Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik Komjen Yuda Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026, dan diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yuda kini menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Penugasannya di KSP hanya berlangsung sekitar lima pekan: ia mulai bertugas di sana pada 2 Oktober 2026, mengikuti pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala KSP sehari sebelumnya, dan ditarik kembali ke internal Polri pada 9 November 2026.
Jejak karier: intelijen sejak awal
Yuda Gustawan lahir di Magetan, Jawa Timur, 11 Juli 1970. Ia lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993, menempuh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) pada 2018. Kariernya ditempuh di jalur intelijen.
Sebelum ke KSP, jabatan terakhir Yuda di struktur Polri adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, yang ia emban sejak 19 September 2025 hingga 2 Oktober 2026. Ia naik ke kursi itu dari posisi Wakil Kepala Baintelkam, yang dijabatnya sejak 29 Desember 2024, setelah sebelumnya menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Politik sejak 26 Juli 2024. Penggantinya sebagai Kabaintelkam adalah Dedy Kusuma Bakti.
Perlu dijaga catatannya: riwayat penugasan Yuda sebelum Juli 2024 tidak banyak terdokumentasi dalam sumber terbuka. Yang terkonfirmasi adalah pola kariernya — seorang perwira intelijen yang menanjak lewat jalur staf dan pimpinan Baintelkam, bukan lewat reserse atau lalu lintas.
Ditarik di tengah kasus penyadapan
Penarikan Yuda — bersama Komjen Syahardiantono, yang sebelumnya menjabat Kepala Bareskrim — terjadi di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang menjadi Kepala KSP pada 1 Oktober 2026, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu, bersama tiga perwira tinggi lain: Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pada 9 November 2026 bahwa keempatnya juga dijerat pasal makar (Pasal 191–193 KUHP). Perlu dicatat: itu pernyataan menteri, bukan pengumuman resmi Bareskrim — penyidik belum mengumumkan sendiri penerapan pasal makar.
Yang juga perlu dicatat, dengan tegas: Yuda bukan tersangka, dan tidak ada keterangan resmi yang mengaitkan mutasi dirinya dengan perkara penyadapan. Polri, lewat Kadiv Humas Irjen Johnny Eddizon Isir, menyebut mutasi ini sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi, dengan penempatan yang mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
Forum lanjutan yang patut ditunggu adalah rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026), di mana kasus penyadapan dan dinamika internal Polri hampir pasti dibahas.
Apa arti jabatan barunya
Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri adalah jabatan staf, bukan jabatan komando. Pejabatnya mengkaji kebijakan serta menyusun bahan pengembangan pendidikan dan pelatihan. Ia tidak memimpin satuan operasional, tidak membawahi penyidikan, dan tidak memimpin wilayah.
Secara formal pangkat Yuda tidak berubah — ia tetap Komisaris Jenderal Polisi — tetapi jabatan itu tidak lagi memegang komando. Dengan kata lain, ia bergeser dari pucuk badan intelijen Polri, lalu dari lingkaran terdekat Kepala KSP, ke ruang kajian di lembaga pendidikan Polri.
Penugasan Yuda di KSP yang hanya berumur 38 hari menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab resmi: mengapa dua jenderal bintang tiga yang baru sebulan lalu dibawa Listyo ke KSP kini ditarik serentak. Polri menjawabnya dengan bahasa organisasi — rotasi rutin. Publik boleh mencatat jawaban itu, dan menunggu apakah rapat Komisi III DPR pada Kamis memberi penjelasan yang lebih substansial. Sampai ada keterangan resmi yang mengaitkan mutasi ini dengan perkara hukum, penarikan Yuda harus dibaca sebagai penataan personel, bukan vonis.
Daftar sumber: 1. RCTI+/iNews.id, “Daftar 25 Perwira Polri Dimutasi Kapolri, Termasuk 2 Anak Buah Listyo Sigit di KSP”, 10 November 2026 (dibuka langsung) 2. Wikipedia bahasa Indonesia, “Yuda Gustawan” (dibuka langsung) 3. CNN Indonesia, “Komjen Yuda Gustawan, Eks Kabaintelkam yang Tak Lama di KSP”, 11 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — dan tidak ada fakta dalam artikel yang bergantung pada teks CNN) 4. iNewsKendal, “Pasca-Kasus Penyadapan: Kapolri Tarik 2 Komjen Dari KSP, Ada Apa?”, 10 November 2026 5. Target Online News, “Kapolri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Termasuk Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, Kapolda Jateng Lolos dari Mutasi”, 10 November 2026 6. Seantero News, “Kapolri Mutasi 25 Perwira, Dua Komjen Ditarik dari KSP”, 10 November 2026.