Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

MPR Kirim Surat ke Prabowo, Hitung Mundur 14 Hari Dimulai

MPR mengirim surat resmi ke Presiden Prabowo Jumat (13/11/2026) untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Hitungan 14 hari dimulai; paripurna 2 Desember.

Oleh 13 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi surat resmi bersegel lilin merah di atas meja kayu dengan pena dan bendera Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pengiriman surat ini menandai dimulainya hitungan waktu bagi Presiden: paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama beserta dokumen persyaratannya. MPR juga menegaskan proses pemilihan wakil presiden pengganti akan berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan itu disampaikan MPR usai rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat siang — rapat yang sama yang menetapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.

Surat MPR Memulai Hitungan 14 Hari

Ketua MPR Ahmad Muzani sudah menjelaskan sehari sebelumnya bahwa hitungan 14 hari bagi Presiden berjalan sejak MPR menerbitkan surat permintaan. “Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani di kompleks parlemen, Kamis (12/11/2026). Jika dihitung 14 hari sejak surat dikirim Jumat (13/11/2026), batas waktu itu jatuh sekitar Jumat, 27 November 2026. Perlu dicatat, ada perbedaan redaksional antara dua pejabat soal titik awal hitungan: Muzani menghitung sejak surat dikeluarkan MPR, sementara Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan hitungan berjalan setelah surat diterima Presiden. Perbedaan ini kecil, tetapi menentukan apakah tenggat jatuh tepat 27 November atau bergeser satu-dua hari. Mekanisme ini berpijak pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Pengaturan lebih lanjut ada dalam UU MD3. Kekosongan jabatan terhitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), sehingga batas 60 hari jatuh pada Senin, 11 Januari 2027.

Paripurna 2 Desember dan Tim Verifikasi

Rapat gabungan MPR Jumat siang menyepakati empat hal: penetapan tanggal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi dokumen calon, dan pembentukan tim ad hoc penyusun rancangan ketetapan MPR. Sidang paripurna pemilihan dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026 — jauh di dalam batas 60 hari. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan MPR akan membentuk tim verifikasi beranggotakan 34 orang untuk memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon yang diajukan Presiden. Tim ini menjadi penyaring pertama sebelum nama-nama itu dibawa ke paripurna.

Bola Kini di Kaki Prabowo

Dengan surat MPR terkirim, bola kini sepenuhnya di kaki Presiden. Yusril sebelumnya menyatakan Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menetapkan dua nama — dan konsultasi itu sedang berlangsung, antara lain lewat pertemuan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor Jumat sore. Sejauh ini belum ada satu pun nama yang diumumkan resmi. Partai Golkar dan Partai Demokrat menyatakan menyerahkan penentuan dua nama sepenuhnya kepada Presiden. Partai Kebangkitan Bangsa justru mendorong ketuanya sendiri, Muhaimin Iskandar, sebagai pengganti Gibran. Bursa nama lain — dari Puan Maharani, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Agus Harimurti Yudhoyono — masih sebatas perbincangan publik, bukan pengajuan resmi. Yang patut diawasi publik sekarang bukan lagi jadwal MPR, melainkan isi dua nama yang akan diajukan Prabowo. Sekali dua nama itu masuk ke MPR, ruang tawar partai koalisi menyempit: MPR hanya memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden, bukan mengusulkan nama sendiri.

Daftar sumber: 1. one.news, 13 November 2026, 16.05 WIB, “MPR Gugat Prabowo Agar Segera Setor Dua Nama Calon Wapres” (dibaca langsung): “Pimpinan MPR RI resmi mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka”; “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden agar menyampaikan nama dua wapres, agar bisa diverifikasi” (Muzani) 2. Antara, 13 November 2026, 16.08 WIB, “MPR kirim surat permintaan dua nama cawapres ke Prabowo hari ini” dan 16.10 WIB, “MPR tegaskan proses pemilihan wapres harus sesuai UUD 1945” (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — pengiriman surat hari ini diverifikasi lewat one.news) 3. ntvnews.id, 13 November 2026, “Gerindra Benarkan Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Pengisian Jabatan Wapres” (dibaca langsung): Habiburokhman — surat MPR ke Presiden, Presiden punya 14 hari, tim verifikasi 34 orang; Yusril — Presiden punya 14 hari untuk mengusulkan dua kandidat 4. journalarta.com, 13 November 2026, 09.33 WIB, “Dua Nama Wapres: Prabowo Punya Batas 14 Hari” (dibaca langsung): Muzani — “hitungan 14 hari dimulai sejak MPR mengirim surat resmi kepada Presiden” 5. researchavenir.com, 13 November 2026 (dibaca langsung): “Bila surat MPR dikirim 13 November, batas 14 hari jatuh sekitar 27 November” 6. Pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani (12 November 2026) via Bloomberg Technoz, Detik, dan JournalArta; pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra via Validnews 7. Latar: UlasPolitik, “MPR Tetapkan Paripurna Pilih Wapres Baru 2 Desember”, 13 November 2026 (post 1238); “AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (post 1202); “PKB Dorong Cak Imin Gantikan Gibran sebagai Wapres”, 13 November 2026 (post 1229).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik