Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Denny Siap Ladeni Gibran di PTUN, Sebut Putusan MA-MK Final

Denny Indrayana siap menghadapi rencana Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN, tetapi menilai langkah itu keliru karena putusan MK dan MA sudah final.

Oleh 11 NOV 2026 5 menit baca
Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan siap meladeni langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak “fight” di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, menurut Denny, langkah itu keliru sejak awal karena perkara yang dipersoalkan sudah diputus secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Rencana Gibran itu muncul setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyatakan keinginannya membuktikan keabsahan seluruh dokumen pendidikannya melalui jalur hukum yang tersedia, dan menyiapkan dokumen dari SD hingga S1.

“Putusan langit ke-7”, kata Denny

Dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), Denny menilai ikhtiar perlawanan Gibran sama sekali keliru karena perkara hukumnya telah diputus tuntas oleh MK dan MA. “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini, ibaratnya nih, supaya mudah dipahami oleh khalayak, putusan langit ke-7 gitu. Tidak ada lagi langit di atas langit ke-7,” ujarnya, seperti dilansir Kompas TV.

Fakta yang sudah terverifikasi: MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran (Nomor 9149/D.D1/KS/2019) dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya; salinan lengkap putusan itu dirilis 10 November 2026. MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 memang tidak menerima permohonan Denny dan kawan-kawan, tetapi pertimbangannya mencatat tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan soal dokumen kelulusan setara SMA. Kedua putusan itu sudah dibahas tuntas di UlasPolitik (post 940).

Denny sendiri sudah lebih dulu mengambil sikap soal perkara ini. Pada 2 November 2026 ia mengumumkan lima langkah setelah putusan MA, salah satunya mendorong pemakzulan Gibran melalui peradilan politik. Sehari kemudian, Selasa (3/11/2026), ia menyebut Gibran yang tidak berkenan mundur sebagai pembangkangan terhadap konstitusi, karena dua mahkamah sudah dalam posisi satu garis menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai wakil presiden. Itu adalah pandangan Denny, bukan kesimpulan hukum yang sudah diputus pengadilan — putusan MA membatalkan dokumen, bukan jabatan, dan tidak menggugurkan posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Konteks lain: Denny, selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, sudah mencabut gugatan soal suket ini di PTUN Jakarta pada 29 Oktober 2026 dan walk out dari sidang, dengan alasan Kemendikdasmen tak kunjung menghadirkan dokumen dasar penerbitan suket — Certificate of Attendance dari UTS Insearch Australia, transkrip nilai, dan bukti pendaftaran. Tim hukum Gibran menolak pencabutan itu dan perkara tetap berlanjut, karena pencabutan gugatan setelah tergugat menyampaikan jawaban memerlukan persetujuan tergugat. Tim tersebut telah menyerahkan jawaban atas gugatan dan melampirkan dokumen pendidikan Gibran. Sementara itu, Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran “fight” di PTUN (post 930) — klaim bahwa saran itu datang dari Presiden adalah klaim yang dibantah, bukan fakta.

Mengapa Yusril menyebut jalur PTUN buntu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11/2026), menyatakan putusan MA dan MK sudah final dan tidak ada lagi upaya hukum untuk mengubahnya. “Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril. “Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final.”

Menurut Yusril, Gibran tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara kasasi yang diajukan Subhan Palal, dan tidak maju sebagai tergugat intervensi sejak awal. Hanya Kemendikdasmen sebagai tergugat yang berhak mengajukan PK — dan kementerian itu sejauh ini tampaknya memilih mengeksekusi putusan MA setelah menerima salinan resminya, bukan mengajukan PK. Yusril juga memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara gugatan Mercy dan Denny karena objek sengketanya dianggap sudah tidak ada, begitu suket dicabut.

Ke mana arah polemik ini

Secara hukum, pintu bagi Gibran hampir tertutup: dua putusan final, bukan pihak dalam perkara kasasi, dan PK hanya di tangan Kemendikdasmen. Secara politik, justru sebaliknya — tekanan berpindah dari ruang sidang ke DPR, tempat nasib jabatan wakil presiden pada akhirnya ditentukan. Yang patut ditunggu sekarang adalah dua hal: apakah Kemendikdasmen segera mengeksekusi putusan MA dengan mencabut suket, dan apakah PTUN Jakarta benar-benar menghentikan perkara Mercy–Denny seperti diperkirakan Yusril. Sampai dua hal itu terjadi, polemik ijazah ini akan tetap hidup sebagai isu politik, meski secara hukum sudah diputus.

Daftar sumber: 1. Kompas TV, “[FULL] Respons Denny Indrayana soal Gibran Niat Mundur dari Wapres hingga Rencana ‘Fight’ ke PTUN” (jumpa pers 10/11/2026) 2. CNN Indonesia (judul berita pemicu, 11 Nov 2026 — halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini, domain diblokir) 3. Samudra Fakta, “Gibran Uji Ijazah di PTUN, Yusril Sebut Tak Ada Gunanya” (11 Nov 2026) 4. Suara Garut, “Yusril Nilai Langkah Gibran ke PTUN Tak Bisa Ubah Putusan MA dan MK” (10 Nov 2026) 5. Queensha, “PTUN Berpotensi Hentikan Sidang Gugatan Ijazah Gibran, Yusril: Objek Sengketa Bisa Dianggap Sudah Tidak Ada” (10 Nov 2026) 6. Nalar Fakta, “Langkah-Langkah Denny Indrayana Setelah Putusan MA Terkait Gibran” (2 Nov 2026) 7. Juang Sumatera, “Denny Indrayana: Gibran ‘Tidak Mundur Adalah Pembangkangan Konstitusi” (3 Nov 2026, mengutip detiknews) 8. Kabaro, “Denny Indrayana Cabut Gugatan Gibran di PTUN, Kubu Gibran Menolak” (30 Okt 2026) 9. UlasPolitik post 940 dan 930.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik