Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11/2026). Putusan itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat perwira tinggi Polri tersebut. Ahrie menyatakan banding atas putusan itu, dan proses pidananya masih berjalan.
Putusan diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Mabes Polri, Jakarta. Ahrie — mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri — ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu pada 3 November 2026.
Putusan Sidang Etik: Perbuatan Tercela dan PTDH
Majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie: sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela, dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. “Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Dasar putusan itu adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b.
Menurut Polri, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri, Ahrie diduga mengakses perangkat teknologi Polri untuk menyadap di luar prosedur. Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem LIMS untuk memasukkan nomor tanpa verifikasi dan tanpa kaitan penegakan hukum. Perlu ditegaskan: ini putusan pelanggaran kode etik, bukan vonis pidana. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk proses pidana yang masih berjalan.
Banding dan Proses Pidana yang Masih Berjalan
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas keputusan tersebut. “AS menyatakan mengajukan banding,” kata Isir. “Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.” Dengan demikian PTDH itu belum final.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau jalannya sidang. Komisioner Kompolnas Choirul Anam hadir langsung di Mabes Polri dan menilai persidangan berjalan sesuai prosedur, untuk menjamin keadilan, kesetaraan hak, dan akuntabilitas persidangan.
Ahrie adalah tersangka pertama yang menjalani sidang etik dalam perkara ini. Pemeriksaan etik terhadap keempat tersangka tidak dilaksanakan secara bersamaan — Ahrie menjadi personel pertama yang menjalani persidangan, sementara proses terhadap tiga tersangka lainnya akan dilakukan secara bertahap. “Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” kata Isir.
Keempat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan itu adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga di antaranya — Listyo, Ahrie, dan Eko — ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua. Dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar Presiden Prabowo serta pejabat, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Analisis: Baru Satu dari Empat Jenderal
PTDH adalah sanksi terberat dalam penegakan kode etik Polri, dan putusan terhadap Ahrie mengirim pesan ke seluruh institusi: dugaan penyadapan terhadap kepala negara berujung pada pemecatan, bukan sekadar teguran. Bahwa Kompolnas hadir dan menyatakan sidang berjalan sesuai prosedur menambah bobot legitimasi proses itu.
Tetapi putusan ini baru satu dari empat. Banding Ahrie belum diputus, tiga jenderal lain belum disidang etik, dan pertanyaan Komisi III DPR soal dalang dan motif belum terjawab oleh penyidikan sejauh yang diumumkan ke publik. Motif dan pihak yang memerintahkan tetap dugaan yang diselidiki, bukan fakta. Yang sudah berubah hari ini: satu dari empat tersangka kini resmi berstatus terpecat — meski belum final — dan sidang etik terhadap tiga lainnya menjadi agenda yang ditunggu.
Daftar sumber: 1. Investor.id, “Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Polri”, 10 November 2026 — https://investor.id/national/461464/ahrie-sonta-dipecat-tidak-hormat-dari-polri 2. JurnalPatrolinews, “Irjen Ahrie Sonta Dijatuhi PTDH dalam Kasus Penyadapan, Ajukan Banding”, 10 November 2026 — https://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/irjen-ahrie-sonta-dijatuhi-ptdh-dalam-kasus-penyadapan-ajukan-banding/ 3. PinangDaily, “Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri, Ajukan Banding atas Putusan Sidang Etik Kasus Dugaan Penyadapan”, 10 November 2026 — https://pinangdaily.com/2026/11/10/irjen-ahrie-sonta-dipecat-dari-polri-ajukan-banding-atas-putusan-sidang-etik-kasus-dugaan-penyadapan/ 4. TwaslNews, “Kompolnas Nilai Sidang Etik Ahrie Sonta Berjalan Sesuai Prosedur”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7449293/ 5. SuaraGarut, “Polri Mulai Sidang Etik Ahrie Sonta dalam Kasus Penyadapan Presiden”, 10 November 2026 — https://suaragarut.id/polri-sidang-etik-ahrie-sonta 6. Liputan6 (dikutip TwaslNews), “Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Penyadapan Prabowo”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7446418/ 7. Kompas TV (dikutip dalam pemberitaan 10 November 2026) 8. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 735, 853, 867)