Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Polda DIY Proses Hukum Aksi Anarkis Demo Malioboro

Polda DIY memproses hukum 12 kasus dari rangkaian aksi 20 dan 28 Oktober di Malioboro yang berujung ricuh, diawasi Kompolnas dan Komnas HAM.

Oleh 07 NOV 2026 4 menit baca
Foto suasana Jalan Malioboro, Yogyakarta

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan penegakan hukum terhadap tindakan anarkis dalam rangkaian aksi penyampaian pendapat pada 20 dan 28 Oktober 2026 di kawasan Malioboro terus berjalan. Sebanyak 12 kasus telah masuk tahap penyidikan, dan penanganannya kini diawasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta didampingi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Aksi peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026) yang awalnya berlangsung damai itu berujung ricuh sekitar pukul 18.15 WIB di depan gedung DPRD DIY. Menurut polisi, sekelompok massa berpakaian hitam merangsek masuk ke area gedung DPRD, lalu terjadi pelemparan benda keras, petasan, dan kembang api ke arah petugas. Polisi menyebut kericuhan dipicu oknum penyusup yang memprovokasi massa. Sejumlah personel pengamanan mengalami luka-luka.

Dalam penanganannya, polisi mengamankan sejumlah orang yang kini diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Salah satunya tertangkap tangan membawa senjata tajam di lokasi aksi dan telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial W oleh Polresta Yogyakarta. Polisi juga membantah kabar yang beredar di media sosial tentang adanya korban jiwa — kabar itu dipastikan hoaks.

Permintaan Maaf Kapolda dan Pengawasan Eksternal

Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo telah menyampaikan permohonan maaf terbuka pada Jumat (30/10/2026) atas tindakan personel saat membubarkan aksi, termasuk penggunaan gas air mata dan water cannon. Ia menyatakan langkah itu terpaksa dilakukan untuk menghentikan tindakan anarkis agar tidak meluas dan membahayakan warga, sekaligus berjanji mengevaluasi menyeluruh pola pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.

Untuk menjamin objektivitas, Polda DIY melibatkan Kompolnas melalui surat Nomor B/384/XI/RES.1.1./2026 dan telah mengirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta asistensi melalui surat Nomor B/383/XI/RES.1.1./2026 tertanggal 6 November 2026. Pengawasan internal dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY.

Kapolda menegaskan tidak ada yang kebal terhadap proses hukum. Apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, kata dia, yang bersangkutan akan diproses melalui mekanisme kode etik maupun disiplin. Penegakan hukum, menurut polisi, ditujukan kepada mereka yang terbukti melakukan provokasi dan perusakan berdasarkan fakta dan alat bukti — bukan kepada peserta aksi secara umum.

Ujian: Penegakan Hukum yang Adil Dua Arah

Kombinasi permintaan maaf, pengawasan eksternal, dan proses hukum ini adalah pola yang tepat untuk negara demokrasi: hak menyampaikan pendapat dilindungi, tetapi kekerasan tetap diproses. Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaannya — apakah proses terhadap para terduga pelaku berjalan transparan dan proporsional, dan apakah anggota polisi yang diduga bertindak berlebihan juga benar-benar diperiksa.

Di sisi lain, Jogja Police Watch (JPW) menduga ada pelanggaran prosedur dalam pengamanan aksi 28 Oktober dan mendesak Mabes Polri, Komisi III DPR, Komnas HAM, dan Kompolnas menyelidikinya. Tudingan itu masih berupa penilaian organisasi pemantau tersebut, bukan temuan pemeriksaan resmi — dan tanggapan keempat lembaga atas desakan itu belum diperoleh.

Dua hal patut dicatat. Pertama, kehadiran Kompolnas dan Komnas HAM memberi lapisan akuntabilitas yang tidak dimiliki penanganan biasa — dan publik berhak menagih hasil pengawasannya. Kedua, bantahan tegas polisi atas hoaks korban tewas menunjukkan betapa cepatnya informasi liar menyebar di sekitar aksi massa; klarifikasi berbasis fakta harus datang lebih cepat daripada rumor.

Aksi 28 Oktober di Malioboro adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda — momentum yang seharusnya dirayakan sebagai ruang demokrasi. Tugas Polda DIY kini memastikan dua hal sekaligus: mereka yang terbukti anarkis mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan hak warga menyampaikan pendapat tetap terlindungi di aksi-aksi berikutnya.

Daftar sumber: Antara — artikel pemicu 7 November 2026 (tidak dapat dibuka langsung); GugatNews — "Polda DIY Tegaskan Penegakan Hukum Atas Aksi Anarkis Libatkan Kompolnas dan Komnas HAM"; Headline.co.id — "Polda DIY Sidik 12 Kasus Kerusuhan Aksi 20 dan 28 Oktober, Minta Asistensi Komnas HAM"; Patroli Hukum Indonesia — "Kapolda DIY Minta Maaf atas Penggunaan Gas Air Mata dalam Pembubaran Aksi di Malioboro"; Zona Utara — "Kapolda DIY Minta Maaf Atas Penggunaan Gas Air Mata saat Demo Malioboro"; Literasi Hukum — "JPW Desak Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Prosedur Pengamanan Aksi di Malioboro"; KabarOnline — “Polda DIY Tegaskan Tidak Ada Korban Tewas dalam Gesekan Pasca-Aksi Sumpah Pemuda”; Espos — “Pria Bawa Senjata Tajam Saat Demo di Jogja Ditangkap Polda DIY”

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik