Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Megawati Geram Dana BNPB Dikorupsi: Kalau Saya Laki, Saya Tamparin

Megawati Soekarnoputri geram atas dugaan korupsi dana siap pakai BNPB dan menyebut lembaga itu digarong. KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini.

Oleh 09 NOV 2026 4 menit baca
Gudang bantuan bencana dengan buku besar, stempel, dan kaca pembesar

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kemarahan terbuka atas dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Megawati menyebut lembaga yang seharusnya menangani bencana itu justru terseret perkara korupsi. “Makanya BNPB itu malah di-ini, digarong. Loh, iya loh, bukan saya yang ngomong, kan di koran ada, ini… dikorupsi,” kata Megawati, seperti dikutip sejumlah media.

Ia juga menyampaikan kekesalannya dengan gaya khasnya yang blak-blakan. “Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak,” ujar Megawati.

Perlu dicatat, Megawati sendiri membingkai pernyataannya sebagai reaksi atas pemberitaan — bukan sebagai sumber temuan. Kata “digarong” adalah penilaiannya atas perkara yang sudah menjadi sorotan publik, sementara pembuktian hukumnya berada di tangan KPK.

Dugaan Korupsi DSP BNPB: Fakta yang Sudah Terverifikasi

Perkara yang disinggung Megawati terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dana siap pakai. Dana ini diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan bencana dan keadaan darurat.

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka: Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta; Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen; Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB; serta Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB. Bima Setiawan diketahui merupakan adik Letjen TNI Suharyanto. Suharyanto sendiri tidak termasuk dalam daftar tersangka yang diumumkan KPK.

Menurut KPK, klaster pertama perkara ini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pada periode 2024–2026, termasuk dugaan vendor yang ditunjuk langsung memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan. Nilai pengadaan yang diduga terkait perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar — Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026. KPK juga menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT Medela Potentia senilai Rp30,98 miliar melalui PT Alfa Veritas Energizer.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan emas batangan. Nilai keseluruhan barang bukti yang disita kemudian dihitung sekitar Rp5,47 miliar, meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, uang asing, emas, dan aset kripto senilai sekitar Rp1,10 miliar.

Penyidikan masih berjalan. Pada Senin (9/11/2026) — hari yang sama dengan pidato Megawati — KPK memanggil sembilan saksi dari kalangan swasta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Juru bicara BNPB, Berton Padjaitan, sebelumnya menyatakan BNPB menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Mengapa Pernyataan Ini Bukan Sekadar Kemarahan

Kemarahan Megawati penting bukan karena nadanya, melainkan karena posisinya: mantan presiden dan ketua umum partai oposisi terbesar, yang berbicara di forum partainya sendiri, di hari yang sama KPK memanggil saksi-saksi baru. Pernyataan itu menambah tekanan politik pada perkara yang memang paling sensitif — dana darurat bencana menyangkut warga yang sedang tertimpa musibah, sehingga dugaan penyelewengannya memicu kemarahan publik yang lebih besar daripada korupsi anggaran biasa.

Namun tekanan politik tidak boleh dibaca sebagai vonis. Status kelima orang itu adalah tersangka, bukan terpidana. Hubungan keluarga Bima Setiawan dengan Suharyanto adalah fakta, tetapi dugaan konflik kepentingan tetap harus dibuktikan lewat mekanisme pengadaan — siapa menunjuk siapa, atas dasar apa, dan ke mana uang mengalir — bukan diasumsikan dari hubungan darah semata. Di sinilah batas antara pernyataan politik dan proses hukum harus dijaga: yang pertama boleh keras, yang kedua harus berdasar bukti.

Yang Perlu Ditunggu

Tiga hal akan menentukan arah perkara ini. Pertama, apakah penyidikan KPK berkembang ke tersangka lain atau berhenti pada lima nama yang sudah diumumkan. Kedua, hasil penelusuran atas pengadaan DSP periode 2024–2026, termasuk audit aliran dananya. Ketiga, respons kelembagaan BNPB dan pengawasan DPR — khususnya Komisi VIII — terhadap tata kelola dana darurat ke depan.

Kemarahan Megawati mencerminkan kegelisahan publik yang sah: dana untuk korban bencana tidak boleh menjadi bancakan. Tetapi ukuran akhirnya bukan seberapa keras pernyataan yang dilontarkan, melainkan apakah perkara ini sampai ke pengadilan dengan bukti yang utuh — dan apakah sistem pengadaan dana darurat diperbaiki agar tidak terulang.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “Megawati Geram Korupsi Dana Darurat BNPB: Kalau Gua Laki, Gua Tamparin”, 9 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat one.news dan TwaslNews) — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261109220619-32-1425168/megawati-geram-korupsi-dana-darurat-bnpb-kalau-gua-laki-gua-tamparin 2. one.news, “Megawati Murka Lembaga Penanganan Bencana Digarong Korupsi”, 9 November 2026 — https://one.news/id/nasional/146237/megawati-murka-lembaga-penanganan-bencana-digarong-korupsi 3. TwaslNews (Detikcom), “Megawati Kecam Korupsi Dana BNPB dan Soroti Utang Negara”, 9 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7370892/ 4. Newshive (iNews), “KPK Panggil 9 Saksi Kasus Dana Bencana BNPB”, 9 November 2026 — https://www.newshive.id/read/hukum/kpk-panggil-9-saksi-kasus-dana-bencana-bnpb 5. KoranKota, “KPK: Adik Mantan Kepala BNPB Diduga Pakai Duit Bencana buat Beli Saham Rp30,98 Miliar”, 9 November 2026 — https://www.korankota.com/v151/t502/93590/kpk-adik-mantan-kepala-bnpb-diduga-pakai-duit-bencana-buat-beli-saham-rp3098-miliar 6. Aspek.id, “BNPB Hormati OTT KPK, Dorong Asas Praduga Tak Bersalah”, 13 Oktober 2026 — https://aspek.id/bnpb-hormati-ott-kpk-dorong-asas-praduga-tak-bersalah/

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik