Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Panja RUU Pemilu Giliran Serap Masukan Akademisi

Panja RUU Pemilu serap masukan akademisi 10–12 November 2026 setelah rapat perdana tertunda. Ujian pertama: dibuka untuk publik atau sekadar formalitas?

Oleh 11 NOV 2026 4 menit baca
Ruang rapat komisi DPR yang kosong

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR mulai menyerap masukan dari kalangan akademisi pekan ini. ANTARA melaporkan pada Rabu (11/11/2026) bahwa Panja melibatkan akademisi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Langkah ini mengikuti jadwal Panja yang menempatkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan perguruan tinggi pada 10–12 November 2026, mencakup kampus dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Sejumlah perguruan tinggi yang dijadwalkan terlibat antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Negeri Padang. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dijadwalkan memberi masukan pada 12 November, lalu kelompok perempuan dan penyandang disabilitas pada 16 November.

Perjalanan ke fase ini tidak mulus. Rapat perdana Panja yang direncanakan pada awal November tertunda selama masa reses — Ketua Panja Bahtra Banong menyampaikan jadwal masih disesuaikan setelah reses berakhir. Masa sidang baru dibuka kembali pada 9 November, dengan Rapat Paripurna pembuka pada 10 November. Jadwal awal Panja sendiri menempatkan RDP dengan Kementerian Dalam Negeri, DKPP, KPU, dan Bawaslu pada 2–3 November, serta kunjungan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada 4–5 November — agenda yang ikut bergeser karena penundaan itu. Panja sendiri dibentuk Komisi II pada 29 September 2026, dan Bahtra Banong — Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra — ditetapkan sebagai ketuanya pada 8 Oktober 2026.

Apa yang dipertaruhkan dalam revisi ini

Revisi UU Pemilu bukan sekadar perubahan teknis. Sejumlah isu mendasar sudah masuk daftar pembahasan: ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden, desain daerah pemilihan — termasuk gagasan dapil nasional dan kursi nasional — serta pilihan antara sistem proporsional terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya.

Soal ambang batas parlemen, belum ada satu kesepakatan: anggota Panja Jazuli Juwaini menyebut beberapa partai menginginkan 7 persen, pihak lain 6 persen, sementara mayoritas menginginkan 5 persen. Di sisi kelembagaan, muncul wacana penambahan komisioner KPU — yang saat ini berjumlah tujuh orang — dan Jazuli menyebut Panja akan mendalami apakah jumlah itu tetap atau perlu ditambah. Bawaslu Provinsi Riau, dalam forum kajian pada 2 November, mengusulkan akses terhadap data kepemiluan yang dikelola KPU serta penambahan pengawas ad hoc hingga tingkat TPS. DKPP, dalam konsultasi publik 30 Oktober, mendorong penguatan kelembagaan etik penyelenggara pemilu.

Revisi ini juga harus menampung putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain soal keserentakan pemilu nasional dan daerah (Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024) serta putusan-putusan terkait verifikasi partai dan syarat pencalonan, termasuk ambang batas pencalonan presiden. Tanpa inventarisasi yang rapi, revisi berisiko digugat lagi ke MK begitu disahkan.

Partisipasi bermakna atau sekadar formalitas?

Ujian sesungguhnya dari fase akademisi ini bukan siapa yang diundang, melainkan apakah masukan mereka mengubah draf. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu — yang melibatkan 16 organisasi, antara lain Perludem, ICW, Puskapol UI, dan Transparency International Indonesia — dalam pernyataan 4 Oktober 2026 meminta DPR membuka naskah akademik, draf RUU, jadwal, dan risalah rapat, serta memberi tanggapan jelas atas setiap masukan: diterima, diakomodasi, atau ditolak beserta alasannya.

Koalisi itu juga menyoroti komposisi Panja yang menurut catatan mereka terdiri dari 23 anggota laki-laki tanpa anggota perempuan — padahal salah satu materi yang dibahas menyangkut keterwakilan perempuan dalam politik.

Konteks lain yang patut dicatat: RUU Pemilu tidak masuk dalam empat RUU prioritas yang diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk Masa Persidangan II — RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, dan RUU Perampasan Aset. Panja tetap berjalan, tetapi posisinya di luar daftar prioritas pimpinan DPR.

DPR sendiri menargetkan naskah akademik dan draf RUU selesai pada akhir Desember 2026, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Pembahasan hingga pengesahan ditargetkan rampung paling lambat Maret 2027, menurut Wakil Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia. Anggota Panja Jazuli Juwaini bahkan optimistis pembahasan bisa selesai dalam sekitar satu bulan masa sidang — meski rapat perdana Panja sempat tertunda saat masa reses dan baru bisa berjalan setelah masa sidang dibuka kembali pada 9 November.

Target yang ketat itu berhadapan dengan materi yang luas. Jika DPR ingin revisi ini dipandang sah secara demokratis, bukan sekadar cepat, maka tiga hari bersama akademisi ini harus menghasilkan jejak yang bisa diperiksa publik: siapa diundang, apa usulannya, dan apa yang masuk ke draf.

Daftar sumber: 1. ANTARA, 11 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — seluruh substansi artikel disandarkan pada sumber-sumber lain yang berhasil diverifikasi) 2. Portal Pemilu, “DPR Bentuk Panja RUU Pemilu, Berbagai Masukan Masyarakat dan Isu Perubahan Sistem Pemilu Mulai Mengemuka”, 10 November 2026 3. RCTI+, “Revisi UU Pemilu Ditargetkan Kelar Maret 2027, DPR Susun Jadwal Pembahasan”, 27 Oktober 2026 4. Siribee, “Jadwal Lengkap Pembahasan RUU Pemilu 2026: KPU, Bawaslu, MK hingga Akademisi Dilibatkan”, 6 Oktober 2026 (jadwal Panja; dapat berubah menyesuaikan dinamika Rapat Paripurna) 5. BSI News (mengutip Detikcom), “Panja Targetkan RUU Pemilu Rampung dalam Sebulan”, 2 November 2026 (pernyataan Jazuli Juwaini) 6. Ifakta, “DPR Tetapkan Empat RUU Prioritas, RUU Pemilu Tak Masuk Daftar”, 31 Oktober 2026 7. Barata News, “Komisi II DPR Batal Rapat RUU Pemilu Saat Reses Jadwal Pembahasan Dirombak Total”, 3 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik