DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), menurut laporan Antara. Paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB itu meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut — usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR — lalu mengambil keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mereka secara tertulis. “Saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR dapat disetujui menjadi undang-undang (usul inisiatif DPR, red.)?” tanya Dasco, disusul ketukan palu persetujuan. Agenda kedua paripurna adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik — hasil keputusannya tidak ada dalam laporan Antara yang dibaca, sehingga belum terkonfirmasi. Dua agenda ini sejatinya sudah dijadwalkan pada paripurna Kamis, 12 November 2026, yang dibatalkan setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada hari yang sama.
Sebelum ke paripurna, RUU ini sudah disepakati di Baleg. Dalam rapat pleno Baleg di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (5/11/2026), delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan semuanya menyatakan menyetujui hasil penyusunan RUU tersebut. “Delapan fraksi telah menyampaikan pendapatnya dan semuanya menyatakan menyetujui pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang,” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, seperti dikutip RCTI+. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Iman Sukri menyampaikan laporan hasil kerja Panja, yang membahas materi muatan RUU secara intensif pada 3, 4, dan 5 November 2026. Panja berpendapat RUU itu dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Apa yang diatur RUU ini
RUU terdiri dari 12 bab dan 93 pasal. Materinya mencakup asas pembentukan UU, sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, pemantauan dan peninjauan UU, partisipasi masyarakat, hingga pengujian terhadap UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Salah satu pokok bahasan yang disepakati adalah pembentukan UU melalui dua mekanisme: prosedur biasa dan prosedur cepat (fast track legislation). “Prosedur cepat dilakukan dengan mempercepat jangka waktu beberapa tahapan,” kata Iman Sukri, seperti dikutip Antara. Baleg juga menambahkan ketentuan dalam Pasal 41 (empat ayat), antara lain mengatur batas waktu penjadwalan rapat paripurna: Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan rapat paripurna paling lambat 60 hari sejak RUU dibahas dalam rapat pimpinan DPR, dan paling lama 30 hari apabila RUU diajukan melalui prosedur cepat. RUU ini masuk kategori RUU kumulatif terbuka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXI/2023, serta merupakan bagian dari perubahan kelima Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU 2025–2029 dan perubahan keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026.
Apa yang terjadi selanjutnya — dan mengapa ini penting
Apabila disetujui menjadi usul inisiatif DPR, dokumen rancangan dikirimkan kepada Presiden disertai surat pengantar dari pimpinan DPR, menandai dimulainya pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Analisis: DPR sedang menulis ulang aturan main pembentukan undang-undang itu sendiri — termasuk tenggat bagi lembaganya sendiri. Mekanisme jalur cepat dan batas waktu 60/30 hari adalah janji kedisiplinan; tetapi kecepatan membawa tegangan klasik dengan partisipasi bermakna. RUU ini sendiri mengatur partisipasi masyarakat; ujiannya nanti bukan di pasal-pasalnya, melainkan apakah prosedur cepat dipakai untuk RUU yang memang mendesak — atau justru untuk RUU yang kontroversial dan butuh perdebatan panjang.
Sumber: Antara, “RUU Tata Cara Pembentukan UU disetujui jadi usul inisiatif DPR”, 17 November 2026 (dibaca langsung — keputusan paripurna, Dasco, pandangan tertulis fraksi, ketukan palu, 12 bab/93 pasal, prosedur cepat, pembahasan bersama pemerintah); RCTI+, “Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU Dibawa ke Paripurna sebagai Usul Inisiatif”, 5 November 2026 (dibaca langsung — delapan fraksi, kutipan Bob Hasan, laporan Iman Sukri, 3–5 November, Pasal 41 60/30 hari); Investor.id, “DPR RI Bahas Nasib RUU Tata Cara Pembentukan UU dalam Rapat Paripurna ke-12”, 17 November 2026 (agenda paripurna + langkah ke Presiden dan DIM); Matamaluku, “Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik”, 17 November 2026 (agenda paripurna). Latar: UlasPolitik post 1653 (agenda paripurna hari ini, hasil belum terkonfirmasi), post 285 (persetujuan Baleg 5 November).