Tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengerucut sehari sebelum DPR membuka masa sidang. Pada Senin (9/11/2026), puluhan massa mendatangi Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menuntut Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan. Pada hari yang sama, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira melontarkan ultimatum serupa: mundur, atau dimakzulkan lewat DPR.
DPR dijadwalkan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (10/11/2026). Sampai Senin malam, belum ada keputusan resmi apa pun: pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun Badan Musyawarah, dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) soal surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran masih ditunggu. Yang ada sejauh ini adalah suara-suara yang kian berkumpul — dari jalanan, dari fraksi, dan dari partai pendukung pemerintah sendiri.
Demo di Istana Wapres: Massa Minta Gibran Keluar
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) tiba di depan Istana Wapres sekitar pukul 14.12 WIB dengan berjalan kaki dan mobil komando, sambil membentangkan spanduk yang menuntut Gibran keluar dari kompleks Istana Wapres. Mereka berorasi di depan gerbang dan meminta Gibran keluar menemui mereka secara langsung. Tuntutan mereka disandarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 6 Oktober dan putusan MA 30 Oktober 2026 mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menemui massa dan menawarkan agar perwakilan demonstran masuk ke dalam kompleks untuk berdialog. Tawaran itu ditolak: massa bersikeras Gibran sendiri yang keluar. Aksi berakhir sekitar pukul 16.55 WIB dan bubar dengan kondusif. Menurut laporan Antara, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 73 personel untuk mengawal jalannya demonstrasi.
Perlu dicatat: penilaian bahwa Gibran sudah tidak lagi sah menjabat adalah klaim pihak demonstran, bukan putusan pengadilan. Tidak ada putusan yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
PDIP: Mundur atau Dimakzulkan; PSI: Klarifikasi Dulu
Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menyampaikan sikap itu saat dihubungi wartawan pada Senin (9/11/2026). “Ya, memang itulah situasinya, mundur atau dimakzulkan. Sejak awal saya dan banyak anggota DPR, termasuk pengamat, sudah mengusulkan agar dia mengundurkan diri,” kata Andreas, sebagaimana dilansir detiknews.
Andreas meminta DPR menindaklanjuti putusan MK dan MA berdasarkan Pasal 7, 7A hingga 7C UUD 1945. “Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara, MK dan MA,” ujarnya. Ini bukan pernyataan pertama Andreas: pada 7 Oktober 2026 ia sudah menyarankan Gibran mundur karena “lebih baik mundur, lebih terhormat”. Setelah putusan MA, sarannya berubah menjadi ultimatum.
Dari kubu pendukung pemerintah, PSI meminta rem. Ketua DPP PSI Bestari Barus, dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026), menilai Gibran perlu diberi kesempatan memberikan klarifikasi langsung kepada publik sebelum langkah pemakzulan ditempuh. “Polemik ijazah apakah memang harus membuat seseorang mundur? Seharusnya ada kesempatan yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk melakukan klarifikasi secara langsung,” kata Bestari, menurut laporan detikcom.
Sebelumnya, PDIP dan Golkar sudah mengerucut pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai jalur yang dinilai paling realistis, sementara Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut pemakzulan bisa berjalan bila seluruh syarat konstitusional terpenuhi.
Fakta, Klaim, dan yang Belum Diputuskan
Fakta yang sudah diputuskan pengadilan: MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019. MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menolak gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran — pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum — meski dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA.
Yang belum diputuskan: putusan MA soal surat keterangan penyetaraan itu tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan. Pemberhentian presiden atau wakil presiden hanya bisa dilakukan melalui mekanisme UUD 1945. Klaim demonstran bahwa Gibran “sudah diputus tidak punya ijazah” adalah tafsir mereka atas putusan tersebut, bukan amar putusannya. Gibran sendiri, seperti dikutip Andreas, bersikeras ia memiliki ijazah: “Kalau tidak punya ijazah SLTA, bagaimana saya bisa kuliah?”
Jalur Konstitusional dan yang Perlu Diawasi Hari Ini
Secara konstitusional, jalurnya berlapis. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR bila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. DPR lebih dulu harus menyatakan pendapatnya dan mengajukannya ke MK — dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Bila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah DPR meneruskan usulan pemberhentian ke MPR. HMP adalah instrumen DPR untuk menyatakan pendapat itu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (9/11/2026) memastikan pembahasan soal Gibran selama ini masih bersifat informal lintas fraksi, karena DPR masih reses. “Ya, besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco.
Peta suaranya kini jelas: PDIP mendorong, Golkar membuka ruang HMP, NasDem belum mengikatkan diri pada satu mekanisme, PSI meminta klarifikasi didahulukan. Yang belum jelas adalah apakah suara-suara itu berbuah langkah formal hari ini — atau kembali tertahan di pembahasan informal lintas fraksi, seperti yang diakui Dasco. Tiga hal yang perlu diawasi dari paripurna hari ini: apakah ada fraksi yang secara formal mengangkat HMP, apakah pimpinan DPR menjadwalkan rapim dan Bamus, dan apakah salinan lengkap putusan MA sudah diterima DPR. Sampai ketiganya terjawab, pemakzulan Gibran masih berupa wacana yang mengeras — bukan proses yang berjalan.
Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, 9–10 November 2026 (halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat Detikcom, Antara, dan RMTV News) 2. Detikcom (dikutip Lensahukum), “Massa Desak Gibran Mundur Saat Demo di Istana Wapres”, 9 November 2026 — https://lensahukum.co.id/massa-desak-gibran-mundur-istana 3. Antara (dikutip SuaraGarut), “Demonstran Tuntut Gibran Mundur dalam Aksi di Istana Wapres”, 9 November 2026 — https://suaragarut.id/demonstran-tuntut-gibran-mundur-jakarta 4. Detikcom (dikutip RadarJakarta), “Kantor Wapres Didatangi Massa, Gibran Didesak Mundur dan Keluar dari Istana”, 9 November 2026 — https://radarjakarta.id/kantor-wapres-didatangi-massa-gibran-didesak-mundur-dan-keluar-dari-istana/ 5. Detiknews (dikutip JuangSumatera), “PDIP Dorong Gibran Mengundurkan Diri Dari Wapres”, 9 November 2026 — https://juangsumatera.com/pdip-dorong-gibran-mengundurkan-diri-dari-wapres/ 6. Detikcom (dikutip TwaslNews), “PSI Minta Gibran Diberi Kesempatan Klarifikasi Sebelum Dimakzulkan”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7408361/ 7. RMTV News, “DPR Siapkan Pembahasan Putusan MA soal Suket Gibran, Dasco: Tunggu Masa Sidang”, 9 November 2026 — https://rmtvnews.com/elite/dpr-siapkan-pembahasan-putusan-ma-soal-suket-gibran-dasco-tunggu-masa-sidang/