Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (8/11/2026). Menurut Tito, pertemuan itu membahas kebocoran negara dan dukungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri terhadap program pemerintah.
Tito menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia hadir dalam pertemuan tersebut sebagai mantan Kapolri sekaligus Menteri Dalam Negeri, setelah diundang Presiden Prabowo dan PP Polri.
Pernyataan Tito ini menjadi versi kedua soal isi pertemuan Hambalang yang disampaikan ke publik hari ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga telah menyampaikan versinya — yang antara lain menyebut isu penyadapan ikut dibahas. Tito, sebaliknya, tidak mengonfirmasi hal itu.
Apa yang dibahas di Hambalang, menurut Tito
Tito mengatakan Presiden Prabowo menjelaskan situasi yang dihadapi pemerintah, termasuk persoalan kebocoran negara. Namun ia tidak merinci bentuk kebocoran, sektor, maupun angka yang dimaksud.
“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Tito, PP Polri menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah Presiden, khususnya program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kebocoran keuangan negara.
“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” ujar Tito.
Tito menyebut Ketua Umum PP Polri, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, sebagai pihak yang lebih berkompeten menjelaskan hasil pertemuan. Pernyataan itu penting dicatat: Tito tidak mengklaim dirinya sebagai juru bicara resmi pertemuan tersebut.
Pertemuan di Hambalang dihadiri sepuluh mantan Kapolri lintas generasi, yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Kapolri aktif Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi.
Yang tidak dijawab Tito: penyadapan dan absennya Idham Azis
Ketika ditanya apakah pertemuan turut membahas isu penyadapan ilegal terhadap presiden, Tito tidak memberikan jawaban spesifik. Sikap itu berbeda dengan Dasco, yang sebelumnya menyebut sadap ikut dibahas dalam pertemuan Hambalang.
Perbedaan ini perlu ditegaskan sebagai perbedaan klaim dari dua orang yang hadir atau mengetahui pertemuan itu, bukan sebagai fakta yang sudah pasti tentang apa yang dibicarakan di ruangan tertutup tersebut. Hingga kini tidak ada risalah resmi pertemuan yang dipublikasikan.
Tito juga tidak mengetahui alasan ketidakhadiran mantan Kapolri Idham Azis, yang memimpin Polri pada 2019–2021, tepat sebelum Listyo Sigit Prabowo. Idham tidak tercantum dalam daftar sepuluh mantan Kapolri yang hadir.
“Saya enggak tahu (soal absennya Idham Azis). Saya yang diundang. Otomatis saya hadir, sudah itu aja,” kata Tito.
Hingga Senin (9/11/2026), belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Idham tidak hadir, dan belum diketahui apakah ia menerima undangan untuk pertemuan tersebut. Spekulasi soal alasan ketidakhadiran itu tidak berdasar dan tidak perlu diteruskan.
Mengapa pertemuan ini penting
Pertemuan ini berlangsung ketika Bareskrim Polri menangani perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Konteks itulah yang membuat setiap pernyataan soal isi pertemuan Hambalang dibaca publik secara politis, bukan sekadar silaturahmi purnawirawan.
Dari sudut pandang politik, ada dua sinyal yang bisa dibaca dari pernyataan Tito. Pertama, Presiden Prabowo memakai forum purnawirawan Polri untuk menegaskan agenda anti-kebocoran negara — tema yang selama ini menjadi bahasa utama pemerintahannya. Kedua, PP Polri menyatakan dukungan terbuka terhadap program prorakyat dan pencegahan kebocoran keuangan negara.
Namun sinyal itu belum bisa diuji sebagai kebijakan. Tito tidak menjelaskan kebocoran apa yang dimaksud, di mana terjadinya, dan langkah konkret apa yang disepakati. Tanpa rincian itu, publik belum bisa menilai apakah pertemuan Hambalang menghasilkan keputusan, atau hanya pernyataan dukungan politik.
Yang juga patut dicatat: dukungan PP Polri adalah pernyataan politik, bukan temuan hukum. Ia tidak membuktikan adanya kebocoran tertentu, tidak pula membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran itu. Pembuktian semacam itu hanya bisa datang dari audit dan proses hukum, bukan dari pernyataan dukungan.
Untuk saat ini, yang terverifikasi adalah: pertemuan terjadi pada 8 November 2026, dihadiri sepuluh mantan Kapolri dan Kapolri aktif, dan Tito pada 9 November 2026 menyebut kebocoran negara sebagai topik utama menurut versinya. Selebihnya — termasuk apakah penyadapan dibahas di dalam ruangan itu — masih berupa klaim yang berbeda-beda dari para pihak yang berbicara ke publik.
Daftar sumber: 1. Antara, “Tito: Pertemuan Prabowo dengan eks Kapolri bahas kebocoran negara”, 9 November 2026 — https://www.antaranews.com/video/5842075/tito-pertemuan-prabowo-dengan-eks-kapolri-bahas-kebocoran-negara (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat Investor.id dan RMTV News) 2. Investor.id, “Giliran Tito Bongkar Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri”, 9 November 2026 — https://investor.id/national/461290/giliran-tito-bongkar-isi-pertemuan-prabowo-dan-10-eks-kapolri 3. RMTV News, “Tito Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri, Kebocoran Negara Jadi Bahasan”, 9 November 2026 — https://rmtvnews.com/elite/tito-ungkap-isi-pertemuan-prabowo-dan-10-eks-kapolri-kebocoran-negara-jadi-bahasan