Dua penilaian yang bertolak belakang tentang pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo muncul pada hari yang sama, Jumat (6/11/2026). Analis politik Iyyas Subiakto menilai pengaruh Jokowi masih sangat besar dan bisa menjadi faktor kunci menuju Pemilu 2029. Di hari yang sama, pengamat komunikasi politik Dr. Ari Junaedi menilai pengaruh itu berpotensi meredup bila kontroversi yang mengiringi Jokowi tidak dikelola dengan baik. Keduanya berbicara tentang orang yang sama, dari sudut yang berbeda — dan 2029 menjadi ujian bagi keduanya.
Penilaian pertama: pengaruh Jokowi masih sangat besar
Menurut Iyyas Subiakto, pengaruh Jokowi tidak berhenti ketika masa jabatannya berakhir. Pengaruh itu, katanya, dibentuk bukan hanya oleh jabatan formal yang pernah dipegangnya, melainkan oleh jaringan pendukung, pengalaman politik, dan persepsi publik yang terbentuk selama dua periode memimpin. Ia menilai pengaruh itu masih bisa memengaruhi konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029.
Ketika ditanya seberapa besar pengaruh Jokowi atas masa depan politik putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Iyyas menjawab: “Very considerable, especially if Mr Jokowi becomes PSI chairman.” Pernyataan itu bersifat kondisional — bukan konfirmasi bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Konteksnya: Jokowi mengumumkan pada 26 September 2026 bahwa ia telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Putra bungsunya, Kaesang Pangarep, adalah Ketua Umum PSI. Pada Pemilu 2024 PSI meraih sekitar 2,8 persen suara — masih di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Kader PSI di Cirebon sempat mengusulkan Jokowi menjadi ketua umum pada 16 Oktober 2026; Jokowi menjawab usulan itu akan dibahas internal partai. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, pada 30 Oktober 2026, menilai PSI bisa menembus dua digit bila Jokowi memimpin partai itu — sambil mengakui pengaruh Jokowi memang menurun dibanding saat masih menjabat presiden, tetapi belum hilang.
Penilaian kedua: pengaruh bisa meredup bila tak teratasi
Dr. Ari Junaedi, Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute, melihat dari sisi sebaliknya. Dalam wawancara pada Jumat (6/11/2026), ia menilai polemik ijazah Jokowi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional — termasuk persoalan hukum seputar surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, kontroversi itu menyangkut persepsi publik terhadap warisan kepemimpinan Jokowi selama dua periode, bukan semata administrasi pendidikan.
Menjelang 2029, Ari memperkirakan pengaruh politik Jokowi berpotensi menurun apabila berbagai kontroversi tidak dapat dikelola dengan baik. Perubahan konfigurasi kekuasaan, hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto, serta dinamika hubungan dengan PDI Perjuangan akan ikut menentukan posisi politik Jokowi ke depan. “Determinasi politik seseorang bisa meredup bahkan hilang ketika sang aktor politik tersebut tidak mampu mengatasi turbulensi politik yang menimpanya,” kata Ari. Ia menyarankan Jokowi mulai mengurangi keterlibatan langsung dalam dinamika kekuasaan dan memberi ruang lebih luas bagi regenerasi kepemimpinan nasional.
Fakta yang terpisah dari opini
Terlepas dari dua penilaian itu, ada fakta yang sudah terverifikasi dan perlu dipisahkan dari opini. Universitas Gadjah Mada menegaskan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang lulus pada 1985. Pada Kamis (5/11/2026), Jokowi menunjukkan empat ijazahnya — SD hingga S1 — di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, diputus 30 Oktober 2026, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah. Putusan itu tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden; pemberhentian memerlukan mekanisme Pasal 7A–7B Undang-Undang Dasar 1945.
Survei Muda Bicara ID terhadap 800 responden berusia 17–40 tahun (15 September–10 Oktober 2026) menunjukkan pengaruh Jokowi atas pilihan capres anak muda tidak merata: 47,60 persen menyatakan Jokowi sama sekali tidak memengaruhi pilihan mereka; 27,30 persen mengaku cukup terpengaruh; 11,60 persen sangat terpengaruh. Gabungan cukup dan sangat terpengaruh mencapai 38,90 persen. Catatan penting: survei ini mengukur anak muda, bukan seluruh pemilih — dan survei adalah potret pada satu waktu, bukan ramalan.
Tiga ujian menuju 2029
Pertama, PSI. Partai itu menargetkan kursi DPR dan finis tiga besar pada Pemilu 2029, menurut Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali pada 29 Oktober 2026 — target yang ambisius untuk partai yang pada 2024 belum menembus ambang batas parlemen. Apakah kehadiran Jokowi cukup mengangkat PSI melewati 4 persen akan terjawab pada 2029, bukan pada pernyataan hari ini.
Kedua, posisi Gibran. Polemik ijazah dan suket penyetaraan Gibran belum menemukan penyelesaian politik: DPR masih reses hingga 8 November 2026 dan belum membahasnya; pembahasan baru dimungkinkan pada masa sidang berikutnya yang dibuka 10 November 2026. Selama polemik itu menggantung, ia tetap menjadi beban bagi modal politik keluarga Jokowi.
Ketiga, hubungan Jokowi–Prabowo. Partai Golkar sudah menetapkan dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029 sejak akhir 2024, tetapi belum menentukan calon wakil presiden, kata Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia pada 8 Oktober 2026. Lima partai — Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PKB — disebut mendukung atau berkomitmen mendukung Prabowo; soal pasangan, belum ada kesepakatan. Jokowi sendiri belum memastikan sikapnya mengenai peluang duet Prabowo–Gibran dua periode.
Dua penilaian itu sebenarnya tidak saling meniadakan. Iyyas mengukur daya tahan jaringan dan basis pemilih Jokowi; Ari mengukur biaya dari kontroversi yang tak kunjung selesai. Yang akan menentukan adalah peristiwa, bukan komentar: apakah PSI menembus ambang batas, apakah polemik Gibran menemukan penyelesaian politik, dan apakah hubungan Jokowi–Prabowo tetap kooperatif. Sampai ketiganya terjawab, pertanyaan pada judul artikel ini tetap terbuka.
Sumber: CNN Indonesia (via Jawawa.id); Jawawa.id; Bali Pustaka News; GoodStats/Muda Bicara ID; CNA; Solopos; Projo; Lensa Hukum; Bernas News.