Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Demokrat: Proses Politik Gibran Tetap Jalan Meski ke PTUN

Sekjen Demokrat Herman Khaeron: proses politik DPR terhadap Wapres Gibran tetap berjalan meski Gibran ke PTUN. Sikap akhir Demokrat soal HMP belum diputuskan.

Oleh 11 NOV 2026 6 menit baca
Kompleks parlemen di senja hari

Partai Demokrat menegaskan proses politik di DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan, meski Gibran memilih menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron pada Rabu (11/11/2026).

“Ya, kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan, ya. Meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi. Kami kan juga tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan masing-masing fraksi lainnya,” kata Herman.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan yang mengemuka sejak Selasa (10/11/2026): apakah langkah hukum yang ditempuh Gibran akan menghentikan dorongan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Jawaban Demokrat: tidak.

Dua jalur yang berjalan beriringan

Gibran sendiri yang mengumumkan rencana menempuh PTUN. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, ia mengatakan Prabowo menyarankannya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan (Kementerian) Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran kepada wartawan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan itu dan menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat tersebut, dan Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat proses hukum. Gibran juga menyatakan tidak ingin dinamika yang terjadi menjadi polemik politik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, jalur politik di DPR terus bergulir. Usulan HMP terhadap Gibran dilaporkan telah ditandatangani puluhan anggota DPR lintas fraksi. Secara mekanisme, HMP diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR, dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus), dan untuk lolos di paripurna membutuhkan kehadiran serta persetujuan dua pertiga anggota. Jika lolos, proses pemakzulan mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta UU MD3, dengan DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR sebagai tahapannya.

Penting untuk membedakan kedua jalur itu. PTUN menguji keabsahan administratif surat keterangan penyetaraan ijazah — yang menurut putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak sah. HMP menguji pertanggungjawaban politik seorang wakil presiden di hadapan DPR. Keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda, sehingga yang satu tidak otomatis membatalkan yang lain. Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan pandangan senada: proses politik HMP dapat berjalan beriringan dengan langkah hukum di PTUN. “Enggak ada masalah kalau itu. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Ketika seseorang dinyatakan ijazahnya tidak sesuai, pasti ingin melakukan upaya pembelaan dan itu hal yang wajar saja. Jadi kita hormati apa yang akan disampaikan oleh Mas Gibran sebagai Wapres,” kata Saan, Selasa (10/11).

Saan juga memberi klarifikasi prosedural yang penting: hingga Selasa sore, pimpinan DPR belum menerima berkas usulan HMP secara resmi. “Sampai hari ini kita belum menerima usulan inisiatif HMP dari anggota,” katanya. Bila berkas itu masuk, pimpinan akan memverifikasi argumentasi pengusul, jumlah anggota pengusul, dan sebaran fraksinya, lalu hasilnya dibawa ke Rapat Pimpinan dan diteruskan ke Bamus.

Namun perlu dicatat: jalur hukum Gibran sendiri masih dipertanyakan efektivitasnya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai pembuktian melalui PTUN tidak akan mengubah putusan MK dan MA yang sudah final. Anggota Komisi II DPR dari PDIP Deddy Yevry Sitorus menambahkan, PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar. Artinya, “fight di PTUN” mungkin memberi Gibran ruang membela diri secara administratif, tetapi bukan jalan memutar untuk membatalkan dua putusan mahkamah.

Demokrat bukan satu-satunya partai yang mengambil posisi ini. PKB, melalui Jazilul Fawaid, sebelumnya juga menyatakan niat mundur Gibran tidak menghentikan HMP di DPR.

Yang belum diputuskan Demokrat

Meski begitu, pernyataan Herman hari ini bukan vonis akhir. Ia belum menegaskan sikap resmi Demokrat soal dukungan terhadap penggunaan HMP. Pada Selasa (10/11/2026), Herman mengatakan partainya masih mengkaji persoalan itu dan menunggu arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Majelis Tinggi Partai, sambil menunggu agenda yang ditetapkan Bamus DPR.

Dalam laporan yang sama, Fraksi Demokrat disebut mantap mendorong HMP, tetapi Herman sendiri belum memberikan penegasan lebih jauh mengenai sikap akhir partai. Dua hal itu perlu dibaca bersama: proses politik dipastikan jalan, keputusan mendukung atau tidak masih ditahan di tangan pimpinan partai.

Di dalam fraksi sendiri ada sinyal yang berbeda arah. Anggota Komisi III dari Demokrat, Benny K. Harman, justru menyarankan Gibran memakai jalur Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 — menyatakan berhenti sebagai cara paling bermartabat, meski keputusan akhir bergantung pada pertimbangan Gibran sendiri.

Analisis: sinyal dari partai koalisi

Posisi Demokrat patut dibaca sebagai sinyal, bukan keputusan. Demokrat adalah partai koalisi pemerintahan, dan AHY duduk sebagai menteri di kabinet Prabowo. Ketika sekjennya menyatakan proses politik tetap berjalan meski Gibran menempuh PTUN, pesannya jelas: jalur hukum yang dipilih Gibran tidak akan dipakai sebagai alasan untuk menghentikan proses di DPR.

Namun sinyal bukan suara. Keputusan akhir tetap berada di tangan AHY dan Majelis Tinggi, dan gerbang sesungguhnya ada di Bamus serta paripurna DPR, yang mensyaratkan dukungan dua pertiga. Selama fraksi-fraksi belum menyatakan sikap resmi, HMP masih berada di tahap penggalangan, bukan di ambang pemungutan suara.

Pertanyaan yang masih terbuka adalah soal niat mundur Gibran. Sejauh ini yang terkonfirmasi baru niat yang disampaikan kepada Presiden, bukan pengunduran diri resmi. Jika niat itu diformalkan, DPR tetap harus memutuskan apakah HMP berlanjut atau menjadi tidak relevan — dan jawaban PKB serta Demokrat sejauh ini sama: proses tetap jalan. Jawaban finalnya baru akan terlihat ketika Bamus menetapkan agenda dan fraksi-fraksi membuka kartu mereka.

Daftar sumber: 1. ANTARA, “Demokrat: Proses politik tetap jalan meski Wapres ingin upaya ke PTUN”, 11 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — seluruh substansi artikel disandarkan pada sumber-sumber lain yang berhasil diverifikasi) 2. Olenka, “Gibran Berjuang di PTUN, Anak Buah Mas AHY Pastikan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Digeber”, 11 November 2026 (kutipan Herman Khaeron Rabu 11/11 terverifikasi) 3. Bloomberg Technoz, “Gibran Genggam Nasihat Prabowo, akan Fight hingga PTUN”, 11 November 2026 4. RCTI+, “Breaking News: Gibran Ungkap Saran Prabowo saat Bertemu, Tetap Fight di PTUN!”, 10 November 2026 5. Telegraf, “DPR Gulirkan HMP, Kabar Pengunduran Diri Gibran Menguat”, 10 November 2026 (pernyataan Herman Khaeron Selasa 10/11; Benny K. Harman) 6. Periskop, “Pimpinan Belum Terima Berkas HMP, DPR sebut Tak Masalah Berjalan Paralel dengan Upaya Hukum Gibran”, 10 November 2026 (pernyataan Saan Mustopa) 7. Journalarta, “Gibran Polemik Ijazah: DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat”, 11 November 2026 (Saan Mustopa; Yusril Ihza Mahendra; Deddy Yevry Sitorus) 8. UlasPolitik, “PKB: Niat Mundur Gibran Tak Hentikan HMP di DPR” (post 985) dan “Denny Siap Ladeni Gibran di PTUN, Sebut Putusan MA-MK Final” (post 967).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik