Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Bakom Bantah Gibran: Prabowo Tak Sarankan Fight di PTUN

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo menyarankan Gibran berjuang di PTUN, merujuk penjelasan Yusril bahwa putusan MA sudah final.

Oleh 10 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang pertemuan di Istana

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazah. Bantahan itu disampaikan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN),” kata Syahganda, seperti dikutip dari Media Indonesia. Ia merujuk penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) atas surat penyetaraan pendidikan Gibran. Syahganda mengatakan dirinya hadir dalam pertemuan Prabowo dengan Yusril setelah penganugerahan gelar pahlawan.

Dua Versi tentang Satu Percakapan

Keterangan Syahganda berlawanan dengan pernyataan Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore. Gibran menyebut Prabowo menyarankannya menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S1 di PTUN. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran. Ia juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Publik kini dihadapkan pada dua versi tentang apa yang dikatakan Presiden dalam percakapan tertutup. Yang satu datang dari Wakil Presiden sendiri, yang lain dari kepala lembaga komunikasi pemerintah yang merujuk pada penjelasan Yusril. Tidak ada rekaman atau notulensi resmi pertemuan itu yang dibuka ke publik sejauh ini, sehingga isi percakapan tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Yang dapat diverifikasi adalah konteksnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Prabowo dan Gibran bertemu Selasa pagi selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri terkait dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA, dan Prabowo tidak menolak niat tersebut — sekaligus memberikan banyak saran, tanpa Prasetyo memerinci saran-saran itu. Gibran juga memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di PTUN. Hingga berita ini ditulis, belum ada surat pengunduran diri resmi yang diserahkan ke DPR.

Yang Dikatakan Yusril — dan Mengapa Itu Menentukan

Terlepas dari silang versi soal saran Presiden, penjelasan hukum Yusril berdiri di atas dasar yang dapat diperiksa. Yusril menyatakan putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran sudah final, sehingga upaya Gibran menempuh jalur PTUN “enggak ada gunanya” karena materinya sama. “Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Perkara yang dimaksud adalah kasasi H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta memerintahkan pencabutannya. Satu-satunya upaya hukum yang masih mungkin, menurut Yusril, adalah PK yang diajukan Kemendikdasmen selaku pihak tergugat — bukan oleh Gibran secara pribadi, karena posisi hukumnya bukan sebagai tergugat intervensi. “Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril.

Yusril juga menyatakan siap membantu proses pengunduran diri Gibran bila diminta, seraya menegaskan ia tidak pernah menyarankan Gibran mundur. “Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, ‘Bagaimana cara mundurnya?’ Saya akan carikan jalan,” kata Yusril. Ia mengaku pernah membantu proses pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998.

Analisis: Soal Kredibilitas, Bukan Sekadar Jalur Hukum

Bantahan Syahganda penting bukan karena ia menyaksikan percakapan Prabowo–Gibran — ia tidak hadir di pertemuan itu, melainkan di pertemuan Prabowo–Yusril sesudahnya. Bobot bantahannya bergantung pada penjelasan Yusril, dan Yusril sendiri sudah menyampaikan penjelasan itu langsung di Istana. Artinya, yang dibantah Bakom sebenarnya bukan fakta hukum, melainkan klaim Gibran tentang apa yang dikatakan Presiden kepadanya.

Di sinilah taruhannya menjadi politis. Bila versi Gibran yang benar, Presiden memang memberi jalan bertahan lewat PTUN. Bila versi Bakom–Yusril yang benar, Gibran menyampaikan ke publik sesuatu yang tidak dikatakan Presiden — dan itu menyangkut kredibilitas Wakil Presiden di tengah proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang terus berjalan serta niat mundur yang sudah ia sampaikan sendiri. Perlu dicatat pula: Syahganda bukan pihak netral dalam polemik ini — sebelum dilantik menjadi Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026, ia sempat menyarankan agar Gibran diganti dari kursi wakil presiden.

Secara hukum, perdebatan ini tidak mengubah apa pun: putusan MA sudah final, kursi wakil presiden belum kosong, dan Gibran masih menjabat. Tetapi secara politik, perbedaan versi ini memperlihatkan jarak antara Istana dan Wakil Presiden justru di hari keduanya bertemu. Publik berhak atas satu penjelasan yang utuh — dan sejauh ini, belum ada pihak yang memberikannya.

Daftar sumber: 1. Media Indonesia (dikutip tagar.co), “Kepala Bakom Bantah Prabowo Sarankan Gibran Berjuang di PTUN”, 10 November 2026 — https://tagar.co/kepala-bakom-bantah-prabowo-sarankan-gibran-berjuang-di-ptun/ 2. Rilpolitik, “Yusril Sebut Upaya Gibran Fight di PTUN Tak Ada Gunanya”, 10 November 2026 — https://rilpolitik.com/yusril-sebut-upaya-gibran-fight-di-ptun-tak-ada-gunanya/ 3. TwaslNews (mengutip Liputan6), “Yusril Tegaskan Tidak Ada Gunanya Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7447574/ 4. Kumparan (dikutip Kepri24Jam), “Yusril Siap Bantu Gibran Jika Ingin Mundur dari Jabatan Wakil Presiden”, 10 November 2026 — https://kepri24jam.com/yusril-siap-bantu-gibran-jika-ingin-mundur-dari-jabatan-wakil-presiden/ 5. KoranKota, “Kepala Bakom Usul Gibran Diganti dan Kaesang Jadi Menpora”, 10 November 2026 — https://www.korankota.com/v151/t502/93240/kepala-bakom-usul-gibran-diganti-dan-kaesang-jadi-menpora 6. CNN Indonesia (deteksi awal; halaman tidak dapat dibuka langsung) 7. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 877, 901, 904, 913, 924)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik