu

Ada empat hal yang menentukan apakah persetujuan prinsip ini benar-benar berujung pada pengembalian. Pertama, apakah permohonan penetapan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh benar-benar diajukan — dan oleh siapa. Kedua, apa putusan pengadilan itu. Ketiga, apakah Kemenkeu kemudian mencabut status BMN dan menerbitkan sertifikat wakaf. Keempat, apakah seluruh proses itu selesai tanpa penundaan seperti yang terjadi pada Agustus lalu.

Sampai keempat hal itu terjadi, Blang Padang tetap tercatat sebagai aset negara — dan kabar “Presiden setuju” baru berarti satu hal: cara menyelesaikannya sudah disepakati, tetapi penyelesaiannya sendiri belum dimulai.

Sumber: Antara; Kemenko Kumham Imipas; Pintoe.co; InfoAceh.net; UlasPolitik.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik