Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Pantau Dedi Congor, Ragukan Alasan Sakit Dua Kali Mangkir

KPK meragukan alasan sakit Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang dua kali mangkir dari pemeriksaan tersangka suap Bea Cukai. KPK kini memantau keberadaannya.

Oleh 18 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi terminal peti kemas pada senja hari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau keberadaan Ahmad Dedi alias Dedi Congor, tersangka dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah ia dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. “KPK memantau dan memonitor keberadaan yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Alasan sakit yang disampaikan Dedi diragukan penyidik — sejauh ini KPK menyatakan belum menemukan bukti bahwa ia benar-benar sakit.

Dua Kali Dipanggil, Dua Kali Beralasan Sakit

Pemeriksaan pertama dijadwalkan pada 22 September 2026. Saat itu Dedi meminta penundaan dengan alasan sakit. Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemanggilan pada 9 Oktober 2026, tetapi ia kembali absen dengan alasan yang sama. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan alasan sakit itu patut diragukan. Menurut Taufik, berdasarkan penelusuran penyidik, Dedi dikabarkan dalam keadaan baik-baik saja. “Tetapi sampai saat ini bahwa tim penyidik belum pernah melihat tersangka AD dalam kondisi sakit atau ada keterangan baik dari pihak keluarga, karena kita sudah berkoordinasi dengan tim PH yang dilaporkan kepada kami, tapi belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan dalam betul-betul kondisi sakit,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta. Taufik menegaskan KPK tidak mempersoalkan ketidakhadiran karena sakit, asalkan disertai keterangan yang jelas sesuai hukum acara. Sejauh ini, kata dia, klarifikasi sudah dilakukan lewat komunikasi telepon dan pengecekan ke lapangan, tetapi belum ada respons yang memastikan kondisi Dedi. KPK meminta Dedi kooperatif memenuhi panggilan penyidik agar perkara ini dapat segera masuk tahap penuntutan. KPK juga mempertimbangkan untuk menjemput paksa Dedi karena ia sudah dua kali absen pemeriksaan. “Apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan? Tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” kata Budi. Budi juga mempersilakan masyarakat — termasuk para tersangka lain dan aparatur sipil negara Bea Cukai — untuk melapor kepada KPK bila mengetahui keberadaan Dedi.

Siapa Ahmad Dedi dan dari Mana Kasus Ini Berasal

Ahmad Dedi adalah pegawai fungsional madya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia ditetapkan sebagai tersangka per September 2026, sebagaimana diumumkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis pada Jumat (30/10/2026). Nama Dedi mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, dalam perkara yang menyeret bos PT Blueray. Dalam persidangan itu, bos PT Blueray John Field mengaku memberikan uang senilai Rp30 miliar kepadanya — diserahkan selama enam bulan, Rp5 miliar setiap bulan. Dugaan itu masih harus dibuktikan di pengadilan — status tersangka bukan vonis, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh bagi Dedi. Dedi sendiri pernah dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan Sianipar pada 18 September: dalam persidangan itu, jaksa menanyakan soal goodie bag yang diterima keduanya; Dedi mengaku belum pernah membukanya dan membantah soal penerimaan uang dari PT Blueray. Dengan penetapan Dedi, total tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Bea Cukai ini mencapai sembilan orang. Sebelum Dedi, KPK lebih dulu menetapkan Gatot Heroe Hernanda (GH), pejabat Bea Cukai, yang telah ditahan sejak 26 Agustus 2026. Gatot — yang menurut AFU diduga menerima Rp3,25 miliar dari John Field — menjadi salah satu pejabat kunci penerima suap dalam kasus ini. KPK juga telah memberlakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Dedi sejak 23 Oktober 2026, berlaku selama enam bulan. Langkah itu dikonsfirmasi Budi Prasetyo dan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. Sebagai konteks, Dedi sebelumnya juga berstatus tersangka di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sejak 2023 terkait dugaan penerimaan gratifikasi, menurut pemberitaan media. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui dua surat perintah penyidikan, dan pada 28 Oktober 2026 melalui satu sprindik umum — diikuti penggeledahan Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor pusat PT Djarum di Kudus, enam perusahaan terafiliasi, serta Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah. KPK mendalami dugaan kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, serta dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada pihak-pihak di Bea Cukai.

Analisis: Keraguan yang Diucapkan ke Publik Bukan Kebetulan

KPK jarang menyatakan keraguan secara terbuka atas alasan kesehatan seorang tersangka. Langkah itu patut dibaca sebagai pesan ganda: kepada Dedi, bahwa alasan sakit harus bisa dibuktikan; kepada publik, bahwa penyidikan tidak berhenti hanya karena surat penundaan. Kombinasi pemantauan keberadaan, pencegahan ke luar negeri, dan pernyataan terbuka soal keraguan menunjukkan KPK sedang membangun catatan resmi bahwa pemanggilan sudah dilakukan sesuai prosedur. Catatan semacam itu biasanya menjadi prasyarat sebelum lembaga penegak hukum mengambil langkah yang lebih tegas terhadap tersangka yang tidak kooperatif. Apakah langkah itu berupa pemanggilan paksa atau penetapan status lain, belum ada pernyataan resmi — dan tidak patut disimpulkan sebelum KPK mengumumkannya. Di luar perkara ini, kasus Dedi juga menjadi ujian kredibilitas KPK dalam menangani tersangka dari lingkungan Bea Cukai, institusi yang berulang kali terseret perkara suap importasi. Publik akan menilai bukan dari kerasnya pernyataan, melainkan dari apakah perkara ini benar-benar sampai ke persidangan.

Sumber: Antara, “KPK pantau keberadaan tersangka Bea Cukai AD usai dua kali absen”, 18 November 2026 (dibaca langsung); AFU, “KPK ’Ragu’ Ahmad Dedi Berasalan Sakit Saat Dua Kali Mangkir Pemeriksaan Sebagai Tersangka”, 17 November 2026 (dibaca langsung); Fakta Nasional, “KPK Dua Kali Panggil Dedi Congor sebagai Tersangka, Selalu Beralasan Sakit”, 17 November 2026 (dibaca langsung); Berita898, 16 November 2026, IndoWarta, 17 November 2026, dan JournalArta, 17 November 2026 (melalui hasil pencarian); AFU, “Saksi Pihak Swasta Perkuat Dugaan Gatot Heroe Terima Suap Rp3,25 Miliar di Kasus Bea Cukai”, 18 November 2026, dan Liputan6 melalui Twaslnews, 30 Oktober 2026 (melalui hasil pencarian). Perkembangan sebelumnya: UlasPolitik post 1196.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik