Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi itu dilaporkan Antara pada Sabtu (7/11/2026), di tengah proses penyidikan Bareskrim Polri yang telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Dukungan Bamus Betawi memperpanjang daftar apresiasi serupa dari berbagai elemen masyarakat sipil terhadap Kapolri baru. Dalam sepekan terakhir, dukungan datang dari organisasi masyarakat, aktivis, kepala daerah, hingga partai politik — sebuah pemandangan yang tidak biasa untuk perkara yang menyeret internal Polri sendiri.
Gelombang Dukungan untuk Kapolri
Pada 4 November 2026, Ketua LSM Asoe Bumoe Atjeh (ABA) Suryadi Djamil mengapresiasi langkah Polri dan mendesak pengusutan sampai ke akar, termasuk siapa yang memerintahkan, menjalankan, serta menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan. Pada hari yang sama, Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI) melalui Wakil Ketua Umum Pajar Saragih menyebut perkara ini ancaman serius terhadap tata kelola keamanan nasional dan memuji ketegasan Kapolri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 5 November 2026 mengapresiasi keberanian Polri dan meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional dan proporsional, tanpa melihat pangkat dan jabatan. Sehari kemudian, Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam menyatakan dukungan penuh, sementara PKB melalui Abdul Muhaimin Iskandar dan Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono sama-sama menyatakan dukungan terhadap pengusutan tuntas.
Kapolri sendiri, melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis (5/11/2026), menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, sesepuh Polri, dan berbagai elemen atas dukungan moral terhadap proses penegakan hukum tersebut.
Fakta Perkara Sejauh Ini
Bareskrim Polri mengumumkan pada Selasa malam (3/11/2026) penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Ketiganya berinisial LSP — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — ASN — Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution — dan EH — Irjen Eko Hadi Santoso. Pada Kamis malam, 5 November 2026, penyidik menetapkan tersangka keempat: Irjen Slamet Uliandi, mantan Kabag Monitoring Bareskrim (2010–2019).
Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung pada kurun 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang sah sebagaimana diatur Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Sasaran yang disebut meliputi nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga menduga ada upaya penghapusan file hasil sadapan pada Oktober 2026, dan laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.
Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan 5 ahli, serta menyita 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk. Keempat tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tiga tersangka pertama kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok; Slamet Uliandi tidak ditahan karena alasan kesehatan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 3 November 2026 mengungkapkan Presiden Prabowo mengetahui dirinya disadap dari laporan langsung Kapolri, dan menyebut motif penyadapan itu belum jelas. Kapolri pada 5 November 2026 menegaskan penanganan perkara ini murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan internal kepolisian. Pada 5 November 2026, Polri membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Kabareskrim untuk mendalami perkara tersebut.
Ujian Sebenarnya: Siapa Pemberi Perintah
Gelombang apresiasi ini adalah modal politik yang nyata bagi Kapolri Suyudi Ario Seto — tetapi juga sekaligus tolok ukur. Dukungan publik yang deras justru menaikkan ekspektasi: penyidikan tidak boleh berhenti pada empat nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Pertanyaan yang kini ditunggu publik adalah siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang menerima dan memanfaatkan hasilnya, dan apa motif di balik operasi yang menyasar kepala negara itu. Sampai penyidik menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan bukti, apresiasi yang mengalir hari ini masih berstatus dukungan atas proses, bukan vonis atas hasil.
Perlu ditegaskan: keempat tersangka masih berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah berlaku. Motif maupun pihak pemberi perintah belum ditetapkan oleh penyidik, sehingga segala kesimpulan soal itu harus menunggu hasil penyidikan dan proses peradilan. Di sisi lain, DPR sudah bergerak menyiapkan payung hukumnya dengan mempercepat pembahasan RUU Penyadapan — sebuah langkah yang, bila dikawal serius, bisa menjadi warisan regulasi dari skandal ini.
Baca juga: Polri Buru Pemberi Perintah di Balik Penyadapan Prabowo | DPR Kebut RUU Penyadapan Usai Kasus Listyo Sigit
Daftar sumber: Antara (sumber tunggal untuk pernyataan Bamus Betawi; halaman Antara tidak dapat dibuka langsung sehingga dipakai sebagai pemicu dengan atribusi eksplisit di dalam artikel); lbr.co.id; berantas.co.id; sinarindonesia.id; baratanews.id; cobisnis.com; lensahukum.co.id; Detik (melalui laporan-laporan yang mengutipnya); serta arsip UlasPolitik (tautan Baca juga di atas).