Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai China, Tunggu Bisikan dari Atas

Prabowo akan mencari pengganti Gibran setelah pulang dari KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen, China. Keputusan menunggu bisikan dari Yang di Atas.

Oleh 14 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi peta rute lawatan Jakarta-Manila-Shenzhen

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden setelah kembali dari lawatan luar negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, Yang Maha Kuasa,” kata Prabowo, seperti dikutip CNN Indonesia dan Detikcom.

Lawatan yang dimaksud adalah kunjungan ke Manila, Filipina, untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, lalu ke Shenzhen, China, untuk KTT APEC. Agenda itu sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) malam. Prabowo menegaskan perjalanan itu bukan jalan-jalan: dari Palu ia bertolak ke Manila, lalu dari Manila ke Shenzhen, Tiongkok.

Proses Konstitusional: Dua Nama ke MPR

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden, dan Prabowo menerimanya “dengan berat hati” dalam konferensi pers di Istana, Kamis (12/11/2026). Gibran juga menyerahkan surat serupa kepada pimpinan MPR; Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan itu dan menyatakan kursi wakil presiden kosong.

Berdasarkan UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR, lalu MPR yang memilih. Muzani menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama, dan menurut Muzani tenggat itu jatuh sekitar 27 November. Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti dijadwalkan pada 2 Desember.

Sehari sebelum berangkat ke Palu, Jumat (13/11/2026), Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Bogor untuk membahas pengisian kursi wakil presiden yang kosong. Sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden punya kewenangan penuh mengajukan dua nama, dan bisa berkonsultasi dengan partai koalisi atau tidak — “Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya,” kata Prabowo, menurut Yusril.

Partai Menyerahkan ke Prabowo, Bursa Nama Mengalir

Partai Demokrat dan PAN menyatakan tidak akan mengajukan nama dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Prabowo akan membahas calon wakil presiden dengan partai-partai koalisi dalam sepekan ke depan, dan Prabowo disebut meminta para ketua umum menyiapkan usulan nama dalam waktu satu minggu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut ada delapan nama yang “bisa dipertimbangkan” dari kalangan partai: Puan Maharani (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani (Gerindra), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), serta Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat). Doli menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Prabowo — daftar itu adalah penilaian Golkar, bukan daftar resmi Presiden.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, menegaskan hal serupa: penentu nama adalah Presiden, dan hingga kini belum ada pembicaraan internal mengenai peluang Puan Maharani. “Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” kata Bambang.

Analisis: Mengapa Prabowo Menunda?

Frasa “bisikan dari Yang di Atas” memberi Prabowo ruang waktu dan meredam tekanan bursa nama yang sudah ramai sejak Gibran mundur. Dengan menunda pengumuman hingga setelah lawatan ASEAN dan APEC, Prabowo menjaga fokus diplomasi luar negeri — sekaligus menghindari kesan terburu-buru dalam keputusan yang akan menentukan arah koalisi hingga 2029.

Risikonya, kekosongan kursi wakil presiden yang berkepanjangan memberi ruang bagi spekulasi liar. Polri bahkan sudah membantah video viral di Facebook yang mengklaim Prabowo telah mengumumkan empat nama pengganti Gibran — video itu ternyata rekaman lama dari 2023, yakni konferensi pers di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara pada 13 Oktober 2023, saat ia mengumumkan empat bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Hingga kini, belum ada satu pun nama yang dikonfirmasi Presiden, dan semua nama yang beredar masih sebatas penilaian partai atau perbincangan politik.

Dengan Demokrat dan PAN mundur dari pencalonan dan Golkar menyerahkan keputusan ke Prabowo, ruang manuver Presiden memang besar. Justru karena itu, siapa pun yang akhirnya ia usulkan akan dibaca sebagai sinyal arah koalisi — bukan sekadar pengisi kursi kosong.

Sumber: CNN Indonesia, “Prabowo soal Pengganti Gibran: Harus Dapat Bisikan dari yang di Atas” (14 November 2026); BSI News, “Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Hadiri KTT ASEAN” (14 November 2026, mengutip Detikcom); BSI News, “Pacul Sebut Prabowo Penentu Pengganti Gibran sebagai Wapres” (13 November 2026, mengutip Detikcom); TribrataNews Polri, “[HOAKS] Presiden Prabowo Umumkan Pengganti Gibran” (14 November 2026); BukaMata, “Prabowo Akan Konsultasi dengan Partai Koalisi Terkait Dua Nama Pengganti Gibran” (13 November 2026). Halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat republication di atas. Latar: post 1241 (surat MPR, tenggat 14 hari), post 1238 (sidang 2 Desember), post 1273 (delapan nama Golkar), post 1336 (tiga partai menyerahkan ke Prabowo), post 1339 (PDIP menghormati mandat konstitusi).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik