Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

PDIP: HMP Paling Rasional Sikapi Gibran, Golkar Setuju

Hasto menyebut hak menyatakan pendapat pilihan paling rasional menyikapi polemik Gibran, dan Sarmuji menilai putusan MA membuka jalan bagi DPR menggunakannya.

Oleh 10 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi palu sidang, dokumen hukum, dan kotak suara bermotif bendera Indonesia

Dialog lintas fraksi di DPR soal polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai pilihan paling rasional saat ini, sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai putusan Mahkamah Agung (MA) membuka jalan bagi DPR untuk menggunakannya. Pernyataan keduanya disampaikan pada Senin (9/11/2026), sehari sebelum DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).

“Dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto, seperti dilaporkan Detikcom pada Senin malam.

Sarmuji menyampaikan penilaian serupa dari sisi Golkar. “Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat,” katanya kepada wartawan di Senayan, Senin (9/11/2026). Menurut Sarmuji, “DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.”

Perlu dicatat, penilaian bahwa putusan MA “menugaskan” DPR adalah tafsir Sarmuji, bukan bunyi putusan itu sendiri. Putusan MA membatalkan dokumen penyetaraan pendidikan; soal akibat hukumnya terhadap status jabatan, itulah yang kini diperdebatkan di DPR.

Laporan yang sama menyebut pembahasan melibatkan PDIP, Partai Golkar, dan Partai NasDem, serta menampung aspirasi kalangan akademisi dan kelompok masyarakat. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi NasDem yang terverifikasi soal sikapnya terhadap HMP, sehingga posisi NasDem tidak dapat disimpulkan dari pemberitaan ini.

Fakta yang Sudah Terverifikasi

Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dengan pertimbangan yang antara lain menyinggung tidak ditemukannya bukti ijazah SMA atau yang sederajat.

Di sisi lain, hingga Senin (9/11/2026), belum ada keputusan resmi apa pun yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas aspirasi pemakzulan, dan pembahasan formal baru bisa berjalan setelah masa sidang dibuka serta salinan lengkap putusan MA diterima.

HMP Bukan Pemakzulan, tapi Pintu Masuknya

HMP adalah hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat. Dalam kerangka pemakzulan, Pasal 7B UUD 1945 menempatkan HMP sebagai langkah awal: DPR menyatakan pendapat, Mahkamah Konstitusi memeriksa, lalu MPR yang memutuskan. Dengan kata lain, HMP saja tidak memberhentikan siapa pun — tetapi tanpa HMP, proses pemakzulan tidak dapat dimulai.

Dorongan ini bukan yang pertama. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sudah mendesak hal yang sama pada Senin (9/11/2026). Yang baru kali ini adalah keselarasan dua sekjen partai: PDIP melalui Hasto, Golkar melalui Sarmuji. PDIP sendiri tidak dapat bergerak sendiri — partainya hanya memiliki 110 kursi di DPR, sehingga dialog lintas fraksi menjadi syarat mutlak bila HMP hendak diajukan.

Analisis: Mengapa HMP, Mengapa Sekarang

Bagian ini adalah analisis, bukan fakta terverifikasi.

HMP adalah jalan tengah. Bagi PDIP, HMP memungkinkan DPR menyatakan sikap berdasarkan putusan MA tanpa langsung memicu proses pemakzulan penuh yang panjang dan berisiko. Bagi Golkar, pernyataan Sarmuji memberi legitimasi prosedural pada langkah itu: ada putusan pengadilan tertinggi yang bisa dijadikan pijakan.

Waktunya pun bukan kebetulan. Masa sidang dibuka hari ini, dan tekanan publik — termasuk dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil — terus mengalir ke Senayan. Hasto sendiri mengaitkan polemik ini dengan tiga hal: Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 soal syarat usia, dugaan penyalahgunaan kekuasaan pada Pemilu 2024, dan persoalan surat penyetaraan pendidikan. Ketiganya adalah penilaian politik Hasto, bukan temuan pengadilan: Putusan MK 90/2023 mengubah syarat usia, bukan memutuskan soal ijazah, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan belum pernah diputuskan oleh lembaga peradilan.

Risikonya nyata bagi para penggagas. HMP membutuhkan dukungan mayoritas fraksi, dan hingga kini Gerindra serta mitra koalisi pemerintah belum menyatakan dukungan. Bila HMP gagal diajukan atau gagal disetujui, isu ini tidak hilang — tetapi beban politiknya bergeser dari Gibran ke para penggagasnya.

Yang Belum Terjadi

Hingga artikel ini ditulis, belum ada usulan HMP yang diajukan secara formal ke pimpinan DPR, belum ada rapat pimpinan atau Bamus yang membahasnya, dan belum ada keputusan paripurna apa pun. Yang ada baru pernyataan dan dialog antarfraksi. Sidang hari ini akan menjadi ujian pertama: apakah HMP sekadar wacana Senin malam, atau benar-benar masuk ke meja pimpinan DPR.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “PDIP: Hak Menyatakan Pendapat DPR Paling Rasional di Kasus Gibran”, 9 November 2026 (halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat Detikcom, Berita898, dan Jawawa) — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261109194845-32-1425130/pdip-hak-menyatakan-pendapat-dpr-paling-rasional-di-kasus-gibran 2. Detikcom (dikutip Lensahukum), “PDIP Golkar dan NasDem Bahas Nasib Wapres Gibran”, 9 November 2026 — https://lensahukum.co.id/partai-bahas-nasib-wapres-gibran 3. Berita898, “Soal Polemik Gibran, Sekjen Golkar Nilai DPR Berhak Ajukan Hak Menyatakan Pendapat”, 9 November 2026 — https://berita898.com/soal-polemik-gibran-sekjen-golkar-nilai-dpr-berhak-ajukan-hak-menyatakan-pendapat/ 4. Jawawa (Antara), “Political Parties Weigh Gibran’s Future After Court Rulings”, 9 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/political-parties-weigh-gibrans-future-after-court-rulings-1794268249 5. UlasPolitik, “DPR Tunggu Berkas MA, Aspirasi Makzulkan Gibran Belum Diputuskan”, 9 November 2026 (post 732) dan “Doli: Hak Menyatakan Pendapat Jalur Tepat Sikapi Gibran”, 9 November 2026 (post 792)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik