Kategori
Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania meninggal dunia pada Rabu sore, 4 November 2026. Pemprov DKI mengonfirmasi kabar itu dan menyiapkan pemakaman di TPU Pondok Kelapa pada Kamis, 5 November 2026, dengan waktu yang masih menunggu konfirmasi keluarga.
Gerindra meminta Bareskrim tidak berhenti pada tiga tersangka penyadapan Presiden, melainkan mengungkap pemberi perintah, penyandang dana, dan motifnya secara transparan. Tuntutan itu kini menjadi ujian terukur bagi penyidikan: bukan sekadar janji transparansi, melainkan jawaban atas rantai perintah yang belum diumumkan penyidik.
Pengamat kebijakan publik M Kafrawy Saenong menilai kunjungan Gibran ke Sulawesi Barat pada 2 November 2026 sebagai momentum penguatan ekonomi petani dan toleransi — nilainya akan diuji dari tindak lanjut, bukan dari seremoni.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika internal Polri. Pernyataan Rabu malam itu datang sehari setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan, dan pada hari yang sama Presiden memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf membawa empat isu strategis ke Istana Merdeka pada 4 November 2026. Pertemuan itu membuka jalan, tetapi belum menghasilkan keputusan yang diumumkan soal dana Otsus, bendera Aceh, maupun status Blang Padang.
Pemkot Makassar masih menunggu penilaian teknis Danantara atas lokasi PSEL. Keputusan itu akan menguji kewenangan pusat, kontrak lama, dan aspirasi warga.
Fadli Zon menyerahkan rekomendasi calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo menjelang Hari Pahlawan. Rekomendasi itu belum sama dengan keputusan: nama final tetap menjadi kewenangan Presiden.
Pemerintah melelang 380 ribu ton beras Bulog Rp11.000/kg untuk UMKM kue dan bihun. Ujian sesungguhnya adalah distribusinya, bukan pengumumannya.
Kementerian UMKM dan PNM menandatangani kerja sama Kredit Program Perempuan Prasejahtera dengan bunga 8 persen flat per tahun dan target 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Yang belum terjawab bukan niat baiknya, melainkan apakah penyaluran sebesar itu bisa tepat sasaran dalam waktu sesingkat itu tanpa mengorbankan seleksi dan evaluasi.
Stafsus Menag menyatakan siap mengawal Hamalatul Quran menuju status pesantren resmi, tetapi status itu belum berubah: verifikasi Kemenag per akhir Oktober 2026 masih menunjukkan lembaga tersebut belum memiliki izin operasional. Artikel ini memisahkan janji pengawalan dari syarat legalitas yang masih harus dipenuhi, dan dari proses hukum yang tetap berjalan.
© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik