Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Baleg: RUU Hak Cipta Payung Hukum, Bukan Aturan Teknis

RUU Hak Cipta dirancang sebagai payung hukum untuk tiga hak kreator. Desainnya mempercepat pembahasan, tetapi memindahkan substansi ke peraturan pemerintah.

Oleh 10 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi Gedung DPR, buku terbuka, dan simbol hak cipta

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta diarahkan menjadi payung hukum (umbrella act) bagi perlindungan karya. Ketua Baleg Bob Hasan menyampaikan hal itu dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut Bob, undang-undang semestinya hanya memuat hal-hal umum dan mendasar, sedangkan rincian pelaksanaan diserahkan kepada peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah (PP).

Tiga Hak yang Tak Boleh Lepas

Bob menekankan tiga hak yang melekat pada kreator — hak moral, hak eksklusif, dan hak ekonomi — yang menurutnya tidak boleh dilepas satu pun. “Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan,” kata Bob, sebagaimana dikutip Antara.

Penegasan itu menyasar langsung sengketa yang selama ini membelit industri kreatif. Anggota Baleg Abdullah pada Februari 2026 menyatakan pembahasan RUU ini dimaksudkan mengakhiri polemik berkepanjangan antara penyanyi, pencipta lagu, dan komposer, dengan pengaturan hak dan porsi masing-masing pihak secara adil. DPR tercatat telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah, yang didominasi kajian pasal-pasal esensial. RUU ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Risiko di Balik Desain Payung Hukum

Bob juga memberi peringatan yang patut dicatat: “Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya.”

Di sinilah letak taruhannya. Desain payung hukum memang mempercepat pembahasan di DPR — target membawa RUU ini ke Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang 12 Desember 2026 sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya — tetapi desain yang sama memindahkan substansi penting ke PP yang disusun pemerintah. Ruang partisipasi publik dalam penyusunan PP lebih sempit daripada pembahasan di DPR, dan janji partisipasi bermakna (meaningful participation) yang disampaikan Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia pada Oktober lalu menjadi ujian berikutnya.

Risikonya nyata: skema royalti — termasuk royalti jurnalistik yang dikawal Dewan Pers — serta pengaturan karya berbasis AI bisa saja tidak dikunci di dalam undang-undang, melainkan dilempar ke peraturan turunan yang lebih mudah diubah dan lebih jauh dari sorotan publik. Perlu dicatat, semua ini masih berstatus rancangan. Belum ada satu pasal pun yang sah berlaku hari ini.

Yang Perlu Diawasi Publik

Pertama, apakah draf peraturan pemerintah nanti dibahas secara transparan, atau justru menjadi ruang lobi tertutup. Kedua, apakah perlindungan terhadap sekitar 19 jenis ciptaan — yang disebut Doli saat kunjungan kerja Panja ke Makassar, 27 Oktober lalu — bertahan dalam pembahasan DIM. Ketiga, apakah tiga hak kreator yang dijanjikan Bob benar-benar tertulis mengikat di undang-undang, atau hanya menjadi retorika pembuka FGD. Kecepatan pembahasan tidak boleh mengorbankan kualitas: RUU yang dikebut tetapi menyisakan pasal karet soal royalti atau AI hanya akan memindahkan sengketa dari ruang sidang ke ruang pengadilan.

Daftar sumber: 1. Antara, “Baleg DPR nyatakan RUU Hak Cipta jadi payung hukum perlindungan karya”, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat Berita898 dan JDIH DPR) 2. Berita898, “RUU Hak Cipta Dirancang Jadi Payung Hukum demi Lindungi Tiga Hak Esensial Kreator”, 9 November 2026 — https://berita898.com/ruu-hak-cipta-dirancang-jadi-payung-hukum-demi-lindungi-tiga-hak-esensial-kreator/ 3. JDIH Setjen DPR RI, “Baleg: RUU Hak Cipta Tekankan Kontrol Pencipta dan Pelindungan Warisan Budaya”, 27 Oktober 2026 — https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70301/t/Baleg%3A+RUU+Hak+Cipta+Tekankan+Kontrol+Pencipta+dan+Pelindungan+Warisan+Budaya%C2%A0 4. JDIH Setjen DPR RI, “Dorong Tata Ulang Hak Cipta di Era Digital, demi Keadilan Pelaku Industri Musik”, 13 Februari 2026 — https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/63326/t/Dorong+Tata+Ulang+Hak+Cipta+di+Era+Digital%2C+demi+Keadilan+Pelaku+Industri+Musik 5. UlasPolitik, “DPR-Pemerintah Kebut RUU Hak Cipta hingga Akhir Tahun”, 9 November 2026 (post 759)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik