Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Eks Bupati Bengkulu Utara Divonis 3 Tahun 4 Bulan Penjara

Majelis hakim Tipikor PN Bengkulu memvonis mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi 3 tahun 4 bulan penjara dalam perkara izin tambang PT Ratu Samban Mining.

Oleh 06 NOV 2026 2 menit baca
Ilustrasi palu sidang dan timbangan keadilan

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis 3 tahun 4 bulan penjara kepada mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi, Jumat (6/11/2026). Demikian dilaporkan Antara. Vonis itu dijatuhkan dalam perkara dugaan korupsi perizinan pertambangan PT Ratu Samban Mining (RSM).

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebelumnya menuntut Imron 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu, Senin (12/10/2026). Vonis hakim 1 tahun 2 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam perkara yang sama, jaksa juga menuntut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, Fadilah Marik, 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Perkara Izin Tambang PT RSM

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Baratama kepada PT Ratu Samban Mining, ketika Imron menjabat Bupati Bengkulu Utara dan Fadilah bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi. Menurut dakwaan yang dilaporkan sejumlah media, Imron diduga menerima uang Rp600 juta dari Direktur Utama PT RSM saat itu, Sony Adnan, terkait pengurusan izin pertambangan batu bara.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menahan Imron sejak 10 Februari 2026. Perkara ini, menurut Kejati, berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Putusan ini adalah putusan tingkat pertama. Upaya hukum banding masih terbuka, dan sikap jaksa maupun terdakwa terhadap putusan ini belum diketahui.

Yang Belum Diketahui dari Putusan

Sejumlah rincian putusan belum terkonfirmasi dari sumber kedua dan karena itu tidak dicantumkan di sini: besaran denda dan pidana subsider dalam vonis, apakah Fadilah Marik juga divonis pada sidang yang sama dan berapa hukumannya, serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan. Artikel ini perlu diperbarui setelah rincian putusan terkonfirmasi dari sumber resmi atau pemberitaan lanjutan.

Yang jelas, vonis ini menutup satu babak perkara izin tambang yang menyeret mantan kepala daerah — tetapi belum menutup perdebatan soal efek jera: vonis di bawah tuntutan jaksa akan selalu dibaca publik sebagai pertanyaan, apakah hukuman itu sudah setimpal dengan jabatan dan kewenangan yang disalahgunakan.

Sumber: Antara; Tunjuk/VIVA; GresNews; Alongwalker; Portal Berita Merdeka; Kejati Bengkulu.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik