Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Pangdam Bantah Peluru Tajam di Pidie, Fakta Masih Diuji

Pangdam Iskandar Muda membantah TNI memakai peluru tajam di Pidie, tetapi kesaksian warga berbenturan dengan klaim itu dan penyebab kematian satu warga belum dipastikan.

Oleh 06 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi meunasah di sebuah gampong di Aceh pada waktu senja

Pangdam Iskandar Muda Brigjen Mahesa Fitriadi membantah prajurit TNI menggunakan peluru tajam saat penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026). Insiden itu menewaskan satu warga, Abzalul Riza, dan melukai 13 warga lainnya. Mahesa menyampaikan bantahan itu dalam konferensi pers di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (6/11/2026), didampingi Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra serta Kapolda Aceh. Ia menyatakan bertanggung jawab atas pernyataannya bahwa tidak satu pun peluru tajam ditembakkan. Pernyataan Pangdam ini adalah klaim yang masih harus dibuktikan, bukan temuan penyelidikan. Hingga kini penyebab kematian korban belum dipastikan lewat pemeriksaan forensik maupun penyelidikan independen.

Versi TNI: Tembakan Peringatan ke Udara

Menurut keterangan resmi TNI AD, aparat TNI dan Polri sebelumnya sudah mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak tercapai kesepakatan karena panitia tetap mempertahankan pengibaran bendera. Versi TNI, situasi memanas saat penertiban: massa disebut melempari aparat dengan batu dan kayu, dan sebagian membawa senjata tajam. Aparat kemudian mengambil tindakan bertahap — tembakan peringatan dengan munisi hampa, lalu peluru karet — yang seluruhnya diklaim diarahkan ke udara, bukan ke warga. Mahesa menyebut 272 personel dikerahkan ke lokasi dan tidak semuanya membawa senjata. Enam personel TNI dilaporkan terluka akibat lemparan batu. Senjata yang digunakan dalam operasi itu telah dipisahkan untuk diperiksa, dan prajurit yang terlibat masih dikumpulkan di Kodim Pidie selama penyelidikan internal berjalan. Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal menyatakan situasi di Pulo Keunari sudah kondusif sejak Kamis (5/11/2026) pukul 04.30 WIB.

Versi Warga dan Pembela HAM: Ada yang Janggal

Klaim TNI itu berbenturan dengan sejumlah kesaksian dan temuan lain. YLBHI mengecam keras insiden tersebut dan menyebut peluru tajam menembus dada Abzalul Riza ketika ia duduk di bawah tenda di pekarangan meunasah. YLBHI menuntut anggota TNI dan komandan yang diduga terlibat diadili di peradilan umum, Pangdam serta komandan satuan terkait dinonaktifkan selama proses hukum, dan Komnas HAM menyelidiki rangkaian kekerasan terkait bendera Aceh. CNN Indonesia, seperti dikutip Pintoe.co, mengutip kesaksian warga bernama Amran yang mengaku melihat tembakan aparat mengarah ke kerumunan warga, bukan sekadar ke udara. Sejumlah video yang beredar juga memperlihatkan warga menunjukkan benda yang disebut selongsong peluru serta dinding beton yang rusak dan berlubang di sekitar lokasi kejadian. Danrem Lilawangsa sebelumnya membantah korban meninggal akibat tembakan petugas. “Tidak ada foto forensik, luka terbuka,” kata Mustafa Kamal. Kapolres Pidie pun menyatakan penyebab kematian korban belum dapat dipastikan. Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mengecam insiden itu dan menegaskan penegakan hukum atas pengibaran bendera semestinya menjadi ranah kepolisian, bukan TNI.

Yang Masih Harus Dibuktikan

Dua narasi kini berhadapan: TNI menyebut hanya munisi hampa dan peluru karet yang ditembakkan ke udara, sementara warga dan pembela HAM meyakini ada peluru tajam. Yang bisa menengahi hanyalah bukti — hasil pemeriksaan forensik atas korban, uji balistik terhadap senjata yang sudah dipisahkan, serta penyelidikan yang hasilnya dibuka ke publik. Komnas HAM menyatakan akan turun ke Pidie untuk memeriksa insiden tersebut. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan perbedaan pandangan soal pengibaran bendera tidak boleh berujung pada kekerasan, dan meminta peristiwa itu diusut secara menyeluruh, objektif, dan transparan, termasuk dasar kewenangan tindakan aparat. Konteksnya juga penting. Persoalan bendera Aceh sudah dibahas dalam rapat koordinasi Aceh–pusat di Kemenko Polkam pada 2 November 2026, ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengangkat isu tersebut. YLBHI mencatat Panglima TNI sejak Desember 2025 menyatakan akan menindak tegas pengibaran bendera itu. Artinya, insiden Pidie bukan sekadar bentrokan spontan — ia adalah ujung dari tarik-menarik yang sudah lama tidak diselesaikan. Sampai ada tersangka yang ditetapkan dan bukti yang dibuka, tidak ada pihak yang bisa dinyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua yang diduga terlibat. Namun justru karena itu, penyelidikan internal TNI saja tidak akan cukup meredakan keraguan publik. Tanpa pemeriksaan independen dan hasil yang transparan, bantahan Pangdam — sekeras apa pun disampaikan — akan tetap berstatus klaim, dan luka di Pidie akan tetap menjadi soal kepercayaan yang belum terjawab.

Sumber: Antara; Jawawa.id; Informasi.com; Pintoe.co; Prohealth.id; SeanteroNews; WajahAceh.com.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik